Keraton Minta Sewa Alun-alun Rp3 Miliar
Keraton Minta Sewa Alun-alun Rp3 Miliar
A
A
A
SOLO - Pihak Keraton Surakarta Hadiningrat tidak mau meminjamkan secara gratis alunalun utara untuk lokasi pembangunan pasar darurat Klewer. Golongan Ningrat ini minta biaya sewa Rp3 miliar.
Permintaan itu disampaikan dalam surat balasan dari Raja Keraton kepada Pemerintah Kota Solo. Menurut Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo surat itu diterima beberapa hari lalu. “Terlepas apa yang diminta oleh keraton, saat ini kami sedang membentuk tim untuk menaksir lahan itu,” ucapnya, kemarin. Dari tim tersebut nanti akan diketahui berapa besaran uang yang selayaknya dikeluarkan untuk penyewaan alun-alun itu.
Setelah penaksiran selesai, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak DPRD Kota Solo menyangkut anggaran sewa. Dia memperkirakan penaksiran harga akan selesai dalam waktu sepekan mendatang. “Selain menaksir besaran sewanya, kami juga terus berkoordinasi dengan DPRD untuk menentukan regulasi yang diambil dalam menangani masalah ini, apalagi ini menyangkut anggaran yang dikeluarkan,” kata dia.
Kemudian pihaknya bakal berkoordinasi kembali dengan pihak keraton menyelesaikan masalah sewa alunalun itu. Meskipun pihak keraton meminta biaya sewa, tapi pemkot menegaskan tidak akan membebankan biaya apa pun kepada para pedagang.
Menurut pria yang akrab disapa Rudy ini, sesuai dengan rencana awal para pedagang tidak akan ditarik biaya retribusi selama menempati pasar darurat. Pasalnya, saat ini kondisi pedagang sedang merugi akibat dagangannya terbakar dalam kebakaran hebat beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo Subagiyo menyebutkan, setelah semua permasalahan itu selesai, pasar darurat segera dibangun. Menurut dia, sejumlah persoalan yang harus dibereskan dulu meliputi anggaran dan regulasi. “Pokoknya kalau sudah pasti semua, nanti akan kami bangun sesegera mungkin,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kasunanan Surakarta KP Eddy Wirabhummi mengatakan, uang sewa Rp3 miliar setahun itu bukan permintaan lembaga keraton. Menurutnya, adanya uang sewa itu murni inisiatif Raja Keraton, Paku Buwono (PB) XIII Hangebehi.
Sedangkan secara resmi pihak keraton tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait permintaan uang sewa itu kepada Pemerintah Kota Solo. “Kalau secara kelembagaan kami siap mendukung pedagang, namun yang meminta uang sewa Rp3 miliar bukan atas nama lembaga,” katanya.
Arief Setiadi
Permintaan itu disampaikan dalam surat balasan dari Raja Keraton kepada Pemerintah Kota Solo. Menurut Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo surat itu diterima beberapa hari lalu. “Terlepas apa yang diminta oleh keraton, saat ini kami sedang membentuk tim untuk menaksir lahan itu,” ucapnya, kemarin. Dari tim tersebut nanti akan diketahui berapa besaran uang yang selayaknya dikeluarkan untuk penyewaan alun-alun itu.
Setelah penaksiran selesai, pihaknya akan berkonsultasi dengan pihak DPRD Kota Solo menyangkut anggaran sewa. Dia memperkirakan penaksiran harga akan selesai dalam waktu sepekan mendatang. “Selain menaksir besaran sewanya, kami juga terus berkoordinasi dengan DPRD untuk menentukan regulasi yang diambil dalam menangani masalah ini, apalagi ini menyangkut anggaran yang dikeluarkan,” kata dia.
Kemudian pihaknya bakal berkoordinasi kembali dengan pihak keraton menyelesaikan masalah sewa alunalun itu. Meskipun pihak keraton meminta biaya sewa, tapi pemkot menegaskan tidak akan membebankan biaya apa pun kepada para pedagang.
Menurut pria yang akrab disapa Rudy ini, sesuai dengan rencana awal para pedagang tidak akan ditarik biaya retribusi selama menempati pasar darurat. Pasalnya, saat ini kondisi pedagang sedang merugi akibat dagangannya terbakar dalam kebakaran hebat beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Solo Subagiyo menyebutkan, setelah semua permasalahan itu selesai, pasar darurat segera dibangun. Menurut dia, sejumlah persoalan yang harus dibereskan dulu meliputi anggaran dan regulasi. “Pokoknya kalau sudah pasti semua, nanti akan kami bangun sesegera mungkin,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Hukum Keraton Kasunanan Surakarta KP Eddy Wirabhummi mengatakan, uang sewa Rp3 miliar setahun itu bukan permintaan lembaga keraton. Menurutnya, adanya uang sewa itu murni inisiatif Raja Keraton, Paku Buwono (PB) XIII Hangebehi.
Sedangkan secara resmi pihak keraton tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait permintaan uang sewa itu kepada Pemerintah Kota Solo. “Kalau secara kelembagaan kami siap mendukung pedagang, namun yang meminta uang sewa Rp3 miliar bukan atas nama lembaga,” katanya.
Arief Setiadi
(ftr)
Explore More