Akibat Lambat Diperbaiki Tasmalinda
Kamis, 15 Januari 2015 - 12:30 WIB
Akibat Lambat Diperbaiki Tasmalinda
A
A
A
PALEMBANG - Kerusakan jalan poros Lettu Karim Kadir di Kelurahan Karang Jaya menyulitkan warga. Akibatnya, warga terpaksa melakukan perbaikan secara mandiri, dengan meminta bantuan dana kepada pengendara yang melintas di jalan.
Pantauan KORAN SINDO PALEMBANG, sedari pagi kemarin, warga di RT 7 berkumpul dan melakukan perbaikan jalan. Mereka dengan menggunakan uang sendiri membeli bahan bangunan. Lalu, sebanyak dua sampai dengan tiga warga memperbaiki dengan menyemen jalan. Sembari memperbaiki, warga pun berinisiatif menyediakan kotak di tengah jalan.
Secara bergantian, warga meminta sumbangan pada pengendara yang melintas. Lokasi perbaikan yang masih dikerjakan pun dijaga warga agar tidak dilintasi kendaraan. “Kami kesal, jalan rusak terus. Apalagi, makin banyak kendaraan yang lewat. Padahal, jalannya memang rusak dan makin sempit,” kata Amra,40,salah satu warga di lokasi perbaikan.
Ia menambahkan, kerusakan jalan yang dialami di depan rumahnya sudah berlangsung cukup lama. Akibatnya, ia memutuskan untuk memperbaiki jalan dengan berswadaya terhadap warga lainnya. “Kira-kira sudah sekitar dua tahun ini yang parah. Benar-benar depan rumah, jadinya harus diperbaiki sendiri,”ujarnya.
Bahkan, sampai dengan siang hari, Amra mengaku cukup banyak mendapatkan bantuan dari pengendara. Ia mengatakan, bantuan ini dipergunakan nantinya memperbaiki lokasi jalan sekitar yang akan dilakukan bersama dengan warga lainnya. “Baru hari ini, kami seperti ini. Karena memang jalannya sudah makin rusak,” tukasnya.
Amra berharap pemerintah dapat merespons keinginan warga memperbaiki jalan poros yang menjadi perlintasan hingga ke kawasan Air Batu, Kabupaten Banyuasin. Ia menambahkan, jumlah kendaraan yang melintas di jalan poros tersebut makin banyak dengan tonase kendaraan yang berat. “Lihat saja sendiri, kendaraannya sudah berukuran truktruk besar. Jika melintas hanya bisa dilalui satu kendaraan. Padahal, jalan juga tidak lebar,” pungkasnya.
Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Prof Abdullah Idi menilai, aksi yang dilakukan ma syarakat ini sebagai bentuk ke kecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban merespons perkembangan dan dinamika masyarakat.
Misalnya, warga yang sudah terlalu kecewa dengan kerusakan jalan melakukan upaya perbaikan mandiri dan termasuk melibatkan pengendara yang melintasi jalan. Padahal, pemerintah berkewajiban dalam penyediaan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat.
“Harus dikritisi dari dua sisi, dari pemerintah dan warga. Pada dasarnya, warga kesal. Bisa dinilai kesal akibat kerusakan jalan dan akhirnya memanfaatkan kerusakan jalan pada tindakan pungutan liar,”katanya.
Padahal, aktivitas yang dilakukan warga itu akan cukup mengganggu pengendara yang melintas jalan. Sementara, pengendara jalan juga tidak memiliki kewajiban langsung dalam memperbaiki jalan-jalan rusak. “Tentu ini mengganggu, tapi metode ini malah masih banyak dilakukan warga saat masih banyak jalan yang mengalami kerusakan,”tandasnya.
Dikonfirmasikan hal ini, Camat Gandus Ricky Fernandi mengaku, masih rapat di Kantor Pemkot Palembang dan belum bisa memberikan komentar.
Pantauan KORAN SINDO PALEMBANG, sedari pagi kemarin, warga di RT 7 berkumpul dan melakukan perbaikan jalan. Mereka dengan menggunakan uang sendiri membeli bahan bangunan. Lalu, sebanyak dua sampai dengan tiga warga memperbaiki dengan menyemen jalan. Sembari memperbaiki, warga pun berinisiatif menyediakan kotak di tengah jalan.
Secara bergantian, warga meminta sumbangan pada pengendara yang melintas. Lokasi perbaikan yang masih dikerjakan pun dijaga warga agar tidak dilintasi kendaraan. “Kami kesal, jalan rusak terus. Apalagi, makin banyak kendaraan yang lewat. Padahal, jalannya memang rusak dan makin sempit,” kata Amra,40,salah satu warga di lokasi perbaikan.
Ia menambahkan, kerusakan jalan yang dialami di depan rumahnya sudah berlangsung cukup lama. Akibatnya, ia memutuskan untuk memperbaiki jalan dengan berswadaya terhadap warga lainnya. “Kira-kira sudah sekitar dua tahun ini yang parah. Benar-benar depan rumah, jadinya harus diperbaiki sendiri,”ujarnya.
Bahkan, sampai dengan siang hari, Amra mengaku cukup banyak mendapatkan bantuan dari pengendara. Ia mengatakan, bantuan ini dipergunakan nantinya memperbaiki lokasi jalan sekitar yang akan dilakukan bersama dengan warga lainnya. “Baru hari ini, kami seperti ini. Karena memang jalannya sudah makin rusak,” tukasnya.
Amra berharap pemerintah dapat merespons keinginan warga memperbaiki jalan poros yang menjadi perlintasan hingga ke kawasan Air Batu, Kabupaten Banyuasin. Ia menambahkan, jumlah kendaraan yang melintas di jalan poros tersebut makin banyak dengan tonase kendaraan yang berat. “Lihat saja sendiri, kendaraannya sudah berukuran truktruk besar. Jika melintas hanya bisa dilalui satu kendaraan. Padahal, jalan juga tidak lebar,” pungkasnya.
Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Prof Abdullah Idi menilai, aksi yang dilakukan ma syarakat ini sebagai bentuk ke kecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai lamban merespons perkembangan dan dinamika masyarakat.
Misalnya, warga yang sudah terlalu kecewa dengan kerusakan jalan melakukan upaya perbaikan mandiri dan termasuk melibatkan pengendara yang melintasi jalan. Padahal, pemerintah berkewajiban dalam penyediaan infrastruktur jalan sebagai sarana transportasi bagi masyarakat.
“Harus dikritisi dari dua sisi, dari pemerintah dan warga. Pada dasarnya, warga kesal. Bisa dinilai kesal akibat kerusakan jalan dan akhirnya memanfaatkan kerusakan jalan pada tindakan pungutan liar,”katanya.
Padahal, aktivitas yang dilakukan warga itu akan cukup mengganggu pengendara yang melintas jalan. Sementara, pengendara jalan juga tidak memiliki kewajiban langsung dalam memperbaiki jalan-jalan rusak. “Tentu ini mengganggu, tapi metode ini malah masih banyak dilakukan warga saat masih banyak jalan yang mengalami kerusakan,”tandasnya.
Dikonfirmasikan hal ini, Camat Gandus Ricky Fernandi mengaku, masih rapat di Kantor Pemkot Palembang dan belum bisa memberikan komentar.
(ftr)
