Ganti Rugi Lahan Selesai Februari
Senin, 09 Februari 2015 - 14:33 WIB
Ganti Rugi Lahan Selesai Februari
A
A
A
TEBINGTINGGI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono meminta proses pembayaran tanah ganti rugi serta pembebasan lahan warga dan tanah sepadan di lokasi proyek Bendungan Gerak Bajayu harus selesai pada Februari 2015.
“Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Konsultan Kimprasial harus segera menyelesaikan pembayaran tanah ganti rugi pada Februari 2015 ini. Jangan ada perbedaan pembayaran harga tanah di Tebingtinggi dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai). Harga harus diseragamkan sesuai dengan NJOP,” ujarnya ketika meninjau Bendungan Gerak Bajayu di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sabtu (7/2).
Menurut Menteri PU, keuntungan dari Bendung Gerak Bajayu ini nantinya mampu mengairi areal persawahan di Kabupaten Serdang Bedagai seluas 7.500 hektare. Diharapkan bisa mendukung Program Swasembada Beras tiga tahun mendatang. “Lahan pertanian di Indonesia mencapai 7,3 juta hektare dan 20% terlayani pengairan irigasi agar bisa bercocok padi tanam tiga kali setahun. Jadi saya harapkan dua tahun ke depan pembanguan bendungan ini sudah selesai,” terang Basuki.
Menteri PU menambahkan, proyek Bendung Gerak Bajayu juga akan berfungsi untuk mengatasi banjir di Tebingtinggi yang disebabkan oleh luapan air Sungai Padang yang membelah kota itu. Bila bendungan ini telah berfungsi diharapkan, Kota Tenbingtinggi tidak akan kebanjiran lagi saat musim hujan.
Sebelumnya Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk kembali membangun sudetan sungai menuju Sei Bahilang hingga ke Sei Segiling. “Banjir di Tebingtinggi bisa dikendalikan apabila Sei Bahilang dilakukan sudetan (pemotongan) dan Sei Padang dibangun bendung gerak. Insyaallah pada 2017, Tebingtinggi akan bebas banjir,” katanya.
Sementara Bupati Sergai Soekirman memastikan pihaknya siap memberi dukungan untuk percepatan pengerjaan Bendungan Gerak Bajayu yang merupakan proyek nasional berbiaya Rp220 miliar. Dia mengatakan, pihak kabupaten, camat terutama wilayah Tebing Syahbandar dan Tebingtinggi, hingga kepala desa terus menerus memantau perkembangan serta menyosialisasikannya ke masyarakat.
“Melalui aparat di 2 kecamatan itu, Soekirman menyakinkan, jajarannya mendukung pendataan daftar warga, perkiraan luas lahan, dan gambaran umum status lahan untuk percepatan proses ganti rugi,” katanya. Dia menambahkan, dukungan itu diberikan mengingat Bendungan Gerak Bajayu bakal menjadi sumber air bagi ribuan hektare persawahan, meliputi daerah irigasi (DI) Paya Lombang 1.558 hektare, DI Bajayu 4.000 hektare, DI Langau 2.000 hektare.
Apalagi, saat ini, kawasan itu selalu rawan kekeringan setelah bendungan lama Payalombang di Sungai Padang, perbatasan Tebingtinggi dan Sergai dibongkar untuk mengantisipasi banjir yang mengancam sebagian wilayah Kota Tebingtinggi. Mengenai pembangunan Tol Trans Sumatera, pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah memprogramkan, tetapi rencana tersebut belum bisa dipastikan kapan terealisasi. Sebab, pemerintah saat ini baru akan menyelesaikan Tol Medan- Binjai, Tol Medan-Lubuk Pakam dan Tol Lubuk Pakam-Tebingtinggi.
“Untuk Tol Medan-Pematangsiantar- Toba untuk meningkatkan pariwisata sudah ada programnya. Tetapi semua masih direncanakan”, jelas Basuki Hadimuljono. Tampak hadir Dirjen SDA Mudjiadi, Bupati Sergai Soekirman, Kepala BWS Sumut Pardomuan Gultom, para pimpinan SKPD, Muspida dan masyarakat Kelurahan Tambangan, Kota Tebingtinggi.
