Kebijakan Pembatasan Mobil Hanya Untungkan Orang Kaya
Senin, 12 Januari 2015 - 13:43 WIB
Kebijakan Pembatasan Mobil Hanya Untungkan Orang Kaya
A
A
A
JAKARTA - Rencana Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan mobil dinilai hanya akan menguntungkan golongan yang berduit alias kaya saja. Hal ini bisa dilihat dari pemberlakuan electronic road pricing (ERP), menaikkan pajak, dan membatasi usia mobil.
Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menjelaskan, dengan cara-cara pembatasan tersebut maka di masa mendatang yang memiliki kendaraan pribadi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang.
"Ya memang strateginya untuk mengurangi penggunaan mobil seperti itu," ujar Tigor saat dihubungi oleh Sindonews, Senin (12/1/2015).
Namun Tigor mempertanyakan kesiapan angkutan umum jika pembatasan mobil diberlakukan. Karena hingga saat ini belum terlihat ada niat baik Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan sarana angkutan umum.
"Siapin penggantinya dong yaitu angkutan umum. Jangan asal ngomong bilang mau batasi ini, itu. Tapi angkutan umumnya saja belum terlihat sampai sekarang," tukas.
Jika angkutan umum tidak memadai, lanjut Tigor, maka kebijakan pembatasan mobil bisa diartikan sebagai kebijakan yang diskriminatif. "Ya bisa saja diskriminatif kalau enggak ada angkutan umum buat mereka yang enggak berduit. Yang penting bereskan dulu angkutannya," tukasnya.
Pengamat Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menjelaskan, dengan cara-cara pembatasan tersebut maka di masa mendatang yang memiliki kendaraan pribadi adalah orang-orang yang memiliki banyak uang.
"Ya memang strateginya untuk mengurangi penggunaan mobil seperti itu," ujar Tigor saat dihubungi oleh Sindonews, Senin (12/1/2015).
Namun Tigor mempertanyakan kesiapan angkutan umum jika pembatasan mobil diberlakukan. Karena hingga saat ini belum terlihat ada niat baik Pemprov DKI untuk melakukan perbaikan sarana angkutan umum.
"Siapin penggantinya dong yaitu angkutan umum. Jangan asal ngomong bilang mau batasi ini, itu. Tapi angkutan umumnya saja belum terlihat sampai sekarang," tukas.
Jika angkutan umum tidak memadai, lanjut Tigor, maka kebijakan pembatasan mobil bisa diartikan sebagai kebijakan yang diskriminatif. "Ya bisa saja diskriminatif kalau enggak ada angkutan umum buat mereka yang enggak berduit. Yang penting bereskan dulu angkutannya," tukasnya.
(hyk)
