Tasikmalaya Harus Miliki Pengolahan Teh Rakyat
A
A
A
TASIKMALAYA - Perkebunan teh rakyat di Kecamatan Taraju dan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, harus memiliki pabrik pengolahan teh sendiri guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani teh yang selama masih menggantungkan pengolahan produksi teh mereka ke Sukabumi.
Alhasil, meski bahan baku utamanya dipasok dari Taraju dan Bojonggambir, namun pada hasil pengolahan teh ini dibanderol dengan label Sukabumi. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Heri Sogiri mengatakan, dengan adanya pabrik pengolahan sendiri maka Taraju bakal mampu mem produksi teh kualitas terbaik secara massal dan label yang di pasarkan pun dengan nama teh asli Taraju.
Dengan begitu, tentunya kesejahteraan petani teh pun bisa terdorong. Pihak dinas sendiri kini tengah merintis sistem pengelolaan perkebunan teh, termasuk mengusahakan adanya pabrik pengolahan milik sendiri.
“Untuk budidaya perkebunan teh tidak ada masalah, kami sedang memikirkan ke depannya di Tasikmalaya ini harus ada pabrik pengolahan teh. Karena komoditas hasil perkebunan teh rakyat di sana diolahnya ke Sukabumi, serta yang paling penting adalah kesejahteraan petani teh disana akan meningkat,” ungkap Heri.
Setiap bulannya diketahui hampir 600 ton teh kering dikirim ke Sukabumi, di sana teh tersebut lantas diolah kembali dan dikemas menjadi lebih baik. Nilai jualnya pun meningkat saat dipasarkan. Memang diketahui bila saat ini di Taraju ada pabrik pengolahan teh milik PT Sambawa. Namun itu merupakan perusahaan swasta yang sudah rutin memasok hampir 60% produksi mereka ke pabrik minuman teh kemasan.
Bila ada pabrik teh rakyat sendiri, maka tentu petani bisa mandiri. Tahap awal, pemerintah daerah menginginkan jika produk teh lokal bisa diproduksi komersial. Seperti halnya pembuatan teh dalam kemasan gelas atau cup. “Dalam setiap rapat di Pemkab Tasikmalaya penyuguhan minuman dalam makanan ringan berupa air mineral gelas, bisa saja digantikan dengan teh kemasan gelas hasil produksi Tasikmalaya. Itu merupakan salah satu cita-cita saya,” kata Heri.
Lahan perkebunan teh rakyat di Taraju saat ini di perkirakan sekitar 2.000 hektare lebih, itupun diluar PTP milik swasta seperti PT Cakrabuana dan PT Sambawa.
Nanang Kuswara
Alhasil, meski bahan baku utamanya dipasok dari Taraju dan Bojonggambir, namun pada hasil pengolahan teh ini dibanderol dengan label Sukabumi. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya Heri Sogiri mengatakan, dengan adanya pabrik pengolahan sendiri maka Taraju bakal mampu mem produksi teh kualitas terbaik secara massal dan label yang di pasarkan pun dengan nama teh asli Taraju.
Dengan begitu, tentunya kesejahteraan petani teh pun bisa terdorong. Pihak dinas sendiri kini tengah merintis sistem pengelolaan perkebunan teh, termasuk mengusahakan adanya pabrik pengolahan milik sendiri.
“Untuk budidaya perkebunan teh tidak ada masalah, kami sedang memikirkan ke depannya di Tasikmalaya ini harus ada pabrik pengolahan teh. Karena komoditas hasil perkebunan teh rakyat di sana diolahnya ke Sukabumi, serta yang paling penting adalah kesejahteraan petani teh disana akan meningkat,” ungkap Heri.
Setiap bulannya diketahui hampir 600 ton teh kering dikirim ke Sukabumi, di sana teh tersebut lantas diolah kembali dan dikemas menjadi lebih baik. Nilai jualnya pun meningkat saat dipasarkan. Memang diketahui bila saat ini di Taraju ada pabrik pengolahan teh milik PT Sambawa. Namun itu merupakan perusahaan swasta yang sudah rutin memasok hampir 60% produksi mereka ke pabrik minuman teh kemasan.
Bila ada pabrik teh rakyat sendiri, maka tentu petani bisa mandiri. Tahap awal, pemerintah daerah menginginkan jika produk teh lokal bisa diproduksi komersial. Seperti halnya pembuatan teh dalam kemasan gelas atau cup. “Dalam setiap rapat di Pemkab Tasikmalaya penyuguhan minuman dalam makanan ringan berupa air mineral gelas, bisa saja digantikan dengan teh kemasan gelas hasil produksi Tasikmalaya. Itu merupakan salah satu cita-cita saya,” kata Heri.
Lahan perkebunan teh rakyat di Taraju saat ini di perkirakan sekitar 2.000 hektare lebih, itupun diluar PTP milik swasta seperti PT Cakrabuana dan PT Sambawa.
Nanang Kuswara
(ftr)