Tanpa APBD, Jakarta Tidak Bisa Apa-apa
Jum'at, 20 Februari 2015 - 02:17 WIB
Tanpa APBD, Jakarta Tidak Bisa Apa-apa
A
A
A
JAKARTA - Keyakinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat menjalankan program pembangunan tanpa APBD 2015 dipandang pesimis pengamat kebijakan publik.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio pesimis jika Ahok dapat membangun Jakarta tanpa APBD. Sebab, apabila mengandalkan sumbangan dana dari perusahaan swasta di Jakarta, jumlahnya tidak akan mencapai Rp73,08 triliun.
Apalagi, tidak mungkin jika tidak ada yang diberikan Pemprov atas sumbangan-sumbangan tersebut sebagai timbal balik.
"Tanpa APBD, Jakarta tidak akan bisa apa-apa. Lebih baik Ahok membuka titik terang kepada masyarakat kenapa APBD tidak bisa digunakan agar masyarakat dapat tahu siapa yang salah dan akan bertindak," kata Agus, Kamis 19 Februari kemarin. Dalam polemik antara eksekutif dan legislatif, Agus melihat jika ada yang bersikeras mementingkan kepentingan golongan diatas kepentingan masyarakat.
Sebab, APBD tersebut sudah disahkan oleh kedua belah pihak melalui paripurna pada 27 Januari lalu. Seharusnya, kata dia, apabila dewan tidak setuju dengan usulan kegiatan yang menjadi kewenangan eksekutif, dewan lebih baik laporkan ke masyarakat.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Agus menyarankan, Kemendagri segera memutuskan nasib APBD mengingat sudah memasuki akhir Februari. Sebab, apabila Maret baru disahkan, kemungkinan April baru ada pengerjaan dan Agustus sudah masuk dalam perubahan.
"Dewan itu tugasnya menyetujui dan mengawasi. Tidak ada hak mengajukan proyek atau budgeting yang mereka maksud. Kalau tidak setuju dan ingin dihilangkan, ya sampaikan sebelum adanya pengesahan. Ini yang kita takutkan ketika pemimpin eksekutif tidak memiliki partai," ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagio pesimis jika Ahok dapat membangun Jakarta tanpa APBD. Sebab, apabila mengandalkan sumbangan dana dari perusahaan swasta di Jakarta, jumlahnya tidak akan mencapai Rp73,08 triliun.
Apalagi, tidak mungkin jika tidak ada yang diberikan Pemprov atas sumbangan-sumbangan tersebut sebagai timbal balik.
"Tanpa APBD, Jakarta tidak akan bisa apa-apa. Lebih baik Ahok membuka titik terang kepada masyarakat kenapa APBD tidak bisa digunakan agar masyarakat dapat tahu siapa yang salah dan akan bertindak," kata Agus, Kamis 19 Februari kemarin. Dalam polemik antara eksekutif dan legislatif, Agus melihat jika ada yang bersikeras mementingkan kepentingan golongan diatas kepentingan masyarakat.
Sebab, APBD tersebut sudah disahkan oleh kedua belah pihak melalui paripurna pada 27 Januari lalu. Seharusnya, kata dia, apabila dewan tidak setuju dengan usulan kegiatan yang menjadi kewenangan eksekutif, dewan lebih baik laporkan ke masyarakat.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Agus menyarankan, Kemendagri segera memutuskan nasib APBD mengingat sudah memasuki akhir Februari. Sebab, apabila Maret baru disahkan, kemungkinan April baru ada pengerjaan dan Agustus sudah masuk dalam perubahan.
"Dewan itu tugasnya menyetujui dan mengawasi. Tidak ada hak mengajukan proyek atau budgeting yang mereka maksud. Kalau tidak setuju dan ingin dihilangkan, ya sampaikan sebelum adanya pengesahan. Ini yang kita takutkan ketika pemimpin eksekutif tidak memiliki partai," ujarnya.
(whb)
