Polda Mulai Selidiki Dugaan Korupsi UPS pada APBD DKI
Selasa, 03 Maret 2015 - 17:06 WIB
Polda Mulai Selidiki Dugaan Korupsi UPS pada APBD DKI
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan siap mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan Uninterrruptible Power Supply (UPS) yang dipersoalkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Memang sudah ada permintaan untuk menyelidikinya dari Pemprov DKI untuk mengusut pengadaan UPS ini. Kami selaku penegak hukum, ya tentunya siap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Selasa (3/3/2015).
Menurut Martinus, saat ini penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus tengah menyelidikinya. Penyidik sudah memulai untuk mengusut kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan dokumen hingga orang-orang yang diduga terkait dalam perkara tersebut masih diselidiki.
Meski demikian, Martinus belum mengungkapkan siapa saja orang yang tengah diselidiki tersebut, dengan alasan kepentingan penyidikan. "Ya kalau disebutkan, nanti bisa bubar," tegasnya.
Martinus menambahkan, penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan UPS ini tidak hanya atas dasar permintaan dari Pemda DKI, tetapi juga dari informasi masyarakat.
"Memang sudah ada permintaan untuk menyelidikinya dari Pemprov DKI untuk mengusut pengadaan UPS ini. Kami selaku penegak hukum, ya tentunya siap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul di Mapolda Metro Jaya, Selasa (3/3/2015).
Menurut Martinus, saat ini penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus tengah menyelidikinya. Penyidik sudah memulai untuk mengusut kasus tersebut dengan melakukan pemeriksaan dokumen hingga orang-orang yang diduga terkait dalam perkara tersebut masih diselidiki.
Meski demikian, Martinus belum mengungkapkan siapa saja orang yang tengah diselidiki tersebut, dengan alasan kepentingan penyidikan. "Ya kalau disebutkan, nanti bisa bubar," tegasnya.
Martinus menambahkan, penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan UPS ini tidak hanya atas dasar permintaan dari Pemda DKI, tetapi juga dari informasi masyarakat.
(whb)
