Proyek Rp50 M Digarap Kontraktor Lokal

MEDAN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Mochamad Basoeki Hadimoeljono menyebutkan, pemerintah akan membuat kebijakan agar proyek senilai Rp50 miliar ke bawah, cukup dikerjakan kontraktor daerah.

Selain itu, konsultan asing juga akan digunakan untuk mengawasi proyek infrastruktur. “Rencana ini disosialisasikan agar kontraktor tidak kaget. Supaya uang itu ada di daerah dan pengusaha daerah berkontribusi dengan meningkatkan kemampuannya dalam investasi alat dan menyekolahkan stafnya.

Nanti BUMN tidak lagi diperkenankan mengambil pekerjaan tersebut,” kata Basoeki dalam Seminar Konektivitas Jaringan Jalan di Pulau Sumatera yang digelar Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut di Hotel Santika Medan, Sabtu (28/2). Dia meminta pelaku jasa konstruksi di daerah mempersiapkan diri. Tahun ini pemerintah menyiapkan Rp120 triliun dengan 14.000 paket proyek.

Tahun depan, anggarannya akan lebih ditingkatkan, bahkan diperkirakan pada 2019 anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp240 triliun. “Kita mau prioritas pertama di Sumut yang sudah groundbreaking oleh Presiden, kemudian Pekanbaru- Dumai dan Lampung- Palembang,” ucap Basoeki. Bantuan pemerintah daerah perlu dimaksimalkan untuk mempercepat pembebasan lahan.

Sebab biasanya, pembebasan lahan lebih lama dari pengerjaan konstruksi. Semakin cepat pembebasan lahan, semakin baik. “Tahun ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disiapkan Rp5 triliun untuk pembebasan lahan proyek- proyek nasional,” kata dia. Ke depan, pemerintah juga akan menggunakan tenaga konsultan asing dari Jepang dan Korea untuk melakukan pengawasan pekerjaan proyek infrastruktur.

Konsultan itu akan mengawasi pekerjaan dengan nilai Rp100 miliar ke atas. “Biasanya, kita diawasi orang asing akan bekerja dengan baik. Jadi kalau tidak sesuai bestek, jangan kaget kalau pekerjaan itu ditolak. Kita mau meningkatkan kualitas infrastruktur,” kata Basoeki. Kemen PU-Pera menyimpulkan, infrastruktur yang ada selama ini tidak berkualitas akibat kualitas pekerjaan yang tidak maksimal.

Implementasi di lapangan tidak konsisten terhadap standar teknis. Di sisi lain, menteri mengakui jalan nasional di Sumut panjang tapi mendapat alokasi anggaran yang kecil. “Soal anggaran, saya janji akan terus ditingkatkan melalui dana alokasi khusus (DAK). Bahkan, jalur lain penambahan anggaran untuk infrastruktur juga bisa dari APBN. Sudah ada rapat koordinasi dengan Kementerian Pariwisata.

Kalau ada kawasan daerah lokasi wisata, dana APBN boleh untuk membantu infrastruktur,” papar Basoeki. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat memberikan kata sambutan meminta pemerintah pusat menambah DAK untuk peningkatan infrastruktur di Sumut. Infrastruktur yang bagus akan meningkatkan daya saing masyarakat karena biaya produksi lebih murah.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut Parlindungan Purba, yang juga menjadi pembicara dalam seminar itu menambahkan, untuk anggaran peningkatan infrastruktur di daerah, DPD sudah mewacanakan agar daerah bisa menerbitkan obligasi. Hal itu juga sudah dibahas dengan lembaga otoritas jasa keuangan (OJK).

“Tapi, syaratnya daerah harus mendapat wajar tanpa pengecualian (WTP),” ucapnya. Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menjelaskan, sesuai usulan DPD mengenai obligasi daerah, mereka akan bermitra dengan OJK untuk melihat peluang tersebut. Namun intinya, agar percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah cepat meningkat, pemerintah diharapkan segera merealisasikan anggaran. “Dengan begitu, berbagai pekerjaan infrastruktur bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

Fakhrur rozi