Selidiki Anggaran Siluman, Lima Pejabat DKI Diperiksa Inspektorat
Rabu, 18 Maret 2015 - 19:31 WIB
Selidiki Anggaran Siluman, Lima Pejabat DKI Diperiksa Inspektorat
A
A
A
JAKARTA - Dugaan anggaran siluman dalam pengadaan UPS di APBD DKI 2014 membuat lima pejabat DKI diperiksa inspektorat. Kelima pejabat tersebut berasal dari Suku Dinas Pendidikan, BPKAD, dan Wali Kota.
Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku sedang memeriksa lima PNS DKI terkait masuknya pengadaan UPS di APBD 2014. (Baca: Belasan Pejabat DKI Mengundurkan Diri)
"Ada lima orang yang diperiksa, dari situ baru kita simpulkan. Ini harus teliti, bukan hanya sekedar melihat ada kesalahan dalam pelaksanaan. Tapi apakah ada kekeliruan mulai dari awal. Harus banyak perbandingan informasi," ujar Lasro di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Kelima orang itu ada yang berasal dari Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Sudin Pendidikan Jakarta Pusat, Bappeda. Nanti juga ada dari BPKAD hingga ke Wali Kota untuk dimintai keterangan mengenai adanya anggaran UPS pada tahun anggaran 2014.
Diduga ada yang menginput atau ada yang menyuruh untuk menginput. "Kami mau lihat apakah perencanaan anggaran kita sudah padu apa tidak," tukas Lasro.
Ahok ditempat yang berbeda mengatakan pemanggilan oleh Inspektorat ini untuk mengetahui siapa yang menyuruh memasukkan atau menginput anggaran UPS.
"Kan dulu nggak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh siapa yang hilangin apa, semua orang bilang nggak tahu. Nanti saya sudah tahu siapa yang nyuruh, siapa yang ngetik sudah ketahuan semua," tukas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun mengaku sedang memeriksa lima PNS DKI terkait masuknya pengadaan UPS di APBD 2014. (Baca: Belasan Pejabat DKI Mengundurkan Diri)
"Ada lima orang yang diperiksa, dari situ baru kita simpulkan. Ini harus teliti, bukan hanya sekedar melihat ada kesalahan dalam pelaksanaan. Tapi apakah ada kekeliruan mulai dari awal. Harus banyak perbandingan informasi," ujar Lasro di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
Kelima orang itu ada yang berasal dari Sudin Pendidikan Jakarta Barat, Sudin Pendidikan Jakarta Pusat, Bappeda. Nanti juga ada dari BPKAD hingga ke Wali Kota untuk dimintai keterangan mengenai adanya anggaran UPS pada tahun anggaran 2014.
Diduga ada yang menginput atau ada yang menyuruh untuk menginput. "Kami mau lihat apakah perencanaan anggaran kita sudah padu apa tidak," tukas Lasro.
Ahok ditempat yang berbeda mengatakan pemanggilan oleh Inspektorat ini untuk mengetahui siapa yang menyuruh memasukkan atau menginput anggaran UPS.
"Kan dulu nggak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh siapa yang hilangin apa, semua orang bilang nggak tahu. Nanti saya sudah tahu siapa yang nyuruh, siapa yang ngetik sudah ketahuan semua," tukas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/3/2015).
(ysw)
