Paparan LRT Tidak Jelas, DPRD Hanya Anggarkan Rp1 Miliar
Selasa, 23 Desember 2014 - 02:40 WIB
Paparan LRT Tidak Jelas, DPRD Hanya Anggarkan Rp1 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta hanya akan menganggarkan dana Rp1 miliar untuk pembangunan moda transportasi light rapid transit (LRT).
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, DPRD tidak menerima kejelasan dalam paparan yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan moda transportasi LRT.
"Dengan tidak jelaskan paparan dari eksekutif, maka Banggar hanya akan menganggarkan Rp1 miliar untuk studi dari LRT," kata Imam di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 22 Desember kemarin.
Setelah ada studi itu, lanjut Imam, baru akan dilihat sejauh mana urgensi dari LRT di Jakarta.
Mulai nilai return of investment (ROI), beban subsidi yang dikeluarkan, potensi kebutuhan pasar, ancaman resiko, tantangan lainnya, efek dari mobilitas masyarakat dan seberapa besar tingkat kemacetan dapat terkurangi.
”Pemprov DKI Jakarta haruslah mengubah pola pikir dalam membangun infrastruktur di Jakarta. Semua harus dikaji secara detail supaya tidak ada ancaman kerugian yang ditimbulkan di kemudian hari,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, legislatif tidak bisa serta merta menyiapkan anggaran untuk membangun LRT.
Mekanisme penganggaran untuk membiayai pembangunan sebesar Rp7,5 triliun itu perlu sebuah garansi dari Pemprov DKI Jakarta, bahwa moda tersebut dapat dibangun dan dioperasionalkan secara berkelanjutan.
"Kita tidak mau kasus monorel terulang lagi. Dulu pemerintah mendeklarasikan akan membangun monorel, tapi diserahkan begitu saja ke swasta. Hingga kini tidak terlaksana. Masyarakat jadi korban," terang Ketua DPD Partai Gerindra itu.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, DPRD tidak menerima kejelasan dalam paparan yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta terkait pembangunan moda transportasi LRT.
"Dengan tidak jelaskan paparan dari eksekutif, maka Banggar hanya akan menganggarkan Rp1 miliar untuk studi dari LRT," kata Imam di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 22 Desember kemarin.
Setelah ada studi itu, lanjut Imam, baru akan dilihat sejauh mana urgensi dari LRT di Jakarta.
Mulai nilai return of investment (ROI), beban subsidi yang dikeluarkan, potensi kebutuhan pasar, ancaman resiko, tantangan lainnya, efek dari mobilitas masyarakat dan seberapa besar tingkat kemacetan dapat terkurangi.
”Pemprov DKI Jakarta haruslah mengubah pola pikir dalam membangun infrastruktur di Jakarta. Semua harus dikaji secara detail supaya tidak ada ancaman kerugian yang ditimbulkan di kemudian hari,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, legislatif tidak bisa serta merta menyiapkan anggaran untuk membangun LRT.
Mekanisme penganggaran untuk membiayai pembangunan sebesar Rp7,5 triliun itu perlu sebuah garansi dari Pemprov DKI Jakarta, bahwa moda tersebut dapat dibangun dan dioperasionalkan secara berkelanjutan.
"Kita tidak mau kasus monorel terulang lagi. Dulu pemerintah mendeklarasikan akan membangun monorel, tapi diserahkan begitu saja ke swasta. Hingga kini tidak terlaksana. Masyarakat jadi korban," terang Ketua DPD Partai Gerindra itu.
(whb)
