Pengamat: Batasi Sepeda Motor Bukan Solusi
Senin, 29 Desember 2014 - 02:45 WIB
Pengamat: Batasi Sepeda Motor Bukan Solusi
A
A
A
JAKARTA - Pelarangan sepeda motor yang melintas di Jalan MH Thamrin- Medan Merdeka Barat dinilai kurang tepat untuk mengatasi kemacetan.
"Solusinya dengan pendekatan kebijakan Revitalisasi angkutan umum, mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan penegakan hukum," kata Azas pengamat transportasi dari FAKTA saat dihubungi Sindonews, Minggu (28/12/2014).
Harusnya, lanjut Azas, paket ini dijalankan bersamaan, bukan setengah-setengah seperti sekarang. Soalnya pengelolaan angkutan umum tidak bisa menggaet para pengendara mobil pribadi dan motor beralih ke angkutan umum.
"Perbaikan angkutan umum selama 2014 ini tidak ada peningkatan perbaikan atau upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta," tambahnya.
Integrasi angkutan umum merupakan salah solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Tata ulang trayek angkutan umum dan integrasikan angkutan umum reguler dengan Transjakarta, subsidi model untuk seluruh angkutan umum serta peremajaan angkutan umum," urainya.
Selain dari dasar hukum yang jelas, integrasi angkutan umum faktor penegakkan hukumnya juga mempengaruhi.
"Solusinya dengan pendekatan kebijakan Revitalisasi angkutan umum, mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi dan penegakan hukum," kata Azas pengamat transportasi dari FAKTA saat dihubungi Sindonews, Minggu (28/12/2014).
Harusnya, lanjut Azas, paket ini dijalankan bersamaan, bukan setengah-setengah seperti sekarang. Soalnya pengelolaan angkutan umum tidak bisa menggaet para pengendara mobil pribadi dan motor beralih ke angkutan umum.
"Perbaikan angkutan umum selama 2014 ini tidak ada peningkatan perbaikan atau upaya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta," tambahnya.
Integrasi angkutan umum merupakan salah solusi yang tepat untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Tata ulang trayek angkutan umum dan integrasikan angkutan umum reguler dengan Transjakarta, subsidi model untuk seluruh angkutan umum serta peremajaan angkutan umum," urainya.
Selain dari dasar hukum yang jelas, integrasi angkutan umum faktor penegakkan hukumnya juga mempengaruhi.
(ysw)
