BPK Diminta Audit Dana Ahok Center
Senin, 09 Maret 2015 - 00:40 WIB
BPK Diminta Audit Dana Ahok Center
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mengaudit dana Ahok Center sebuah lembaga yang diduga berafiliasi dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sejak menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2012.
Lembaga tersebut mengumpulkan sejumlah dana dari tanggung jawab sosial Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan pengembang.“Ada dana miliaran yang dikumpulkan yayasan Ahok Center dan hingga kini tidak ada pertanggungjawaban ke publik,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, di Jakarta, Minggu 8 Maret kemarin.
Sanusi mengatakan pihak DPRD telah meminta BPK untuk melakukan audit terhadap lembaga tersebut. Sebab lembaga itu diduga menggunakan pengaruh Ahok sebagai pejabat pemda. “Apakah bisa Ahok Center mengumpulkan dana jika Ahok tidak menjadi Wagub dan juga saat ini Gubernur?,” tanya anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta ini.
Menurut dia, Ahok Center memiliki aktivitas yang besar dan bahkan hampir setara dengan program-program yang dibiayai oleh pemda. Misalnya, pembangunan Waduk Pluit ini juga banyak menggunakan dana Ahok Center. Jika sudah lembaga tersebut, Pemda tidak boleh ikut mengawasi.
Lembaga tersebut mengumpulkan sejumlah dana dari tanggung jawab sosial Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan pengembang.“Ada dana miliaran yang dikumpulkan yayasan Ahok Center dan hingga kini tidak ada pertanggungjawaban ke publik,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi, di Jakarta, Minggu 8 Maret kemarin.
Sanusi mengatakan pihak DPRD telah meminta BPK untuk melakukan audit terhadap lembaga tersebut. Sebab lembaga itu diduga menggunakan pengaruh Ahok sebagai pejabat pemda. “Apakah bisa Ahok Center mengumpulkan dana jika Ahok tidak menjadi Wagub dan juga saat ini Gubernur?,” tanya anggota Fraksi Gerindra DKI Jakarta ini.
Menurut dia, Ahok Center memiliki aktivitas yang besar dan bahkan hampir setara dengan program-program yang dibiayai oleh pemda. Misalnya, pembangunan Waduk Pluit ini juga banyak menggunakan dana Ahok Center. Jika sudah lembaga tersebut, Pemda tidak boleh ikut mengawasi.
(whb)
