DKI Seharusnya Terapkan Uji Kelaikan Kendaraan Pribadi
Rabu, 14 Januari 2015 - 06:30 WIB
DKI Seharusnya Terapkan Uji Kelaikan Kendaraan Pribadi
A
A
A
JAKARTA - Penerapan pembatasan usia kendaraan 10 tahun untuk kendaraan pribadi belum tepat. Mestinya Pemprov DKI Jakarta menerapkan uji kelaikan terhadap kendaraan pribadi.
Pengamat transportasi Universitas Tarumanegara (Untar) Leksmono Suryo Putranto menuturkan, kebijakan pembatasan usia kendaraan pribadi belum ada regulasi yang mengaturnya.
Di Perda No 5/2014 tentang Transportasi hanya menjelaskan pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum dan angkutan barang.
Di sana masing-masing kendaraan boleh beroperasi dengan usia 10 tahun, kecuali moda taksi dengan umur 7 tahun. "Kalau tidak ada regulasinya, apa landasan yang dipakai untuk kebijakan itu," ungkap Leksmono, Selasa 13 Januari kemarin.
Leksmono menyebutkan, di negara maju seperti di Inggris tidak menerapkan pembatasan usia kendaraan, melainkan melakukan uji kelaikan untuk kendaraan pribadi sekali setahun.
Bagi kendaraan yang tidak layak akan dikenakan denda cukup besar dan tidak boleh beroperasi. Sementara masyarakat yang tetap menggunakan kendaraannya mereka mengeluarkan biaya cukup besar dalam memperbaiki kondisi kendaraan tersebut supaya bisa berjalan di jalan raya.
"Mestinya Pemprov DKI Jakarta mencontoh Inggris," sambungnya.
Dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan pribadi ini, dia menyarankan, Pemprov dapat menunjuk bengkel-bengkel bersertifikat untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
Sebab, jika dilakukan oleh pemerintah sangat tidak mungkin, karena jumlah kendaraan di Jakarta sangat banyak. Kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) belum memadai.
Lebih jauh Leksmono menilai, dalam menekan jumlah peredaraan kendaraan di jalan raya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pengujian kendaraan dan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) oleh kepolisian dengan sangat ketat.
Cara ini adalah kebijakan yang memerhatikan dari aspek keselamatan pengendara.
"Pembatasan kendaraan itu terkesan adanya dorongan dari pemerintah memberikan ruang kepada produsen kendaraan memproduksi mobil atau sepeda motor lebih banyak. Karena akan ada pengurangan kendaraan beroperasi akibat pembatasan usia itu," tandasnya.
Pengamat transportasi Universitas Tarumanegara (Untar) Leksmono Suryo Putranto menuturkan, kebijakan pembatasan usia kendaraan pribadi belum ada regulasi yang mengaturnya.
Di Perda No 5/2014 tentang Transportasi hanya menjelaskan pembatasan usia kendaraan untuk angkutan umum dan angkutan barang.
Di sana masing-masing kendaraan boleh beroperasi dengan usia 10 tahun, kecuali moda taksi dengan umur 7 tahun. "Kalau tidak ada regulasinya, apa landasan yang dipakai untuk kebijakan itu," ungkap Leksmono, Selasa 13 Januari kemarin.
Leksmono menyebutkan, di negara maju seperti di Inggris tidak menerapkan pembatasan usia kendaraan, melainkan melakukan uji kelaikan untuk kendaraan pribadi sekali setahun.
Bagi kendaraan yang tidak layak akan dikenakan denda cukup besar dan tidak boleh beroperasi. Sementara masyarakat yang tetap menggunakan kendaraannya mereka mengeluarkan biaya cukup besar dalam memperbaiki kondisi kendaraan tersebut supaya bisa berjalan di jalan raya.
"Mestinya Pemprov DKI Jakarta mencontoh Inggris," sambungnya.
Dalam pelaksanaan uji kelaikan kendaraan pribadi ini, dia menyarankan, Pemprov dapat menunjuk bengkel-bengkel bersertifikat untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
Sebab, jika dilakukan oleh pemerintah sangat tidak mungkin, karena jumlah kendaraan di Jakarta sangat banyak. Kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) belum memadai.
Lebih jauh Leksmono menilai, dalam menekan jumlah peredaraan kendaraan di jalan raya, Pemprov DKI Jakarta menerapkan pengujian kendaraan dan penerbitan surat izin mengemudi (SIM) oleh kepolisian dengan sangat ketat.
Cara ini adalah kebijakan yang memerhatikan dari aspek keselamatan pengendara.
"Pembatasan kendaraan itu terkesan adanya dorongan dari pemerintah memberikan ruang kepada produsen kendaraan memproduksi mobil atau sepeda motor lebih banyak. Karena akan ada pengurangan kendaraan beroperasi akibat pembatasan usia itu," tandasnya.
(whb)
