21.000 Keluarga Miskin di Subang Belum Menikmati Listrik
Senin, 16 Februari 2015 - 17:20 WIB
21.000 Keluarga Miskin di Subang Belum Menikmati Listrik
A
A
A
SUBANG - Sebanyak 21.000 kepala keluarga di 253 desa, di 30 kecamatan Kabupaten Subang, hingga kini belum menikmati kemerdekaan berupa layanan penerangan listrik Instalasi Rumah dan Sambungan Rumah (IRSR) atau listrik desa.
"Tahun 2012 lalu, warga miskin yang belum teraliri sambungan listrik mencapai 30.000 KK. Sekarang udah turun jadi 21.013 KK. Sebab, sekitar 9.000 KK sudah terlayani secara bertahap," kata Kepala Seksi Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Subang Apud Setiawan, kepada wartawan, Senin (16/5/2015).
Pihaknya mencatat, dalam kurun tiga tahun terakhir, sekitar 9.000 KK miskin berhasil menikmati layanan listrik, dengan sumber anggaran dari APBD Subang, dan APBD Pemprov Jawa Barat.
Tahun 2012, warga yang terlayani lisdes sebanyak 1.300 rumah, dengan rincian 1.128 rumah dibiayai APBD Jabar, dan 172 rumah dibiayai APBD Subang. Tahun 2013, jumlah penerima lisdes bertambah jadi 2.864 rumah, dengan 800 rumah dibiayai Pemprov Jabar, dan 2.064 rumah dibiayai Pemkab Subang.
Jumlah itu kemudian melonjak di tahun 2014 menjadi 4.323 rumah, dengan rincian sebanyak 3.003 rumah dibiayai Pemprov Jabar, dan 1.320 rumah dibiayai Pemkab Subang.
Apud memastikan, di tahun anggaran 2015 ini, kuota penerima program lisdes kembali bertambah menjadi 8.896 rumah, dengan rincian 7.000 rumah dibiayai Pemprov Jabar dan sebanyak 1.896 rumah Pemkab Subang. Setiap rumah, mendapat jatah bantuan barang senilai Rp1,4 juta, seperti instalasi, KWH, dan perlengkapan sambungan listrik lainnya.
"Bantuan ini dilaksanakan hingga jaringan listrik yang diterima warga tersebut menyala. Pelaksanaan program ini dibagi dua, untuk pemasangan IR (instalasi rumah) dilakukan oleh CV (perusahaan) yang dipilih pemerintah. Adapun pemasangan SR (sambungan rumah) dikerjakan oleh pihak PLN," paparnya.
Pihaknya menargetkan, program lisdes bagi 21.000 keluarga miskin tuntas di tahun 2020 mendatang. Itu pun jika target kuota lisdes sebanyak 4.500 rumah per tahun sesuai arahan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) terpenuhi.
"Bahkan, program lisdes bisa tuntas lebih cepat kalau kuota penerimanya mencapai 7.000 keluarga per tahunnya, seperti tahun sekarang yang jumlahnya sekitar 8.000-an rumah," kata Apud.
Sementara itu, Kepala Bidang Migas dan Listrik Pemkab Subang Asep Mulyana menegaskan, pelaksanaan program lisdes atau IRSR bagi keluarga miskin, tidak dipungut biaya alias gratis.
Sebab, biaya pengadaan instalasi dan perlengkapan listrik serta pemasangannya hingga menyala, sudah dianggarkan oleh pemerintah sekitar Rp1,4 juta per rumah. Karena itu, pihaknya meminta, pelaksanaan program lisdes tidak boleh disertai pungutan (pungli).
"Program lisdes ini gratis, sebab diperuntukkan bagi masyarakat gak mampu. Pokoknya, gak boleh ada pungutan apa pun. Warga penerima silahkan lapor kepada kami, kalau menemukan ada pungutan lisdes," pungkasnya.
"Tahun 2012 lalu, warga miskin yang belum teraliri sambungan listrik mencapai 30.000 KK. Sekarang udah turun jadi 21.013 KK. Sebab, sekitar 9.000 KK sudah terlayani secara bertahap," kata Kepala Seksi Kelistrikan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Subang Apud Setiawan, kepada wartawan, Senin (16/5/2015).
Pihaknya mencatat, dalam kurun tiga tahun terakhir, sekitar 9.000 KK miskin berhasil menikmati layanan listrik, dengan sumber anggaran dari APBD Subang, dan APBD Pemprov Jawa Barat.
Tahun 2012, warga yang terlayani lisdes sebanyak 1.300 rumah, dengan rincian 1.128 rumah dibiayai APBD Jabar, dan 172 rumah dibiayai APBD Subang. Tahun 2013, jumlah penerima lisdes bertambah jadi 2.864 rumah, dengan 800 rumah dibiayai Pemprov Jabar, dan 2.064 rumah dibiayai Pemkab Subang.
Jumlah itu kemudian melonjak di tahun 2014 menjadi 4.323 rumah, dengan rincian sebanyak 3.003 rumah dibiayai Pemprov Jabar, dan 1.320 rumah dibiayai Pemkab Subang.
Apud memastikan, di tahun anggaran 2015 ini, kuota penerima program lisdes kembali bertambah menjadi 8.896 rumah, dengan rincian 7.000 rumah dibiayai Pemprov Jabar dan sebanyak 1.896 rumah Pemkab Subang. Setiap rumah, mendapat jatah bantuan barang senilai Rp1,4 juta, seperti instalasi, KWH, dan perlengkapan sambungan listrik lainnya.
"Bantuan ini dilaksanakan hingga jaringan listrik yang diterima warga tersebut menyala. Pelaksanaan program ini dibagi dua, untuk pemasangan IR (instalasi rumah) dilakukan oleh CV (perusahaan) yang dipilih pemerintah. Adapun pemasangan SR (sambungan rumah) dikerjakan oleh pihak PLN," paparnya.
Pihaknya menargetkan, program lisdes bagi 21.000 keluarga miskin tuntas di tahun 2020 mendatang. Itu pun jika target kuota lisdes sebanyak 4.500 rumah per tahun sesuai arahan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) terpenuhi.
"Bahkan, program lisdes bisa tuntas lebih cepat kalau kuota penerimanya mencapai 7.000 keluarga per tahunnya, seperti tahun sekarang yang jumlahnya sekitar 8.000-an rumah," kata Apud.
Sementara itu, Kepala Bidang Migas dan Listrik Pemkab Subang Asep Mulyana menegaskan, pelaksanaan program lisdes atau IRSR bagi keluarga miskin, tidak dipungut biaya alias gratis.
Sebab, biaya pengadaan instalasi dan perlengkapan listrik serta pemasangannya hingga menyala, sudah dianggarkan oleh pemerintah sekitar Rp1,4 juta per rumah. Karena itu, pihaknya meminta, pelaksanaan program lisdes tidak boleh disertai pungutan (pungli).
"Program lisdes ini gratis, sebab diperuntukkan bagi masyarakat gak mampu. Pokoknya, gak boleh ada pungutan apa pun. Warga penerima silahkan lapor kepada kami, kalau menemukan ada pungutan lisdes," pungkasnya.
(san)
