Meraup Untung dari Kebijakan Memakai Busana Adat
Meraup Untung dari Kebijakan Memakai Busana Adat
A
A
A
SEMARANG - Ada pemandangan berbeda di belakang kantor Gubernur Jawa Tengah di Kota Semarang sejak empat hari terakhir ini.
Kebijakan berbusana tradisional Jawa untuk pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jateng tiap tanggal 15 ditangkap peluang bisnisnya oleh sejumlah pedagang dadakan untuk menjual busana adat. Pada siang hari, tampak para PNS berbondong-bondong membeli busana adat yang dijual oleh pedagang dadakan di belakang kantor Gubernuran.
Salah seorang pedagang pakaian adat dadakan, Suryono, 40, mengatakan, bersama istrinya, dia berjualan beskap, blangkon, kain batik, kebaya, hingga sandal selop. Dia menggelar dagangan di mobil Hyundai Santafee warna silver yang diparkir di belakang kantor Gubernur. “Pekan lalu saya membaca di media bahwa ada program berbusana Jawa tiap tanggal 15 di Pemprov Jateng. Makanya saya langsung berjualan,” katanya di Semarang, kemarin.
Meskipun Suryono sesungguhnya bukan penjual baju, dia menangkap peluang itu karena yakin bisnis tersebut menjanjikan. Dia pun mengajak istrinya berbelanja baju adat Jawa ke Yogyakarta. “Saya modal untuk kulakan habis Rp5 juta,” ungkapnya. Insting bisnisnya tidak meleset, dagangannya telah laku pesat “Ya labanya lumayan. Memang banyak yang membutuhkan, daripada repot ke toko milih, beli di sini sama saja,” kata pria sebelumnya bekerja serabutan tersebut.
Untuk beskap, Suryono memasang tarif Rp100.000. Agar lebih hemat, PNS bisa membeli sorjan seharga Rp80.000. Blangkon dia jual Rp25.000 dan sandal selop Rp30.000. Untuk kain batik bawahan dihargai Rp80.000. “Ada paket lengkap satu setel beskap, kain, blangkon, lontong, dan sandal cukup Rp275.000 saja,” kata warga Sampangan ini.
Bagi PNS perempuan, harganya ternyata lebih murah. Satu setel kebaya dan kain dihargai Rp160.000. Salah seorang pegawai Pemprov Jateng Santosa tertarik dengan pakaian adat yang dijual di belakang kantor Gubernuran tersebut. Dia hanya menghabiskan Rp55.000 untuk membeli sandal selop dan blangkon. “Sebenarnya mau beskap juga, tapi nanti saja, nyicil ini dulu,” ujar pegawai Dinas Ciptakarya ini.
Santosa mengaku kebijakan itu tidak memberatkan, meskipun harus mengeluarkan uang untuk membeli seperangkat busana Jawa tersebut. Dia menilai program tersebut bagus untuk mengajak pegawai melestarikan kebudayaan Jawa.
“Soal uang saya pikir tidak masalah. Pak Gubernur sudah menaikkan tunjangan PNS sangat banyak. Kan kami cuma membeli sekali saja cukup karena hanya dipakai sekali tiap bulan,” tandasnya.
Amin Fauzi
Kebijakan berbusana tradisional Jawa untuk pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jateng tiap tanggal 15 ditangkap peluang bisnisnya oleh sejumlah pedagang dadakan untuk menjual busana adat. Pada siang hari, tampak para PNS berbondong-bondong membeli busana adat yang dijual oleh pedagang dadakan di belakang kantor Gubernuran.
Salah seorang pedagang pakaian adat dadakan, Suryono, 40, mengatakan, bersama istrinya, dia berjualan beskap, blangkon, kain batik, kebaya, hingga sandal selop. Dia menggelar dagangan di mobil Hyundai Santafee warna silver yang diparkir di belakang kantor Gubernur. “Pekan lalu saya membaca di media bahwa ada program berbusana Jawa tiap tanggal 15 di Pemprov Jateng. Makanya saya langsung berjualan,” katanya di Semarang, kemarin.
Meskipun Suryono sesungguhnya bukan penjual baju, dia menangkap peluang itu karena yakin bisnis tersebut menjanjikan. Dia pun mengajak istrinya berbelanja baju adat Jawa ke Yogyakarta. “Saya modal untuk kulakan habis Rp5 juta,” ungkapnya. Insting bisnisnya tidak meleset, dagangannya telah laku pesat “Ya labanya lumayan. Memang banyak yang membutuhkan, daripada repot ke toko milih, beli di sini sama saja,” kata pria sebelumnya bekerja serabutan tersebut.
Untuk beskap, Suryono memasang tarif Rp100.000. Agar lebih hemat, PNS bisa membeli sorjan seharga Rp80.000. Blangkon dia jual Rp25.000 dan sandal selop Rp30.000. Untuk kain batik bawahan dihargai Rp80.000. “Ada paket lengkap satu setel beskap, kain, blangkon, lontong, dan sandal cukup Rp275.000 saja,” kata warga Sampangan ini.
Bagi PNS perempuan, harganya ternyata lebih murah. Satu setel kebaya dan kain dihargai Rp160.000. Salah seorang pegawai Pemprov Jateng Santosa tertarik dengan pakaian adat yang dijual di belakang kantor Gubernuran tersebut. Dia hanya menghabiskan Rp55.000 untuk membeli sandal selop dan blangkon. “Sebenarnya mau beskap juga, tapi nanti saja, nyicil ini dulu,” ujar pegawai Dinas Ciptakarya ini.
Santosa mengaku kebijakan itu tidak memberatkan, meskipun harus mengeluarkan uang untuk membeli seperangkat busana Jawa tersebut. Dia menilai program tersebut bagus untuk mengajak pegawai melestarikan kebudayaan Jawa.
“Soal uang saya pikir tidak masalah. Pak Gubernur sudah menaikkan tunjangan PNS sangat banyak. Kan kami cuma membeli sekali saja cukup karena hanya dipakai sekali tiap bulan,” tandasnya.
Amin Fauzi
(ftr)
Explore More