Mobil Pribadi Dibolehkan Masuk Busway, Ini Kata Djarot
Minggu, 01 Februari 2015 - 20:35 WIB
Mobil Pribadi Dibolehkan Masuk Busway, Ini Kata Djarot
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan, mobil pribadi diperbolehkan masuk busway itu baru sebatas wacana. Namun, dirinya tidak menampik kalau hal itu bisa didukung dengan program Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar.
"Wacana busway jadikan jalur pribadi karena banyak pelanggaran. Jadi mending formalkan saja (bayar). Tapi kan cuma wacana, maunya pakai ERP kendalikan mereka yang kaya-kaya itu," kata Djarot di Rusun Komaruddin, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (1/2/2015).
Menurut dia, gaya hidup masyarakat Jakarta sudah berlebihan dalam menggunakan kendaraan pribadi. Khususnya roda empat.
"Bayangkan satu keluarga di Jakarta ada yang punya mobil lebih dari lima, enam. Nah sambil kami dorong penggunaan ERP di busway, sambil dorong transport massal juga," katanya.
Meski demikian, dia membantah, kalau kebijakan itu disebut diskriminatif terhadap pengendara roda dua yang dilarang melintas di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Enggak, itu cuma wacana tidak mendukung, mendorong kesenjangan sosial. Ini kan sebetulnya hal untuk uji coba ERP toh. Masih wacana, evaluasi, kok jadi terlalu serius," tuturnya.
"Wacana busway jadikan jalur pribadi karena banyak pelanggaran. Jadi mending formalkan saja (bayar). Tapi kan cuma wacana, maunya pakai ERP kendalikan mereka yang kaya-kaya itu," kata Djarot di Rusun Komaruddin, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, Minggu (1/2/2015).
Menurut dia, gaya hidup masyarakat Jakarta sudah berlebihan dalam menggunakan kendaraan pribadi. Khususnya roda empat.
"Bayangkan satu keluarga di Jakarta ada yang punya mobil lebih dari lima, enam. Nah sambil kami dorong penggunaan ERP di busway, sambil dorong transport massal juga," katanya.
Meski demikian, dia membantah, kalau kebijakan itu disebut diskriminatif terhadap pengendara roda dua yang dilarang melintas di Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Enggak, itu cuma wacana tidak mendukung, mendorong kesenjangan sosial. Ini kan sebetulnya hal untuk uji coba ERP toh. Masih wacana, evaluasi, kok jadi terlalu serius," tuturnya.
(mhd)
