Polda Sarankan Depok Tangerang Bekasi Terapkan ERP
Rabu, 14 Januari 2015 - 07:33 WIB
Polda Sarankan Depok Tangerang Bekasi Terapkan ERP
A
A
A
JAKARTA - Polda Metro Jaya menyarankan pemerintah daerah sekitar Jakarta menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Ini dilakukan sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan di wilayah Jadetabek.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan, mengatasi kemacetan tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saja.
Namun, perlu juga ada kebijakan dari pemerintah darerah Depok, Bekasi dan Tangerang. Apalagi, kendaraan yang beredar di Jakarta sebagian besar disumbang dari wilayah tersebut.
"Perlu ada kebijakan juga yang menyentuh kawasan penyangga. Kalau mau ERP juga diterapkan di kawasan perbatasan, tapi tentu regulasinya harus benar," kata Martinus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (13/1/2015).
Martinus menuturkan, ERP diterapkan di wilayah penyangga sangat penting. Karena saat ini jalan tol juga sudah tidak mampu menampung kendaraan bermotor.
Dengan adanya penerapan ERP tersebut nantinya diharapkan sedikit berkurang kendaraan masuk Ibu Kota.
"Jadi memang perlu ada suatu kebijakan yang cukup ekstrem. Karena untuk mengatasi kemacetan harus melibatkan semua stakeholder," ujarnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul mengungkapkan, mengatasi kemacetan tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saja.
Namun, perlu juga ada kebijakan dari pemerintah darerah Depok, Bekasi dan Tangerang. Apalagi, kendaraan yang beredar di Jakarta sebagian besar disumbang dari wilayah tersebut.
"Perlu ada kebijakan juga yang menyentuh kawasan penyangga. Kalau mau ERP juga diterapkan di kawasan perbatasan, tapi tentu regulasinya harus benar," kata Martinus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (13/1/2015).
Martinus menuturkan, ERP diterapkan di wilayah penyangga sangat penting. Karena saat ini jalan tol juga sudah tidak mampu menampung kendaraan bermotor.
Dengan adanya penerapan ERP tersebut nantinya diharapkan sedikit berkurang kendaraan masuk Ibu Kota.
"Jadi memang perlu ada suatu kebijakan yang cukup ekstrem. Karena untuk mengatasi kemacetan harus melibatkan semua stakeholder," ujarnya.
(whb)
