Pemprov DKI Masih Mampu Jadikan Jakarta Sebagai Ibu Kota
Kamis, 12 Maret 2015 - 05:43 WIB
Pemprov DKI Masih Mampu Jadikan Jakarta Sebagai Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menyatakan masih mampu untuk menjadikan Jakarta sebagai sebuah Ibu Kota Negara yang diidamkan. Salah satu upayanya memperbanyak transportasi publik.
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, Jakarta memang kota tua yang berusia sekitar lima abad dan baru saat ini sadar untuk membangun transportasi publik. Untuk itu, meski terbilang telat, pihaknya yakin jika Jakarta mampu mengatasi masalahnya dan menjadikan sebuah Ibu Kota Negara idaman di dunia.
"Memindahkan Ibu Kota Negara itu bukanlah suatu hal yang mudah. Membutuhkan uang yang begitu besar. Kami yakin Jakarta masih mampu mengubah diri menjadi Ibu Kota Negara yang diidamkan," kata Sarwo Handayani saat diskusi media berjudul "Bagaimana Masa Depan Kota-Kota di dunia? Apakah Membangun Kota Baru Merupakan Jawaban Bagi Tantangan Urbanisasi?" Di perpustakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu 11 Maret kemarin.
Yani menjelaskan, banyak permasalahan di kota Jakarta, mulai dari banjir, macet, pendidikan, kesehatan, kurangnya ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Kendati demikian, dengan segala permasalahan tersebut, dirinya yakin jika Jakarta mampu berbenah diri.
Hal itupun dibuktikanya dengan membuat transportasi massal Mas Rapid Transit (MRT), penambahan tiga koridor Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT) dan sebagainya yang disinergikan dengan pusat-pusat bisnis di Jakarta. Dengan begitu, kata Yani, pihaknya yakin jika pada 2030, kepadatan arus lalu lintas di Jakarta dapat terurai atau paling tidak bisa berjalan 35 km/jam.
Target 2030 itu pun didapatnya lantaran dalam pembangunan di Jakarta khususnya transportasi kerap terhambat oleh pembebasan lahan, biaya dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta peraturan yang ada. Seperti misalnya dalam pengadaan bus, banyak SDM yang menghambat pengadaan bus tersebut, salah satunya pengadaan bus pada 2013.
Membangun kota baru, lanjut Yani harus diakukan secara sinergi dengan pembangunan kota di daerah lain. Menurutnya, salah satu solusi untuk mencegah urbanisasi adalah membuka lapangan pekerjaan di daerah yang ada di Indonesia.
Hal itu pun dicerminkan dengan sulitnya mencari Pembantu Rumah Tangga (PRT). Sebab, PRT saat ini lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik yang ada di daerahnya masing-masing."Dengan pembangunan yang dilakukan saat ini di Jakarta, kami berharap orang yang datang ke Jakarta adalah orang yang memiliki modal," tegasnya.
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani mengatakan, Jakarta memang kota tua yang berusia sekitar lima abad dan baru saat ini sadar untuk membangun transportasi publik. Untuk itu, meski terbilang telat, pihaknya yakin jika Jakarta mampu mengatasi masalahnya dan menjadikan sebuah Ibu Kota Negara idaman di dunia.
"Memindahkan Ibu Kota Negara itu bukanlah suatu hal yang mudah. Membutuhkan uang yang begitu besar. Kami yakin Jakarta masih mampu mengubah diri menjadi Ibu Kota Negara yang diidamkan," kata Sarwo Handayani saat diskusi media berjudul "Bagaimana Masa Depan Kota-Kota di dunia? Apakah Membangun Kota Baru Merupakan Jawaban Bagi Tantangan Urbanisasi?" Di perpustakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rabu 11 Maret kemarin.
Yani menjelaskan, banyak permasalahan di kota Jakarta, mulai dari banjir, macet, pendidikan, kesehatan, kurangnya ruang terbuka hijau dan lain sebagainya. Kendati demikian, dengan segala permasalahan tersebut, dirinya yakin jika Jakarta mampu berbenah diri.
Hal itupun dibuktikanya dengan membuat transportasi massal Mas Rapid Transit (MRT), penambahan tiga koridor Bus Rapid Transit (BRT), Light Rail Transit (LRT) dan sebagainya yang disinergikan dengan pusat-pusat bisnis di Jakarta. Dengan begitu, kata Yani, pihaknya yakin jika pada 2030, kepadatan arus lalu lintas di Jakarta dapat terurai atau paling tidak bisa berjalan 35 km/jam.
Target 2030 itu pun didapatnya lantaran dalam pembangunan di Jakarta khususnya transportasi kerap terhambat oleh pembebasan lahan, biaya dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta peraturan yang ada. Seperti misalnya dalam pengadaan bus, banyak SDM yang menghambat pengadaan bus tersebut, salah satunya pengadaan bus pada 2013.
Membangun kota baru, lanjut Yani harus diakukan secara sinergi dengan pembangunan kota di daerah lain. Menurutnya, salah satu solusi untuk mencegah urbanisasi adalah membuka lapangan pekerjaan di daerah yang ada di Indonesia.
Hal itu pun dicerminkan dengan sulitnya mencari Pembantu Rumah Tangga (PRT). Sebab, PRT saat ini lebih memilih bekerja di pabrik-pabrik yang ada di daerahnya masing-masing."Dengan pembangunan yang dilakukan saat ini di Jakarta, kami berharap orang yang datang ke Jakarta adalah orang yang memiliki modal," tegasnya.
(whb)
