KPU Sumsel Janji Maksimalkan Website
KPU Sumsel Janji Maksimalkan Website
A
A
A
PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berjanji akan memaksimalkan website milik lembaga penyelenggara pemilu di Sumsel ini, seiring dengan segera disahkannya Peraturan KPU (PKPU) tentang keterbukaan informasi.
Dimaksimalkannya fungsi website KPU Sumsel yang selama ini kerap terkesan, tidak terpelihara tersebut, dimaksudkan sebagai salah satu wadah pengelola informasi data yang dapat di akses secara langsung dan mudah oleh masyarakat, khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten di Sumsel, akhir 2015 mendatang.
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan, sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi lain di Indonesia, saat ini tengah meminta kepada KPU RI, untuk segera merealisasikan PKPU tentang keterbukaan Informasi. Sebab menurutnya, itu memang sangat penting, sebagai salah satu penguatan kelembagaan KPU dalam rangka keterbukaan informasi.
“Sebenar nya KPU Sumsel sendiri telah melakukan hal tersebut. Selain website KPU Sumsel juga sudah ada beberapa situs lainnya yang dapat di akses oleh masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu,” jelas Naafi. Diungkapkannya, sepanjang pelaksanaan pilkada gubernur-wakil gubernur Sumsel, pemilu legislatif (pileg) hingga pemilu presiden (pilpres) silam, KPU Sumsel telah memaksimalkan upaya keterbukaan informasi kepada publik.
“Dan itu adalah upaya dari KPU Sumsel, agar masyarakat dapat mengaksesnya,”tegas dia. Menurut dia, apabila PKPU tersebut sudah disahkan nantinya, maka KPU Kabupaten/Kota dapat segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Sebab, beberapa daerah di Indonesia mengharapkan, jika nanti tahapan pilkada dimulai maka PPID dapat terbentuk dan bekerja melayani publik,”kata dia.
Karena, masyarakat memang membutuhkan layanan informasi dan data terkait pelaksanaan tahapan pilkada. Meski KPU Sumsel sendiri, klaim dia telah sejak jauh hari memaksimalkan layanan tersebut dan dapat dengan mudah di akses masyarakat.“Sebab kami menyadari masyarakat akan selalu bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemilu,”tegas dia.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Aspahani menambahkan, selain memaksimalkan dan mengupayakan informasi tekhnologi, juga akan memaksimalkan kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada. “Salah satunya ya memaksimalkan kinerja kita para anggota KPU. Sebab yang bekerja maksimal untuk penyelenggaraan pemilu adalah para komisioner,” paparnya.
Menurut dia, meski beberapa kabupaten lainnya di Sumsel saat ini tengah tidak melaksanakan pilkada, namun harus tetap menjalankan fungsinya di kabupaten masing-masing, sebagai penyelenggara pemilu. “Karena pekerjaan ini adalah tanggungjawab bersama, karena itu KPU dimanapun dia berada harus tetap menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah. Bukan artinya memihak, namun harus dapat berkooordinasi dan konsolidasi dalam internal KPU sendiri,” pungkas dia.
Muhammad uzair
Dimaksimalkannya fungsi website KPU Sumsel yang selama ini kerap terkesan, tidak terpelihara tersebut, dimaksudkan sebagai salah satu wadah pengelola informasi data yang dapat di akses secara langsung dan mudah oleh masyarakat, khususnya pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di tujuh kabupaten di Sumsel, akhir 2015 mendatang.
Komisioner KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan, sejumlah lembaga penyelenggara pemilu di tingkat provinsi lain di Indonesia, saat ini tengah meminta kepada KPU RI, untuk segera merealisasikan PKPU tentang keterbukaan Informasi. Sebab menurutnya, itu memang sangat penting, sebagai salah satu penguatan kelembagaan KPU dalam rangka keterbukaan informasi.
“Sebenar nya KPU Sumsel sendiri telah melakukan hal tersebut. Selain website KPU Sumsel juga sudah ada beberapa situs lainnya yang dapat di akses oleh masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu,” jelas Naafi. Diungkapkannya, sepanjang pelaksanaan pilkada gubernur-wakil gubernur Sumsel, pemilu legislatif (pileg) hingga pemilu presiden (pilpres) silam, KPU Sumsel telah memaksimalkan upaya keterbukaan informasi kepada publik.
“Dan itu adalah upaya dari KPU Sumsel, agar masyarakat dapat mengaksesnya,”tegas dia. Menurut dia, apabila PKPU tersebut sudah disahkan nantinya, maka KPU Kabupaten/Kota dapat segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). “Sebab, beberapa daerah di Indonesia mengharapkan, jika nanti tahapan pilkada dimulai maka PPID dapat terbentuk dan bekerja melayani publik,”kata dia.
Karena, masyarakat memang membutuhkan layanan informasi dan data terkait pelaksanaan tahapan pilkada. Meski KPU Sumsel sendiri, klaim dia telah sejak jauh hari memaksimalkan layanan tersebut dan dapat dengan mudah di akses masyarakat.“Sebab kami menyadari masyarakat akan selalu bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemilu,”tegas dia.
Sementara itu, Ketua KPU Sumsel Aspahani menambahkan, selain memaksimalkan dan mengupayakan informasi tekhnologi, juga akan memaksimalkan kinerja anggota KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pilkada. “Salah satunya ya memaksimalkan kinerja kita para anggota KPU. Sebab yang bekerja maksimal untuk penyelenggaraan pemilu adalah para komisioner,” paparnya.
Menurut dia, meski beberapa kabupaten lainnya di Sumsel saat ini tengah tidak melaksanakan pilkada, namun harus tetap menjalankan fungsinya di kabupaten masing-masing, sebagai penyelenggara pemilu. “Karena pekerjaan ini adalah tanggungjawab bersama, karena itu KPU dimanapun dia berada harus tetap menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah daerah. Bukan artinya memihak, namun harus dapat berkooordinasi dan konsolidasi dalam internal KPU sendiri,” pungkas dia.
Muhammad uzair
(bhr)
Explore More