Sarana Publik Tak Akomodasi Penyandang Disabilitas
Selasa, 30 Desember 2014 - 10:52 WIB
Sarana Publik Tak Akomodasi Penyandang Disabilitas
A
A
A
BANDUNG - Gencarnya pembangunan di Kota Bandung dinilai belum memberi dampak positif bagi penyandang disabilitas.
Buktinya, sarana umum yang seharusnya dapat menunjang seluruh lapisan masyarakat, justru menyulitkan penyandang disabilitas. Deputi Director Komunibutas BILiC (Bandung Independent Living Centre) Aden Ahmad mengungkapkan, Pemkot Bandung tidak mengakomodir kepentingan warga disabilitas. Sejumlah fasilitas publik yang ada saat ini belum memiliki aksesibilitas memadai.
Aden mencontohkan, keberadaan halte bus yang saat ini tengah gencar dibangun tak ada satupun yang memiliki ram (bidang miring untuk kursi roda). Padahal keberadaan ram sangat dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda.
“Padahal halte bus ini kansaran dan prasarana umum. Kami juga warga disabilitas memiliki hak yang sama untuk menggunakan transportasi umum, karena kami juga perlu kehidupan. Kalau tidak ada ram, kami mau bagaimana naiknya,”ujar Aden kepada wartawan saat mencoba halte bus di Jalan BKR kemarin.
Menurut Aden, kalaupun ada halte bus yang menggunakan ram yakni halte bus yang berada di kawasan Ahmad Yani dinilai tidak sesuai dengan ketentuan teknis yakni dengan kemiringan 2-5 derajat. Sementara halte bus yang berada di kawasan Ahmad Yani memiliki kemiringan 45 derajat.
“Yang ada bukannya membantu, tapi justru membahayakan warga disabilitas. Terkait hal tersebut aksesibilitas tetap harus sesuai dengan persyaratan teknis. Ram juga ada persyaratan tek nisnya ketinggiannya antara 2-5 derajat. Fasilitas yang memiliki aksesbilitas harus memenuhi empat azas yakni kegunaan, kenyamaan, keselamatan, dan kemudahan,”paparnya.
Untuk itu Aden meminta Pemkot Bandung cepat tanggap dengan membuat ram halte bus. Jangan sampai pembangunan yang ada saat ini menjadi mubazir karena tidak memiliki aksesibilitas. “Daripada nanti mubazir setelah dibangun semua, tau-tau tidak bisa diakses. Kalau dibongkar lagi memakan waktu dan biaya lagi. Sebaiknya pemerintah segera cepat tanggap. Mengadakan aksesibilitasnya,” ungkapnya.
Aden menambahkan Bandung semestinya bisa menerapkan konsep universal design. Terlebih Wali Kota Bandung memiliki kapasitas sebagai arsitek yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kalangan warganya terutama kalangan disabilitas.
“Dengan adanya konsep ini semua fasilitas publik dan sarana prasarananya dapat digunakan oleh semua penduduknya dengan berbagai keadaan. Bukan hanya untuk difabel saja. Lansia, ibu hamil, anak anak semua bisa terakomodasi. Sehingga menjadi kota yang ramah terhadap semua kalangan,”tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Humas Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Jawa Barat Undang Permana. Menurut dia shelter bus yang ada saat ini dinilai membahayakan. “Di tangganya jangan ada yang bolong. Mestinya bisa ditutup, karena kami untuk berjalan masih menggunakan tongkat. Akses jalan menuju shelter masih banyak yang kurang aman. Masih banyak jalan bolong di trotoarnya,”ujar Undang kepada wartawan.
Dia meminta Pemkot Bandung menyediakan petunjuk dengan menggunakan huruf braille di tangga menuju shelter. Dengan begitu pen yan dang tunanetra dapat tahu ke mana arah menuju shelter. “Di shelter ada petunjuk dengan braille dengan suara. Ditambah ada pegangan yang memandu ke arah shelter seperti di halte Trans Jakarta,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sudah menginstruksikan kepada pihak kontraktor untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. “Saya banyak dicaci maki urusan itu. Saya Sudah bilang ke kontraktornya, prinsip prinsip itu harus ada,”ujar Emil kepada wartawan saat meninjau Alun-alun Bandung.
Pria yang akrab disapa Emil ini berjanji akan meninjau ulang bangunan shelter yang ada saat ini. Menurut dia bangunan shelter akan dibangun fasilitas yang akses bagi penyandang disabilitas. “Nanti saya teliti dan dipastikan ada. Kalau yang ada sekarang tidak sesuai spek. Jadi harusnya ada di gambar sesua spek,” tandasnya.
