DPRD Minta Moratorium Evaluasi APBD DKI 2015
Sabtu, 28 Februari 2015 - 02:19 WIB
DPRD Minta Moratorium Evaluasi APBD DKI 2015
A
A
A
JAKARTA - DPRD Minta Moratorium Evaluasi APBD DKI 2015 DPRD DKI Jakarta meminta Kemendagri melakukan moratorium evaluasi APBD DKI 2015 hingga ditemukannya titik temu perihal polemik APBD tersebut.
Anggota panitia hak angket DPRD DKI Jakarta M Syarif mengatakan, malas melakukan debat kusir kusir melalui media perihal polemik APBD tersebut. Menurutnya, semua itu akan dijawab setelah
hak angket selesai dilakukan atau sekitar 60 hari ke depan.
Saat ini, kata dia, panitia sedang mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai pelengkap sebelum pemanggilan Tim Perumus Anggaran Daerah (TPAD) yakni Syaefullah yang juga menjabat sebagai
Sekretaris Daerah DKI Jakarta."Lihat saja nanti hasilnya. Kami akan buktikan siapa yang telah menyalahi aturan. Ini teguran keras kepada Ahok agar tidak semena-mena menjadi pemimpin," kata Syarif kepada wartawan, Jumat 27 Februari kemarin.
Selama proses hak angket dilakukan, Syarif berharap agar Kemendagri melakukan moratorium evaluasi APBD yang telah dikirimkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, apabila dilakukan hasil evaluasi APBD tersebut akan dikembalikan ke DPRD.
"Lebih baik dihentikan dulu sampai ada titik temu perihal APBD tersebut. Kalau sudah ada titik temu, hak angket tetap terus berjalan untuk menyelidiki etika dan norma Ahok," ujarnya.
Anggota panitia hak angket DPRD DKI Jakarta M Syarif mengatakan, malas melakukan debat kusir kusir melalui media perihal polemik APBD tersebut. Menurutnya, semua itu akan dijawab setelah
hak angket selesai dilakukan atau sekitar 60 hari ke depan.
Saat ini, kata dia, panitia sedang mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai pelengkap sebelum pemanggilan Tim Perumus Anggaran Daerah (TPAD) yakni Syaefullah yang juga menjabat sebagai
Sekretaris Daerah DKI Jakarta."Lihat saja nanti hasilnya. Kami akan buktikan siapa yang telah menyalahi aturan. Ini teguran keras kepada Ahok agar tidak semena-mena menjadi pemimpin," kata Syarif kepada wartawan, Jumat 27 Februari kemarin.
Selama proses hak angket dilakukan, Syarif berharap agar Kemendagri melakukan moratorium evaluasi APBD yang telah dikirimkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebab, apabila dilakukan hasil evaluasi APBD tersebut akan dikembalikan ke DPRD.
"Lebih baik dihentikan dulu sampai ada titik temu perihal APBD tersebut. Kalau sudah ada titik temu, hak angket tetap terus berjalan untuk menyelidiki etika dan norma Ahok," ujarnya.
(whb)