Perayudi syahputra/ erdian wirajaya
“Badan Pertanahan Negara (BPN) dan Konsultan Kimprasial harus segera menyelesaikan pembayaran tanah ganti rugi pada Februari 2015 ini. Jangan ada perbedaan pembayaran harga tanah di Tebingtinggi dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai). Harga harus diseragamkan sesuai dengan NJOP,” ujarnya ketika meninjau Bendungan Gerak Bajayu di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Sabtu (7/2).
Menurut Menteri PU, keuntungan dari Bendung Gerak Bajayu ini nantinya mampu mengairi areal persawahan di Kabupaten Serdang Bedagai seluas 7.500 hektare. Diharapkan bisa mendukung Program Swasembada Beras tiga tahun mendatang. “Lahan pertanian di Indonesia mencapai 7,3 juta hektare dan 20% terlayani pengairan irigasi agar bisa bercocok padi tanam tiga kali setahun. Jadi saya harapkan dua tahun ke depan pembanguan bendungan ini sudah selesai,” terang Basuki.
Menteri PU menambahkan, proyek Bendung Gerak Bajayu juga akan berfungsi untuk mengatasi banjir di Tebingtinggi yang disebabkan oleh luapan air Sungai Padang yang membelah kota itu. Bila bendungan ini telah berfungsi diharapkan, Kota Tenbingtinggi tidak akan kebanjiran lagi saat musim hujan.
Sebelumnya Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan meminta kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk kembali membangun sudetan sungai menuju Sei Bahilang hingga ke Sei Segiling. “Banjir di Tebingtinggi bisa dikendalikan apabila Sei Bahilang dilakukan sudetan (pemotongan) dan Sei Padang dibangun bendung gerak. Insyaallah pada 2017, Tebingtinggi akan bebas banjir,” katanya.
Sementara Bupati Sergai Soekirman memastikan pihaknya siap memberi dukungan untuk percepatan pengerjaan Bendungan Gerak Bajayu yang merupakan proyek nasional berbiaya Rp220 miliar. Dia mengatakan, pihak kabupaten, camat terutama wilayah Tebing Syahbandar dan Tebingtinggi, hingga kepala desa terus menerus memantau perkembangan serta menyosialisasikannya ke masyarakat.
“Melalui aparat di 2 kecamatan itu, Soekirman menyakinkan, jajarannya mendukung pendataan daftar warga, perkiraan luas lahan, dan gambaran umum status lahan untuk percepatan proses ganti rugi,” katanya. Dia menambahkan, dukungan itu diberikan mengingat Bendungan Gerak Bajayu bakal menjadi sumber air bagi ribuan hektare persawahan, meliputi daerah irigasi (DI) Paya Lombang 1.558 hektare, DI Bajayu 4.000 hektare, DI Langau 2.000 hektare.
Apalagi, saat ini, kawasan itu selalu rawan kekeringan setelah bendungan lama Payalombang di Sungai Padang, perbatasan Tebingtinggi dan Sergai dibongkar untuk mengantisipasi banjir yang mengancam sebagian wilayah Kota Tebingtinggi. Mengenai pembangunan Tol Trans Sumatera, pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah memprogramkan, tetapi rencana tersebut belum bisa dipastikan kapan terealisasi. Sebab, pemerintah saat ini baru akan menyelesaikan Tol Medan- Binjai, Tol Medan-Lubuk Pakam dan Tol Lubuk Pakam-Tebingtinggi.
“Untuk Tol Medan-Pematangsiantar- Toba untuk meningkatkan pariwisata sudah ada programnya. Tetapi semua masih direncanakan”, jelas Basuki Hadimuljono. Tampak hadir Dirjen SDA Mudjiadi, Bupati Sergai Soekirman, Kepala BWS Sumut Pardomuan Gultom, para pimpinan SKPD, Muspida dan masyarakat Kelurahan Tambangan, Kota Tebingtinggi.
Perayudi syahputra/ erdian wirajaya
(ftr)
