PWPM DIY Deklarasi Gerakan Jamaah Lawan Korupsi
Jum'at, 20 Februari 2015 - 09:55 WIB
PWPM DIY Deklarasi Gerakan Jamaah Lawan Korupsi
A
A
A
YOGYAKARTA - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DIY mendeklarasikan Gerakan Jamaah Lawan Korupsi di Gedung Muhammadiyah Gedongkuning, kemarin pagi.
Deklarasi dilakukan usai pelantikan PWPM DIY periode 2014 – 2018. Ketua PWPM DIY Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan pelantikan pengurus baru menjadi momentum yang baik untuk menjadi bagian dari jamaah lawan korupsi. Deklarasi ini merupakan bagian dari usaha mendukung siapa pun baik dalam memberantas korupsi.
Dalam praktiknya gerakan ini diimplementasikan dengan menggandeng kampus yang bersedia mendirikan Madrasah Anti-Korupsi. Program yang ingin disasar dari madrasah ini adalah membuat generasi muda di tingkat wilayah menjadi pribadi yang paham lika-liku dan prosedur penanganan korupsi.
“Mereka nanti akan mendapat pemahaman atau bimbingan baik dari pengurus pusat maupun lembaga lain yang sudah bekerja sama, seperi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK,” papar Iwan, kemarin. Pada deklarasi itu, PWPM DIY juga mengeluarkan beberapa pernyataan sikap terkait pemberantasan korupsi.
Pernyataan sikap tersebut yaitu, berharap pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera. PWPM DIY juga meminta seluruh lembaga penegak hukum yang menangani korupsi baik kepolisian, KPK, kejaksaan, maupun pengadilan agar bersikap independen dan tidak saling sandera antar lembaga.
PWPM menilai pemulihan situasi yang dilakukan dengan memilih Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru merupakan langkah tepat. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemuda Muhammadiyah memastikan akan selalu berada di belakang KPK.
Untuk pemberantasan korupsi, mereka harus berpihak dan tidak berada di area abu-abu. “Ketika keputusan ini diambil, memang banyak sekali pandangan dan komentar yang nyinyir. Tapi untuk pemberantasan korupsi, kita harus berpihak. KPK bukan dewa, tapi itu adalah simbol pemberantasan korupsi yang menggerogoti negara ini,” tandasnya.
Sodik
Deklarasi dilakukan usai pelantikan PWPM DIY periode 2014 – 2018. Ketua PWPM DIY Iwan Setiawan mengatakan, kegiatan pelantikan pengurus baru menjadi momentum yang baik untuk menjadi bagian dari jamaah lawan korupsi. Deklarasi ini merupakan bagian dari usaha mendukung siapa pun baik dalam memberantas korupsi.
Dalam praktiknya gerakan ini diimplementasikan dengan menggandeng kampus yang bersedia mendirikan Madrasah Anti-Korupsi. Program yang ingin disasar dari madrasah ini adalah membuat generasi muda di tingkat wilayah menjadi pribadi yang paham lika-liku dan prosedur penanganan korupsi.
“Mereka nanti akan mendapat pemahaman atau bimbingan baik dari pengurus pusat maupun lembaga lain yang sudah bekerja sama, seperi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK,” papar Iwan, kemarin. Pada deklarasi itu, PWPM DIY juga mengeluarkan beberapa pernyataan sikap terkait pemberantasan korupsi.
Pernyataan sikap tersebut yaitu, berharap pemberantasan korupsi tetap menjadi fokus pemerintah serta aparat penegak hukum dalam mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera. PWPM DIY juga meminta seluruh lembaga penegak hukum yang menangani korupsi baik kepolisian, KPK, kejaksaan, maupun pengadilan agar bersikap independen dan tidak saling sandera antar lembaga.
PWPM menilai pemulihan situasi yang dilakukan dengan memilih Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru merupakan langkah tepat. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemuda Muhammadiyah memastikan akan selalu berada di belakang KPK.
Untuk pemberantasan korupsi, mereka harus berpihak dan tidak berada di area abu-abu. “Ketika keputusan ini diambil, memang banyak sekali pandangan dan komentar yang nyinyir. Tapi untuk pemberantasan korupsi, kita harus berpihak. KPK bukan dewa, tapi itu adalah simbol pemberantasan korupsi yang menggerogoti negara ini,” tandasnya.
Sodik
(bhr)
