Penanganan Paham ISIS Harus Komprehensif

KARANGANYAR - Pendekatan keamanan dinilai tidak tepat untuk membendung masuknya pahamIslamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sebaliknya, dibutuhkan pendekatan multidimensi yang dilakukan secara komprehensif oleh semua lapisan. “Demokrasi harus semakin baik agar ISIS semakin tidak punya tempat di Indonesia. Membendungnya jangan semata melalui keamanan namun melibatkan aspek lain di tengah masyarakat,” kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid seusai sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Karanganyar kemarin.

Jika negara melaksanakan fungsinya dengan maksimal dan demokrasi berjalan efektif, diyakini akan memberikan manfaat sebesar besarnya kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah disusupi ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan bernegara. Hidayat mengingatkan, ISIS atau gerakan radikal lainnya bisa ditangkal jika pemerintah harus mampu menyejahterakan rakyatnya dengan realisasi prinsip sila kelima Pancasila.

Seperti penyediaan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Jika hal tersebut bisa dipenuhi, gerakan radikal seperti ISIS dipastikan tidak akan mampu berkembang. Tak kalah penting, hukum juga harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. “Contohnya nenek di Situbondo dihukum gara-gara dianggap mencuri kayu jati.

Sedangkan pembalakan liar, kasus BLBI, Century yang merugikan negara triliunan rupiah malah senyap dan tidak jelas,” ucapnya. Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan antisipasi masuknya paham ISIS sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ketua RT, RW, dan tokoh masyarakat dilibatkan langsung dalam melakukan deteksi munculnya gerakan radikal.

“Karena mereka yang paling tahu dengan sepak terjang warga di lingkungannya. Ikut organisasi apa, deteksi dilakukan setiap saat setiap waktu,” ujarnya. Pihaknya juga meminta agar generasi muda tidak terpengaruh dengan iming-iming bersifat materi yang di luar keyakinannya.

Ary wahyu wibowo