Bandara Baru Beroperasi 2019
Jum'at, 06 Februari 2015 - 11:32 WIB
Bandara Baru Beroperasi 2019
A
A
A
KULONPROGO - Pembangunan bandara di Kulonprogo ditargetkan bisa beroperasi pada 2019 mendatang. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan bandara mencapai Rp6–8 triliun.
Kemarin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersama sejumlah pejabat Kementerian dan Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengunjungi Kabupaten Kulonprogo untuk melihat langsung calon lokasi bandar udara (bandara) yang akan menggantikan bandara Adistutjipto Yogyakarta. Mereka mengelilingi lokasi bandara yang ada di Kecamatan Temon. “Target ka mi sesuai dengan schedule dan tahapan-tahapan yang ada,” kata Dirut PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo.
Saat ini pembangunan bandara Kulonprogo masih dalam tahap sosialisasi dan konsultasi publik. Luas lahan yang akan dipakai sekitar 630 sampai dengan 650 hektare, di lima desa di wilayah Kecamatan Temon. Yakni Desa Jangkaran, Desa Glagah, Desa Kebonrejo, Desa Jangkaran, dan Desa Sindutan. Setelah tahapan konsultasi publik selesai, nantinya akan dilanjutkan untuk proses pembebasan lahan.
Diharapkan bisa selesai maksimal di pertengahan 2016. Sehingga akan bisa dilakukan pembangunan dan diharapkan bisa selesai dalam tiga tahun ke depan. Artinya, pada 2019 sudah bisa beroperasi. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan bandara mencapai Rp6–8 triliun. Keberadaan bandara ini, kata dia, merupakan kepentingan nasional dan bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata.
Masyarakat nantinya juga akan diuntungkan dan bisa memberikan andil dalam pembangunan daerah. Diakuinya, dalam proses sosialisasi ini masih ada masyarakat yang menolak dalam rencana pembangunan. Hal ini bukan men jadi masalah, karena banyak warga yang mendukung. Bahkan di atas 60% sudah bisa dipakai sebagai dasar untuk kelanjutan pembangunan.
Permasalahan teknis pembebasan lahan sendiri akan diserahkan kepada Badan Pertanahan nasional (BPN). Sedangkan angkasa Pura hanya akan menjadi juru bayar saja. “Kalau ada masalah, kami ingin selesaikan dengan win-win solution,” katanya.
Sementara itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, kunjungannya untuk melihat langsung kondisi lahan yang akan dipakai untuk bandara. Kementerian siap mendukung dari sisi regulasi dan perizinan. Semua permasalahan harus diselesaikan dengan baik oleh masyarakat, bersama dengan PT Angkasa Pura dan juga pemerintah.
Apalagi Sultan Hamengku Buwono juga mendukung pembangunan bandara ini. “Kami siap dukung dari perizinannya, selesaikan ma salah dengan baik,” kata Jonan. Mantan Dirut PT KAI ini, melihat Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah sangat padat. Yogyakarta sebagai tujuan wisata, kota pendidikan harus didukung dengan bandara yang lebih representatif.
Apalagi keberadaan bandara ini akan memajukan daerah yang ada di sekitarnya. “Kami juga akan dukung dengan akses jalan dan transportasi kereta api ke lokasi ini ,” kata Jonan. Keberadaan JJLS yang ada juga harus dipertahankan dan bandara harus menyesuaikan. Solusinya bisa dengan dibuat underpass atau flyover. Begitu pula dengan keberadaan pantai juga harus menyesuaikan dengan kondisi bandara. Jika memang tidak kena, boleh dipertahankan.
Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan masih ada sekitar 200 KK yang belum bisa menerima. Pemerintah sendiri terus melakukan pendekatan kepada warga, dengan melakukan pemetan. Pemkab akan membuat beberapa cluster untuk menyelesaikan masalah yang muncul.
“Ka mi lakukan pendekatan persuasif dengan cluster satu-satu. Mereka yang mau tani, kami buatkan cluster pertanian, begitu juga nelayan,” katanya. Pemerintah tidak kaku dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada warga.
