Gubernur Bali Dukung Program Sertifikasi SDM Pariwisata
Rabu, 25 Maret 2015 - 04:19 WIB
Gubernur Bali Dukung Program Sertifikasi SDM Pariwisata
A
A
A
DENPASAR - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengapresiasi dan mendukung program sertifikasi bagi pelaku pariwisata yang tengah gencar dilakukan Kementerian Pariwisata.
Menurutnya, sertifikasi menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM yang menekuni dunia pariwisata agar mampu bersaing pada era pasar bebas ASEAN.
Penegasan tersebut disampaikan Pastika saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata Gde Pitana di ruang kerjanya, Senin (23/3/2015).
Pastika menilai, peningkatan kualitas SDM pariwisata merupakan kebutuhan mendesak bagi Bali yang mengandalkan bidang pendulang devisa ini.
Menurutnya, harus ada standar yang jelas bagi pelaku yang bergerak di sektor pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.
Dari sekian banyak komponen pelaku pariwisata, keberadaan pramuwisata atau guide merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan para turis.
Menurutnya, kelompok ini perlu mendapat pembinaan lebih intensif. Karena, banyak pramuwisata yang menurutnya kurang paham dalam menjelaskan sejarah dan budaya Bali.
Hal ini antara lain dipicu oleh adanya jual beli kepala juga yang sangat merugikan citra Bali. Praktik ini, kata dia, sangat merugikan wisatawan karena mereka kerap mendapat perlakuan yang kurang memuaskan.
"Mereka ini pasti akan ngomong soal ketidakpuasan pelayanan dan jika tidak diantisipasi dapat merusak citra Bali," ujarnya.
Terlebih, belakangan ini informasi tersebar begitu cepat melalui media online. Untuk itu, Pastika berharap program sertifikasi mampu meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu Pastika juga menyinggung pentingnya upaya promosi yang efisien dan tepat sasaran.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata I Gde Pitana menjelaskan, pemerintah saat ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan.
Sektor ini akan terus digenjot dengan target 20 juta wisatawan di tahun 2019. Menurut Pitana, bebas visa bagi 30 negara merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target ini.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan dalam dunia kepariwisataan melalui program sertifikasi menjadi bagian penting dalam pembangunan kepariwisataan.
Khusus di tahun 2015, keberadaan pemandu wisata China menjadi fokus perhatian program ini.
Karena, cukup banyak isu negatif seputar pelayanan bagi wisatawan asal Negeri Tirai Bambu tersebut. Secara keseluruhan, tahun ini pihaknya akan menyertifikasi 17.600 SDM pariwisata yang difokuskan di tiga kawasan yaitu Bali, Jakarta dan Batam.
Dari jumlah tersebut, pemandu wisata akan mendapat porsi paling banyak. Selain kompetensi serta penguasaan budaya dan sejarah, pembinaan etika juga menjadi variabel dalam proses sertifikasi.
"Karena banyak yang sudah terampil, namun kurang dalam etika," ujarnya.
Menurutnya, sertifikasi menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kualitas SDM yang menekuni dunia pariwisata agar mampu bersaing pada era pasar bebas ASEAN.
Penegasan tersebut disampaikan Pastika saat menerima kunjungan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata Gde Pitana di ruang kerjanya, Senin (23/3/2015).
Pastika menilai, peningkatan kualitas SDM pariwisata merupakan kebutuhan mendesak bagi Bali yang mengandalkan bidang pendulang devisa ini.
Menurutnya, harus ada standar yang jelas bagi pelaku yang bergerak di sektor pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan.
Dari sekian banyak komponen pelaku pariwisata, keberadaan pramuwisata atau guide merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan para turis.
Menurutnya, kelompok ini perlu mendapat pembinaan lebih intensif. Karena, banyak pramuwisata yang menurutnya kurang paham dalam menjelaskan sejarah dan budaya Bali.
Hal ini antara lain dipicu oleh adanya jual beli kepala juga yang sangat merugikan citra Bali. Praktik ini, kata dia, sangat merugikan wisatawan karena mereka kerap mendapat perlakuan yang kurang memuaskan.
"Mereka ini pasti akan ngomong soal ketidakpuasan pelayanan dan jika tidak diantisipasi dapat merusak citra Bali," ujarnya.
Terlebih, belakangan ini informasi tersebar begitu cepat melalui media online. Untuk itu, Pastika berharap program sertifikasi mampu meningkatkan kualitas para pelaku pariwisata agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
Dalam kesempatan itu Pastika juga menyinggung pentingnya upaya promosi yang efisien dan tepat sasaran.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf Kementerian Pariwisata I Gde Pitana menjelaskan, pemerintah saat ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan.
Sektor ini akan terus digenjot dengan target 20 juta wisatawan di tahun 2019. Menurut Pitana, bebas visa bagi 30 negara merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian target ini.
Selain itu, peningkatan kualitas layanan dalam dunia kepariwisataan melalui program sertifikasi menjadi bagian penting dalam pembangunan kepariwisataan.
Khusus di tahun 2015, keberadaan pemandu wisata China menjadi fokus perhatian program ini.
Karena, cukup banyak isu negatif seputar pelayanan bagi wisatawan asal Negeri Tirai Bambu tersebut. Secara keseluruhan, tahun ini pihaknya akan menyertifikasi 17.600 SDM pariwisata yang difokuskan di tiga kawasan yaitu Bali, Jakarta dan Batam.
Dari jumlah tersebut, pemandu wisata akan mendapat porsi paling banyak. Selain kompetensi serta penguasaan budaya dan sejarah, pembinaan etika juga menjadi variabel dalam proses sertifikasi.
"Karena banyak yang sudah terampil, namun kurang dalam etika," ujarnya.
(zik)
