Rugikan Masyarakan, Kisruh Ahok vs DPRD Harus Segera Dihentikan
Senin, 09 Maret 2015 - 18:06 WIB
Rugikan Masyarakan, Kisruh Ahok vs DPRD Harus Segera Dihentikan
A
A
A
JAKARTA - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya datang dari gabungan organisasi mahasiswa Cipayung yang terdiri dari (PMII, HMI, GMKI, GMNI, PMKRI dan Hikmahbudhi).
Mereka menilai, kekisruhan itu berdampak pada saling sandera kepentingan dan juga pencitraan. Tentu hal itu sangat masyarakat lantaran pelayanan publik terganggu.
"Keduanya saling serang. Tidak hanya memalukan, tapi juga merugikan masyarakat DKI," kata Ketua GMKI Jakarta Tio Sianipar di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurut dia, pihaknya meminta agara Ahok dan DPRD DKI menghentikan kekisruhan itu. Karena, banyak yang rugi akibat polemik tersebut.
"Kami ingin dengan adanya sidang terbuka nanti, konflik keduanya bisa diselesaikan dan masyarakat menjadi tahu siapa sebenanrnya yang salah," tuturnya.
Mereka juga mempunyai empat tuntutan, seperti setop kekisruhan politik anggaran DPRD vs Pemprov DKI, DPRD vs Pemprov DKI jangan merugikan masyarakat, segera sahkan APBD 2015, dan buat sidang terbuka antara DPRD dan Pemprov di lapangan Monas untuk mngungkapkan fakta atas kekisruhan APBD 2015.
Mereka menilai, kekisruhan itu berdampak pada saling sandera kepentingan dan juga pencitraan. Tentu hal itu sangat masyarakat lantaran pelayanan publik terganggu.
"Keduanya saling serang. Tidak hanya memalukan, tapi juga merugikan masyarakat DKI," kata Ketua GMKI Jakarta Tio Sianipar di Jakarta, Senin (9/3/2015).
Menurut dia, pihaknya meminta agara Ahok dan DPRD DKI menghentikan kekisruhan itu. Karena, banyak yang rugi akibat polemik tersebut.
"Kami ingin dengan adanya sidang terbuka nanti, konflik keduanya bisa diselesaikan dan masyarakat menjadi tahu siapa sebenanrnya yang salah," tuturnya.
Mereka juga mempunyai empat tuntutan, seperti setop kekisruhan politik anggaran DPRD vs Pemprov DKI, DPRD vs Pemprov DKI jangan merugikan masyarakat, segera sahkan APBD 2015, dan buat sidang terbuka antara DPRD dan Pemprov di lapangan Monas untuk mngungkapkan fakta atas kekisruhan APBD 2015.
(mhd)