Pendekatan persuasif terus dilakukan untuk menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Langkah ini pun cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada warga.
Kuntadi
Kemarin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bersama sejumlah pejabat Kementerian dan Dirut Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengunjungi Kabupaten Kulonprogo untuk melihat langsung calon lokasi bandar udara (bandara) yang akan menggantikan bandara Adistutjipto Yogyakarta. Mereka mengelilingi lokasi bandara yang ada di Kecamatan Temon. “Target ka mi sesuai dengan schedule dan tahapan-tahapan yang ada,” kata Dirut PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo.
Saat ini pembangunan bandara Kulonprogo masih dalam tahap sosialisasi dan konsultasi publik. Luas lahan yang akan dipakai sekitar 630 sampai dengan 650 hektare, di lima desa di wilayah Kecamatan Temon. Yakni Desa Jangkaran, Desa Glagah, Desa Kebonrejo, Desa Jangkaran, dan Desa Sindutan. Setelah tahapan konsultasi publik selesai, nantinya akan dilanjutkan untuk proses pembebasan lahan.
Diharapkan bisa selesai maksimal di pertengahan 2016. Sehingga akan bisa dilakukan pembangunan dan diharapkan bisa selesai dalam tiga tahun ke depan. Artinya, pada 2019 sudah bisa beroperasi. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan bandara mencapai Rp6–8 triliun. Keberadaan bandara ini, kata dia, merupakan kepentingan nasional dan bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata.
Masyarakat nantinya juga akan diuntungkan dan bisa memberikan andil dalam pembangunan daerah. Diakuinya, dalam proses sosialisasi ini masih ada masyarakat yang menolak dalam rencana pembangunan. Hal ini bukan men jadi masalah, karena banyak warga yang mendukung. Bahkan di atas 60% sudah bisa dipakai sebagai dasar untuk kelanjutan pembangunan.
Permasalahan teknis pembebasan lahan sendiri akan diserahkan kepada Badan Pertanahan nasional (BPN). Sedangkan angkasa Pura hanya akan menjadi juru bayar saja. “Kalau ada masalah, kami ingin selesaikan dengan win-win solution,” katanya.
Sementara itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, kunjungannya untuk melihat langsung kondisi lahan yang akan dipakai untuk bandara. Kementerian siap mendukung dari sisi regulasi dan perizinan. Semua permasalahan harus diselesaikan dengan baik oleh masyarakat, bersama dengan PT Angkasa Pura dan juga pemerintah.
Apalagi Sultan Hamengku Buwono juga mendukung pembangunan bandara ini. “Kami siap dukung dari perizinannya, selesaikan ma salah dengan baik,” kata Jonan. Mantan Dirut PT KAI ini, melihat Bandara Adisutjipto Yogyakarta sudah sangat padat. Yogyakarta sebagai tujuan wisata, kota pendidikan harus didukung dengan bandara yang lebih representatif.
Apalagi keberadaan bandara ini akan memajukan daerah yang ada di sekitarnya. “Kami juga akan dukung dengan akses jalan dan transportasi kereta api ke lokasi ini ,” kata Jonan. Keberadaan JJLS yang ada juga harus dipertahankan dan bandara harus menyesuaikan. Solusinya bisa dengan dibuat underpass atau flyover. Begitu pula dengan keberadaan pantai juga harus menyesuaikan dengan kondisi bandara. Jika memang tidak kena, boleh dipertahankan.
Sementara itu, Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan masih ada sekitar 200 KK yang belum bisa menerima. Pemerintah sendiri terus melakukan pendekatan kepada warga, dengan melakukan pemetan. Pemkab akan membuat beberapa cluster untuk menyelesaikan masalah yang muncul.
“Ka mi lakukan pendekatan persuasif dengan cluster satu-satu. Mereka yang mau tani, kami buatkan cluster pertanian, begitu juga nelayan,” katanya. Pemerintah tidak kaku dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada warga.
Pendekatan persuasif terus dilakukan untuk menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan. Langkah ini pun cukup berhasil dalam memberikan pemahaman kepada warga.
Kuntadi
(ftr)