Dian Rosadi
Buktinya, sarana umum yang seharusnya dapat menunjang seluruh lapisan masyarakat, justru menyulitkan penyandang disabilitas. Deputi Director Komunibutas BILiC (Bandung Independent Living Centre) Aden Ahmad mengungkapkan, Pemkot Bandung tidak mengakomodir kepentingan warga disabilitas. Sejumlah fasilitas publik yang ada saat ini belum memiliki aksesibilitas memadai.
Aden mencontohkan, keberadaan halte bus yang saat ini tengah gencar dibangun tak ada satupun yang memiliki ram (bidang miring untuk kursi roda). Padahal keberadaan ram sangat dibutuhkan bagi para penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda.
“Padahal halte bus ini kansaran dan prasarana umum. Kami juga warga disabilitas memiliki hak yang sama untuk menggunakan transportasi umum, karena kami juga perlu kehidupan. Kalau tidak ada ram, kami mau bagaimana naiknya,”ujar Aden kepada wartawan saat mencoba halte bus di Jalan BKR kemarin.
Menurut Aden, kalaupun ada halte bus yang menggunakan ram yakni halte bus yang berada di kawasan Ahmad Yani dinilai tidak sesuai dengan ketentuan teknis yakni dengan kemiringan 2-5 derajat. Sementara halte bus yang berada di kawasan Ahmad Yani memiliki kemiringan 45 derajat.
“Yang ada bukannya membantu, tapi justru membahayakan warga disabilitas. Terkait hal tersebut aksesibilitas tetap harus sesuai dengan persyaratan teknis. Ram juga ada persyaratan tek nisnya ketinggiannya antara 2-5 derajat. Fasilitas yang memiliki aksesbilitas harus memenuhi empat azas yakni kegunaan, kenyamaan, keselamatan, dan kemudahan,”paparnya.
Untuk itu Aden meminta Pemkot Bandung cepat tanggap dengan membuat ram halte bus. Jangan sampai pembangunan yang ada saat ini menjadi mubazir karena tidak memiliki aksesibilitas. “Daripada nanti mubazir setelah dibangun semua, tau-tau tidak bisa diakses. Kalau dibongkar lagi memakan waktu dan biaya lagi. Sebaiknya pemerintah segera cepat tanggap. Mengadakan aksesibilitasnya,” ungkapnya.
Aden menambahkan Bandung semestinya bisa menerapkan konsep universal design. Terlebih Wali Kota Bandung memiliki kapasitas sebagai arsitek yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kalangan warganya terutama kalangan disabilitas.
“Dengan adanya konsep ini semua fasilitas publik dan sarana prasarananya dapat digunakan oleh semua penduduknya dengan berbagai keadaan. Bukan hanya untuk difabel saja. Lansia, ibu hamil, anak anak semua bisa terakomodasi. Sehingga menjadi kota yang ramah terhadap semua kalangan,”tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan Humas Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Jawa Barat Undang Permana. Menurut dia shelter bus yang ada saat ini dinilai membahayakan. “Di tangganya jangan ada yang bolong. Mestinya bisa ditutup, karena kami untuk berjalan masih menggunakan tongkat. Akses jalan menuju shelter masih banyak yang kurang aman. Masih banyak jalan bolong di trotoarnya,”ujar Undang kepada wartawan.
Dia meminta Pemkot Bandung menyediakan petunjuk dengan menggunakan huruf braille di tangga menuju shelter. Dengan begitu pen yan dang tunanetra dapat tahu ke mana arah menuju shelter. “Di shelter ada petunjuk dengan braille dengan suara. Ditambah ada pegangan yang memandu ke arah shelter seperti di halte Trans Jakarta,” tandasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku sudah menginstruksikan kepada pihak kontraktor untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. “Saya banyak dicaci maki urusan itu. Saya Sudah bilang ke kontraktornya, prinsip prinsip itu harus ada,”ujar Emil kepada wartawan saat meninjau Alun-alun Bandung.
Pria yang akrab disapa Emil ini berjanji akan meninjau ulang bangunan shelter yang ada saat ini. Menurut dia bangunan shelter akan dibangun fasilitas yang akses bagi penyandang disabilitas. “Nanti saya teliti dan dipastikan ada. Kalau yang ada sekarang tidak sesuai spek. Jadi harusnya ada di gambar sesua spek,” tandasnya.
Dian Rosadi
(ftr)
