Diam-diam, Pemprov Kembalikan Draft APBD ke Kemendagri
Senin, 16 Februari 2015 - 19:21 WIB
Diam-diam, Pemprov Kembalikan Draft APBD ke Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Diam-diam Pemprov DKI mengembalikan draft APBD 2015 ke Kemendagri untuk disahkan. Padahal sebelumnya, DPRD DKI menganggap kalau draft yang diserahkan Pemprov merupakan APBD ilegal.
Menurut Sekda DKI Saefullah, setelah diperbaiki sesuai dengan saran Kemendagri, draft tersebut sudah dikirm lagi. Ada empat hal yang diperbaiki Pemprov DKi sesuai saran kemendagri.
"Ada empat sudah kita perbaiki, nomer rekeningnya, kurang lengkap sudah kita lengkapi. Lalu lampiran KUA-PPAS sudah kita lampiri. Lalu juga rekomendasi hibah sudah kita sampaikan. Jadi hari ini kita sudah lengkap dan sudah kita berikan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurut mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut tak perlu waktu lama jika Kemendagri bisa menyetujui. "Harapan kami, dalam tujuh hari harusnya sudah bisa disahkan," terangnya.
Sebelum Pemprov DKI, ternyata DPRD DKI sudah menyerahkan draft APBD 2015. Mengenai hal ini, Saefullah menjelaskan itu tidak menjadi kendala.
"Kan kemarin ada empat bundel yang rekomendasi dari hasil sidang komisi-komisi. Sebetulnya apa yang direkomendasi dari tiap komisi yg ditandatangani oleh komisi laporan kepada ketua, itu udah terakomodir. Tapi memang kalau sampai kepada satuan ketiga itu kami tidak bisa akomodir," tukasnya.
Satuan ketiga itu seperti program-program yang tidak bisa sampai kesitu. Seperti contoh ada nomenklatur pembinaan guru matematika tingkat SMP dan biayanya Rp200 juta. Jika dahulu biaya tersebut dipaksain untuk dibelikan apa dan disebut dengan orientasi budget.
"Kalau sekarang kebutuhan guru matematika itu butuhnya apa, beli pensilnya, ATK (alat tulis kantor)-nya, transportasinya. Jadi enggak mungkin bulat Rp200 juta. Mungkin Rp160 juta. Jadi bisa efisiensi sampai Rp40 juta," contoh Saefullah.
E-budgeting yang dimaksud adalah seperti itu, jadi tidak ada SiLPA karena uang akan habis karena sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
Menurut Sekda DKI Saefullah, setelah diperbaiki sesuai dengan saran Kemendagri, draft tersebut sudah dikirm lagi. Ada empat hal yang diperbaiki Pemprov DKi sesuai saran kemendagri.
"Ada empat sudah kita perbaiki, nomer rekeningnya, kurang lengkap sudah kita lengkapi. Lalu lampiran KUA-PPAS sudah kita lampiri. Lalu juga rekomendasi hibah sudah kita sampaikan. Jadi hari ini kita sudah lengkap dan sudah kita berikan," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/2/2015).
Menurut mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut tak perlu waktu lama jika Kemendagri bisa menyetujui. "Harapan kami, dalam tujuh hari harusnya sudah bisa disahkan," terangnya.
Sebelum Pemprov DKI, ternyata DPRD DKI sudah menyerahkan draft APBD 2015. Mengenai hal ini, Saefullah menjelaskan itu tidak menjadi kendala.
"Kan kemarin ada empat bundel yang rekomendasi dari hasil sidang komisi-komisi. Sebetulnya apa yang direkomendasi dari tiap komisi yg ditandatangani oleh komisi laporan kepada ketua, itu udah terakomodir. Tapi memang kalau sampai kepada satuan ketiga itu kami tidak bisa akomodir," tukasnya.
Satuan ketiga itu seperti program-program yang tidak bisa sampai kesitu. Seperti contoh ada nomenklatur pembinaan guru matematika tingkat SMP dan biayanya Rp200 juta. Jika dahulu biaya tersebut dipaksain untuk dibelikan apa dan disebut dengan orientasi budget.
"Kalau sekarang kebutuhan guru matematika itu butuhnya apa, beli pensilnya, ATK (alat tulis kantor)-nya, transportasinya. Jadi enggak mungkin bulat Rp200 juta. Mungkin Rp160 juta. Jadi bisa efisiensi sampai Rp40 juta," contoh Saefullah.
E-budgeting yang dimaksud adalah seperti itu, jadi tidak ada SiLPA karena uang akan habis karena sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
(ysw)
