Ahok Ngebet Tahun Ini Retribusi PKL Pakai Autodebet
Kamis, 29 Januari 2015 - 20:03 WIB
Ahok Ngebet Tahun Ini Retribusi PKL Pakai Autodebet
A
A
A
JAKARTA - Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKM-P) DKI Jakarta diberi target hingga akhir 2015 agar seluruh PKL di Ibu Kota memiliki kartu pengenal yang berfungsi sebagai kartu ATM.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, seluruh PKL resmi di Jakarta harus memiliki kartu tanda pengenal yang sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Kartu multifungsi ini nantinya bisa dipergunakan untuk membayar retribusi resmi yang ditarik pemerintah kepada PKL resmi.
"Saya beri target hingga akhir 2015 ini seluruh PKL di lokasi binaan dan sementara harus memiliki kartu multifungsi tersebut," ujar Ahok di Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).Ahok juga meminta kepada Bank DKI bersinergi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi PKL resmi.
Sebagai contoh, ketika ada pedagang yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan kartu multifungsi Bank DKI itu dapat dipergunakan secara otomatis.
Sehingga pedagang yang bersangkutan tak perlu lagi ke kantor dinas untuk mengurus perizinan."Ya nanti langsung dipotong saja biayanya dari rekening PKL tersebut. Kita harus betul-betul layanin PKL dengan baik," jelas Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan, seluruh PKL resmi di Jakarta harus memiliki kartu tanda pengenal yang sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Kartu multifungsi ini nantinya bisa dipergunakan untuk membayar retribusi resmi yang ditarik pemerintah kepada PKL resmi.
"Saya beri target hingga akhir 2015 ini seluruh PKL di lokasi binaan dan sementara harus memiliki kartu multifungsi tersebut," ujar Ahok di Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).Ahok juga meminta kepada Bank DKI bersinergi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi PKL resmi.
Sebagai contoh, ketika ada pedagang yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dengan kartu multifungsi Bank DKI itu dapat dipergunakan secara otomatis.
Sehingga pedagang yang bersangkutan tak perlu lagi ke kantor dinas untuk mengurus perizinan."Ya nanti langsung dipotong saja biayanya dari rekening PKL tersebut. Kita harus betul-betul layanin PKL dengan baik," jelas Ahok.
(whb)
