Pejabat Minta Pengawalan, Polda Metro Kehabisan Motor Gede
Minggu, 15 Maret 2015 - 22:18 WIB
Pejabat Minta Pengawalan, Polda Metro Kehabisan Motor Gede
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyayangkan tidak bisa dipergunakannya 160 sepeda motor gede milik kepolisian untuk pelayanan publik mengatasi kemacetan. Pasalnya, ratusan sepeda motor gede itu sudah habis dipergunakan untuk mengawal pera pejabat negara.
Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan, sepeda motor gede milik Polda Metro Jaya sedianya dipergunakan untuk pelayanan publik dan mengatasi kemacetan. Namun, itu tak bisa dilakukan karena seluruhnya sudah habis untuk mengawal pejabat negara.
"Ternyata Polda Metro hanya punya 160 unit motor gede. Tetapi ternyata motor tersebut tidak bisa dipakai untuk melayani publik, patroli dan seterusnya. Kenapa, karena 160 motor itu habis dipakai untuk melayani pejabat," ujar Adrianus Meliala, Minggu (15/3/2015).
Adrianus mengungkapkan, total ada 170 pejabat yang meminta pengawalan melekat anggota Satuan Patroli dan Pengawalan (Patwal) Ditlantas Polda Metro Jaya yang menggunakan motor voorijder. Sementara, sisanya yaitu 10 unit dipakai Mabes Polri.
Menurutnya, ada beberapa kriteria pejabat yang boleh diberikan pengawalan melekat, seperti RI 1 dan RI 2. Namun, belakangan diketahui ada sejumlah pejabat yang tidak semestinya mendapatkan pengawalan melekat, meminta fasilitas tersebut.
Mestinya, voorijder difungsikan untuk pelayanan masyarakat, misalnya menembus kemacetan."Tapi kan kalau melayani pejabat bukan tugas mereka," tuturnya. Dia menjelaskan, tidak menjadi masalah jika petugas tersebut diminta untuk sekadar mengawal perjalanan para pejabat.
"Kalau pulang lagi ke Polda Metro wajarlah. Tapi kalau melekat nah ini menurut saya kami sebagai komisi keberatan melihat Polri yang harus melayani pejabat padahal di pihak lain masyarakat teriak-teriak tuh minta kemacetan dibelah dan seterusnya," tukasnya.
Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala mengatakan, sepeda motor gede milik Polda Metro Jaya sedianya dipergunakan untuk pelayanan publik dan mengatasi kemacetan. Namun, itu tak bisa dilakukan karena seluruhnya sudah habis untuk mengawal pejabat negara.
"Ternyata Polda Metro hanya punya 160 unit motor gede. Tetapi ternyata motor tersebut tidak bisa dipakai untuk melayani publik, patroli dan seterusnya. Kenapa, karena 160 motor itu habis dipakai untuk melayani pejabat," ujar Adrianus Meliala, Minggu (15/3/2015).
Adrianus mengungkapkan, total ada 170 pejabat yang meminta pengawalan melekat anggota Satuan Patroli dan Pengawalan (Patwal) Ditlantas Polda Metro Jaya yang menggunakan motor voorijder. Sementara, sisanya yaitu 10 unit dipakai Mabes Polri.
Menurutnya, ada beberapa kriteria pejabat yang boleh diberikan pengawalan melekat, seperti RI 1 dan RI 2. Namun, belakangan diketahui ada sejumlah pejabat yang tidak semestinya mendapatkan pengawalan melekat, meminta fasilitas tersebut.
Mestinya, voorijder difungsikan untuk pelayanan masyarakat, misalnya menembus kemacetan."Tapi kan kalau melayani pejabat bukan tugas mereka," tuturnya. Dia menjelaskan, tidak menjadi masalah jika petugas tersebut diminta untuk sekadar mengawal perjalanan para pejabat.
"Kalau pulang lagi ke Polda Metro wajarlah. Tapi kalau melekat nah ini menurut saya kami sebagai komisi keberatan melihat Polri yang harus melayani pejabat padahal di pihak lain masyarakat teriak-teriak tuh minta kemacetan dibelah dan seterusnya," tukasnya.
(whb)
