Ada Pengusaha Hitam di Balik Anggaran Siluman?
Sabtu, 07 Maret 2015 - 20:16 WIB
Ada Pengusaha Hitam di Balik Anggaran Siluman?
A
A
A
JAKARTA - Pengamat ekonomi kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy mengatakan dibalik kekisruhan soal APBD DKI 2015 diduga ada pengusaha hitam. Ini merupakan efek penerapan demokrasi transaksional untuk mencapai sebuah posisi politik
"Ini bagian dari demokrasi transaksional. Tidak ada yang berkampanye tidak pakai uang. Suka tidak suka dalam demokrasi transasioanal, Dua-duanya keluar biaya," ujar Ichsanudin dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya berjudul Deadlock Ahok di Hotel Double Tree Hilton, Sabtu (7/3/2015).
Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan asumsi terjadi kongkalikong antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha hitam dalam proses penyusunan anggaran tak hanya terjadi di Jakarta tetapi terjadi hampir di semua daerah.
"Kalau ada titipan diluar kebijakan program, itu disebut siluman. Di sini eksekutif, legislatif, dan pengusaha hitam biasa terlibat," ujar Yenny.
Ia mencontohkan soal pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya, tidak terjadi kesalahan dalam proses pengadaan ini seperti yang mencuat saat ini. Akan tetapi, yang terjadi justru adanya dugaan anggaran siluman dalam pengadaannya di APBD tahun ini.
Yenny menegaskan eksekutif dan legislatif sama-sama telah mengeluarkan dana kampanye untuk mencapai posisinya saat ini. Penelitian Fitra juga mengungkapkan kasus korupsi terjadi mulai pada tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif dan legislatif.
"Ini bagian dari demokrasi transaksional. Tidak ada yang berkampanye tidak pakai uang. Suka tidak suka dalam demokrasi transasioanal, Dua-duanya keluar biaya," ujar Ichsanudin dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya berjudul Deadlock Ahok di Hotel Double Tree Hilton, Sabtu (7/3/2015).
Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan asumsi terjadi kongkalikong antara eksekutif, legislatif, dan pengusaha hitam dalam proses penyusunan anggaran tak hanya terjadi di Jakarta tetapi terjadi hampir di semua daerah.
"Kalau ada titipan diluar kebijakan program, itu disebut siluman. Di sini eksekutif, legislatif, dan pengusaha hitam biasa terlibat," ujar Yenny.
Ia mencontohkan soal pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya. Seharusnya, tidak terjadi kesalahan dalam proses pengadaan ini seperti yang mencuat saat ini. Akan tetapi, yang terjadi justru adanya dugaan anggaran siluman dalam pengadaannya di APBD tahun ini.
Yenny menegaskan eksekutif dan legislatif sama-sama telah mengeluarkan dana kampanye untuk mencapai posisinya saat ini. Penelitian Fitra juga mengungkapkan kasus korupsi terjadi mulai pada tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif dan legislatif.
(ysw)
