Pengungsi Sinabung Tolak Dipulangkan

KARO - Pengungsi erupsi Sinabung dari Desa Sigarang-garang dan Suka Nalu, Kecamatan Naman Teran, menolak dipulangkan ke kampung halamannya karena keadaannya belum layak huni.

Penolakan tersebut disampaikan warga Desa Sigarang-garang dan Suka Nalu, Kecamatan Naman Teran, saat mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karo, Senin (16/3). Mereka beralasan kondisi desa belum memungkinkan ditempati dan lahan pertanian rusak diterjang erupsi.

“Bagaimana mungkin kami hidup di desa kalau bekal yang diberikan hanya beras untuk jatah sebulan. Sementara Sinabung terus-terusan menggempur desa kami. Apa yang kami makan, di mana kami tidur, apa penunjang kehidupan kami, sedangkan lahan pertanian sudah hancur,” ungkap Ikuten Sitepu, seorang warga Desa Suka Nalu di hadapan pimpinan DPRD Karo, Nora Else Surbakti; Wakil Ketua Efendi Sinukaban dan Inolia Ginting.

Ikuten menambahkan, tempat tinggal warga yang rusak belum diperbaiki. Begitu juga dengan fasilitas air bersih untuk kebutuhan pokok, belum diperbaiki. “Kami mau saja pulang tetapi bagaimana nantinya kami menjalani hidup, pernahkah pemerintah memikirkan itu,” ujarnya.

Untuk itu, para pengungsi dari Desa Sukanalu Teran dan Sigarang-garang meminta kepada seluruh anggota Dewan agar menggunakan haknya menginterpelasi Bupati Karo, Terkelin Brahmana, karena sudah membohongi para pengungsi. Sebab, selama setahun di pengungsian banyak program yang tidak berjalan.

“Salah satu poin sampai saat ini dana cash for work belum juga dicairkan. Lantas, saat keadaan Sinabung masih mencekam, kami dipaksakan untuk pulang,” ucap Ikuten. Menyikapi keluhan sekitar 2.000 jiwa pengungsi dari kedua desa itu, pimpinan dan anggota DPRD Karo sepakat memanggil pihak Pemkab Karo memberi penjelasan seputar pemulangan, jaminan hidup, pencairan dana cash for work sebesar Rp3 juta per kepala keluarga, jatah beras untuk kebutuhan sebulan, dan perbaikan fasilitas umum.

Setelah pihak Dewan menghubungi pihak Pemkab Karo, sekitar setengah jam kemudian Sekdakab Karo, Saberina Tarigan, bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo, Subur Tarigan; dan Kadis Sosial, Almina Bangun, hadir di ruang rapat paripurna DPRD Karo untuk mendengar keluhan pengungsi.

Juru bicara pengungsi Ikuten Sitepu menuding Pemkab Karo sebagai pemerintahan abal-abal karena dari beberapa kali pertemuan banyak janjijanji yang disampaikan, namun tidak satu pun yang jelas. Setiap instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Sosial, BPBD dan stakeholder lain, selalu buang badan bila menyangkut dana.

“Karena itu kami tidak percaya lagi kepada pemerintah,” ujarnya. Selang beberapa saat, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, bersama Kadis Pendidikan, Saroha Ginting; dan Kadis PU, Paten Purba; serta Dandim 0205/TK Letkol Inf Asep Sukarna, tiba di ruang rapat paripurna. Ikuten pun menyampaikan kritik kepada Pemkab Karo yang belum maksimal menangani pengungsi.

Menjawab keluhan pengungsi, Terkelin menjelaskan, soal dana cash for work sebesar Rp3 juta per kepala keluarga (KK) akan diterima pengungsi melalui petugas Bank BRI yang datang ke posko pengungsian. Untuk pendistribusian air bersih, Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk sementara akan menyalurkannya sambil menunggu perbaikan instalasi pipa air bersih selesai.

Sementara untuk aliran meteran listrik yang putus akan disambung dan yang hilang akan segera diganti PLN. Soal pendidikan, bagi siswa yang bersekolah di seputar Kecamatan Kabanjahe, hingga UN nanti bagi pelajar kelas 3 SMP dan SMA akan tetap bersekolah di Kabanjahe. Sebab, sembilan lokasi sekolah di Desa Sigarang-garang dan Suka Nalu masih dibenahi.

Sedangkan untuk jatah hidup sebanyak 400 gram per jiwa juga akan diberikan. Setelah mendapat penjelasan bupati, para pengungsi pun membubarkan diri dari Gedung DPRD Karo sekitar pukul 18.00 WIB, dan kembali ke posko pengungsian masing-masing.

Riza pinem