Dinilai Arogan, Blusukan Ahok Bakal Diboikot Warga
Minggu, 22 Februari 2015 - 12:04 WIB
Dinilai Arogan, Blusukan Ahok Bakal Diboikot Warga
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok dinilai kurang baik dalam berkomunikasi dengan masyarakat, dan arogan. Maka itu, masyarakat mengancam akan memboikot blusukan orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Masyarakat melihat Ahok sosok arogan, dan tidak memanusiakan manusia dengan pegawainya saja komunikasinya buruk," kata inisiator pembubuhan tandatangan dari Jaringan Pemuda Bergerak (Jumper) Gea Hermansyah di lokasi Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/2/2015).
Masyarakat, menurut dia, lebih suka gaya blusukan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Gubernur ketimbang Ahok.
"Jika dibandingkan, Ahok lebih memilih pembangunan fisik. Jokowi membangun manusianya dulu," ujarnya.
Dia menuturkan, kebijakan Ahok selama ini hanya merugikan masyarakat. Seperti kebijakan pelarangan sepeda motor di jalan protokol (MH Thamrin-Medan Merdeka Barat).
Selain itu, mega proyek reklamasi pantai Pluti, dimana Ahok berseteru dengan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi terkait izin Peraturan Menteri Kelautan dan Perikana Nomor 17 tahun 2013 tentang reklamasi pesisir, dan pulau-pulau kecil.
"Tak hanya itu, Ahok juga melupakan penggantian uang kerohiman terhadap para warga korban penggusuran," bebernya.
Pemaksaan dalam penggunan sistem e-budgeting dianggap kesalahan terfatal Ahok. Karena APBD DKI tahun anggaran 2015 tidak disetujui, dan berdampak pada kepentingan masyarakat serta daerah.
Faktanya dokumen A1 yakni ringkasan APBD, tidak adanya belanja tidak langsung biaya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta format, dan struktur APBD 2015 tidak sesuai dengan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006.
"Ketiga lampiran itu tidak disertakan dalam APBD DKI Jakarta dan ini sebuah pemaksaan dalam penggunaan sistem e-budgeting," tandasnya.
"Masyarakat melihat Ahok sosok arogan, dan tidak memanusiakan manusia dengan pegawainya saja komunikasinya buruk," kata inisiator pembubuhan tandatangan dari Jaringan Pemuda Bergerak (Jumper) Gea Hermansyah di lokasi Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/2/2015).
Masyarakat, menurut dia, lebih suka gaya blusukan Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Gubernur ketimbang Ahok.
"Jika dibandingkan, Ahok lebih memilih pembangunan fisik. Jokowi membangun manusianya dulu," ujarnya.
Dia menuturkan, kebijakan Ahok selama ini hanya merugikan masyarakat. Seperti kebijakan pelarangan sepeda motor di jalan protokol (MH Thamrin-Medan Merdeka Barat).
Selain itu, mega proyek reklamasi pantai Pluti, dimana Ahok berseteru dengan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi terkait izin Peraturan Menteri Kelautan dan Perikana Nomor 17 tahun 2013 tentang reklamasi pesisir, dan pulau-pulau kecil.
"Tak hanya itu, Ahok juga melupakan penggantian uang kerohiman terhadap para warga korban penggusuran," bebernya.
Pemaksaan dalam penggunan sistem e-budgeting dianggap kesalahan terfatal Ahok. Karena APBD DKI tahun anggaran 2015 tidak disetujui, dan berdampak pada kepentingan masyarakat serta daerah.
Faktanya dokumen A1 yakni ringkasan APBD, tidak adanya belanja tidak langsung biaya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) serta format, dan struktur APBD 2015 tidak sesuai dengan PP 58 tahun 2005 dan Permendagri No 13 tahun 2006.
"Ketiga lampiran itu tidak disertakan dalam APBD DKI Jakarta dan ini sebuah pemaksaan dalam penggunaan sistem e-budgeting," tandasnya.
(mhd)
