Ini Penjelasan Ahok Soal Temuan Anggaran Siluman Rp12,1 Triliun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akhirnya membeberkan perjalanan panjang APBD yang disinyalir ada anggaran siluman sebesar Rp12,1 triliun.

Menurut Ahok, ditemukan belasan triliun itu saat paripurna pengesahan 27 Januari 2015 disahkan. Saat paripurna pengesahan, legislatif dalam hal ini DPRD DKI tidak menyerahkan berkas print-out APBD yang sudah disahkan tersebut.

"Kamu lihat enggak DPRD kasih APBD pengesahan kemarin bundel-bundel (tebal), enggak ada. Maka saya heran masa paripurna enggak ada berkas yang di-print out keluar. Mereka bilang gampang-gampang," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2015).

Setelah paripurna pengesahan, DKI langsung mengirimkan hasil APBD yang menurut mereka sudah dibahas dan sudah masuk dalam sistem e-budgeting. Tiba-tiba, lanjut Ahok, 3 hari kemudian datanglah APBD yang diberikan kepada DPRD DKI yang menurut mereka sesuai dengan pembahasan dan seharusnya diberikan kepada Kemendagri.

"Ya setelah paripurna, pengesahan tiga hari mereka sibuk crop tengah malam. Kan kita punya intel nih, masukin excel potong 10-15%. Masukin duit versi dia, tanda tangan terus print out kirim ke saya. Dia ingin ini yang saya pakai kirim ke Kemendagri. Yang saya kirim yang sudah disahkan di paripurna bukan versi mereka. Kalau enggak mau begitu buat apa ada paripurna? Begitu ketok palu langsung kita kirim ke Kemendagri," jelas Ahok.

Namun ternyata Ahok mengatakan APBD yang dikirimkan kepada Kemendagri dikembalikan untuk dilengkapi dengan empat catatan. Namun DPRD menilai dikembalikannya APBD itu karena APBD bukanlah yang mereka sahkan saat paripurna.

Sebelum dikembalikan dengan mengembalikan empat catatan tersebut, Ahok meminta bawahannya untuk mencocokkan apa yang membedakan. Ternyata ada anggaran Rp12,1 triliun yang didapatkan dari potongan 10-15% dari program unggulan dan dimasukkan anggaran belasan triliun untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi eksekutif.

Satu hal yaitu pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat. Perangkat itu berfungsi sebagai penyedia listrik cadangan atau tambahan pada bagian tertentu, seperti komputer, data center, atau bagian lain yang penting untuk mendapat asupan listrik secara terus menerus pada waktu tertentu.

Saat coba diminta keterangan kepada bawahannya itu, Ahok mendapatkan tidak ada camat maupun lurah yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS."Saya tanya sama lurah, apa betul anda mau membeli UPS seharga Rp4,2 miliar tiap unitnya? Mereka jawab tidak pernah memasukkan barang itu. Berarti kan barang yang ditemukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dua tahun lalu ini kan benar ada anggaran siluman yang tiba-tiba muncul‎. Masuk akal enggak beli UPS Rp4,2 miliar biar komputer stabil kalau listrik mati? Itu kan gila banget," ujar Ahok .

Ahok dengan nada ketus mengungkapkan lebih baik dirinya diturunkan menjadi Gubernur DKI Jakarta daripada ada anggaran yang tidak masuk akal."Saya sudah putusin lebih baik diturunkan dari gubernur daripada Rp12,1 triliun dipakai buat belanja yang nggak masuk akal," tukasnya.