Curiga, Mahasiswa Demo DPRD Mura
Curiga, Mahasiswa Demo DPRD Mura
A
A
A
MUARABELIT - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STMIK Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Gerakan Pemuda Islam (GPI) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mura, kemarin.
Mahasiswa menuntut pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) melalui sistem evo ting dibuat standardisasi biaya. Sebab, diduga pelaksanaan e-voting banyak kecurangan dan panitia memanfaatkan momen mencari keuntungan dalam penyelenggaraan pilkades dengan membuat mata ang garan dana pemilihan yang tinggi dan tidak logis. Karena itulah, mahasiswa meminta anggota DPRD Mura me ngeluarkan hak interpelasi ter hadap permasalahan e-voting.
“Sesuai Perda No 33/2014 Pasal 31 biaya pilkades meng - gunakan bantuan APBD dan kas desa. Tetapi, kenyataan para calon kades mengeluarkan da na puluhan juta yang pengajuan dana hasil rapat panitia,” ung kap Koordinator Aksi BEM STMIK Mura Syaiful dalam ora si nya di depan Gedung DPRD Mura.
Menurutnya, panitia pil kades menganggarkan biaya tidak sewajarnya, tidak me nge-fisien sikan dana pilkades dengan cara e-voting. Bahkan, hasil survei pilkades bervariasi. Desa Petran Jaya, Kecamatan Muara Kelingi sebesar Rp20 juta. Di Desa Megang Sakti III sebesar Rp50 juta. Desa Simpang Semambang Kecamatan Tuah Ne - geri Rp62 juta.
Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Rp82,5 juta dan Desa Gunung Kembang sebesar Rp115 juta. “Ini menunjukkan adanya per mainan biaya yang dilakukan pihak panitia pilkades evoting sehingga perlu adanya standardisasi. Padahal, ada dana APBD dan kas desa. Para ca lon dibebankan sebesar 30 per sen dari dana yang telah ditentukan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Mura Mahmud menegaskan, sejak awal permasalahan e-voting dikeluhkan ma syarakat. ”Pilkades e-voting harusnya dihentikan dulu dan dilakukan evaluasi. Karena tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan,” tegas Mahmud.
Terpisah, Bupati Mura Ridwan Mukti me nga-takan, program e-voting merupakan baru dan segera dila ku kan evaluasi-evaluasi. Namun, dana yang dibuat itu me ru pakan hasil panitia rapat desa. “Kita akan evaluasi. Untuk men cari solusi agar tidak me nim bulkan gejolak ,” pungkasnya.
Hengky chandra agoes
Mahasiswa menuntut pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) melalui sistem evo ting dibuat standardisasi biaya. Sebab, diduga pelaksanaan e-voting banyak kecurangan dan panitia memanfaatkan momen mencari keuntungan dalam penyelenggaraan pilkades dengan membuat mata ang garan dana pemilihan yang tinggi dan tidak logis. Karena itulah, mahasiswa meminta anggota DPRD Mura me ngeluarkan hak interpelasi ter hadap permasalahan e-voting.
“Sesuai Perda No 33/2014 Pasal 31 biaya pilkades meng - gunakan bantuan APBD dan kas desa. Tetapi, kenyataan para calon kades mengeluarkan da na puluhan juta yang pengajuan dana hasil rapat panitia,” ung kap Koordinator Aksi BEM STMIK Mura Syaiful dalam ora si nya di depan Gedung DPRD Mura.
Menurutnya, panitia pil kades menganggarkan biaya tidak sewajarnya, tidak me nge-fisien sikan dana pilkades dengan cara e-voting. Bahkan, hasil survei pilkades bervariasi. Desa Petran Jaya, Kecamatan Muara Kelingi sebesar Rp20 juta. Di Desa Megang Sakti III sebesar Rp50 juta. Desa Simpang Semambang Kecamatan Tuah Ne - geri Rp62 juta.
Desa Suro Kecamatan Muara Beliti Rp82,5 juta dan Desa Gunung Kembang sebesar Rp115 juta. “Ini menunjukkan adanya per mainan biaya yang dilakukan pihak panitia pilkades evoting sehingga perlu adanya standardisasi. Padahal, ada dana APBD dan kas desa. Para ca lon dibebankan sebesar 30 per sen dari dana yang telah ditentukan,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Mura Mahmud menegaskan, sejak awal permasalahan e-voting dikeluhkan ma syarakat. ”Pilkades e-voting harusnya dihentikan dulu dan dilakukan evaluasi. Karena tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan,” tegas Mahmud.
Terpisah, Bupati Mura Ridwan Mukti me nga-takan, program e-voting merupakan baru dan segera dila ku kan evaluasi-evaluasi. Namun, dana yang dibuat itu me ru pakan hasil panitia rapat desa. “Kita akan evaluasi. Untuk men cari solusi agar tidak me nim bulkan gejolak ,” pungkasnya.
Hengky chandra agoes
(ars)
Explore More