Kerusakan Jalan Provinsi di Subang Meluas
Sabtu, 07 Maret 2015 - 10:33 WIB
Kerusakan Jalan Provinsi di Subang Meluas
A
A
A
SUBANG - Kerusakan akses jalan penghubung Bandung-Subang-Pamanukan milik Pemprov Jabar kian meluas. Ratusan lubang berbagai ukuran dengan kedalaman bervariasi, terpantau sejak dari ruas Jalan Ciater, Jalan cagak, Subang Kota, Pagaden, hingga Pamanukan.
Di beberapa titik dengan kerusakan terparah, sejumlah warga berinisiatif memasang ‘rambu darurat’. Mulai dari menggunakan pepohonan yang dipasang di ember besar hingga tumpukan ban-ban bekas. Tak ketinggalan, pihak kepolisian bersama instansi pemkab juga memasang rambu-rambu peringatan jalan rusak di beberapa titik untuk memperingatkan pengguna jalan supaya berhati-hati.
Sebab meluasnya kerusakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut dikeluhkan warga dan pengguna jalan. “Sepanjang perjalanan dari Subang ke Pamanukan, yang keliatan cuma lubang-lubang, kebanyakan berukuran besar dan dalam. Sangat bahaya kalau dilewati motor, apalagi saat malam hari pas hujan turun, udah gelap, terus lubangnya ketutup air. Saya sampai beberapa kali hampir jatuh gara-gara melindas lubang,” keluh Asep Hidayat, 40, warga pantura Subang, kepada KORAN SINDO, kemarin.
Menurutnya, selain diduga perbaikan sebelumnya kurang bagus, kerusakan juga di perparah dengan datangnya musim hujan yang mengakibatkan lapisan aspal dan material jalan terkelupas. Pihaknya berharap, pemprov segera merealisasikan perbaikan, mengingat kian mendekatnya Ramadhan dan momen arus mudik. “Diharapkan, sebelum arus mudik berlangsung, kondisi seluruh ruas jalan sudah mulus, sehingga nyaman digunakan masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, Besta Besuki, menambahkan, tahun ini, pemkab menganggarkan dana Rp200 miliar untuk perbaikan infrastruktur publik, khususnya jalan dan jembatan. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp165 miliar. Pengalokasian anggaran ini, kata dia, merupakan implementasi program Gapura Intan, atau gerakan pembangunan untuk rakyat bidang infrastruktur berkelanjutan.
“Namun, anggaran Rp200 miliar ini dialokasikan untuk infrastruktur kabupaten. Adapun infrastruktur jalan milik provinsi, itu kewenangan pemprov, dan mengenai perbaikannya, kami koordinasi ke pemprov,”pungkasnya.
Usep husaeni
Di beberapa titik dengan kerusakan terparah, sejumlah warga berinisiatif memasang ‘rambu darurat’. Mulai dari menggunakan pepohonan yang dipasang di ember besar hingga tumpukan ban-ban bekas. Tak ketinggalan, pihak kepolisian bersama instansi pemkab juga memasang rambu-rambu peringatan jalan rusak di beberapa titik untuk memperingatkan pengguna jalan supaya berhati-hati.
Sebab meluasnya kerusakan jalan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut dikeluhkan warga dan pengguna jalan. “Sepanjang perjalanan dari Subang ke Pamanukan, yang keliatan cuma lubang-lubang, kebanyakan berukuran besar dan dalam. Sangat bahaya kalau dilewati motor, apalagi saat malam hari pas hujan turun, udah gelap, terus lubangnya ketutup air. Saya sampai beberapa kali hampir jatuh gara-gara melindas lubang,” keluh Asep Hidayat, 40, warga pantura Subang, kepada KORAN SINDO, kemarin.
Menurutnya, selain diduga perbaikan sebelumnya kurang bagus, kerusakan juga di perparah dengan datangnya musim hujan yang mengakibatkan lapisan aspal dan material jalan terkelupas. Pihaknya berharap, pemprov segera merealisasikan perbaikan, mengingat kian mendekatnya Ramadhan dan momen arus mudik. “Diharapkan, sebelum arus mudik berlangsung, kondisi seluruh ruas jalan sudah mulus, sehingga nyaman digunakan masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Subang, Besta Besuki, menambahkan, tahun ini, pemkab menganggarkan dana Rp200 miliar untuk perbaikan infrastruktur publik, khususnya jalan dan jembatan. Jumlah ini naik dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp165 miliar. Pengalokasian anggaran ini, kata dia, merupakan implementasi program Gapura Intan, atau gerakan pembangunan untuk rakyat bidang infrastruktur berkelanjutan.
“Namun, anggaran Rp200 miliar ini dialokasikan untuk infrastruktur kabupaten. Adapun infrastruktur jalan milik provinsi, itu kewenangan pemprov, dan mengenai perbaikannya, kami koordinasi ke pemprov,”pungkasnya.
Usep husaeni
(bhr)
