Dokter Mogok, Pelayanan Lumpuh
Rabu, 17 Desember 2014 - 11:55 WIB
Dokter Mogok, Pelayanan Lumpuh
A
A
A
RANTAUPRAPAT - Puluhan dokter dan perawat RSUD Rantauprapat menggelar aksi mogok kerja, Selasa (16/12). Akibatnya, sebagian pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu sempat lumpuh.
Aksi mogok tersebut dipicu ketidakpuasan mereka karena jasa medis dari pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum dibayarkan oleh manajemen rumah sakit, sejak Januari 2014 sampai sekarang. Para dokter dan perawat meminta agar manajemen mempertimbangkan kembali pembayaran jasa medis yang dinilai sangat tidak seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
“Kami sudah menanyakan berkali-kali pada September dan Oktober 2014 lalu tentang jasa sarana dan jasa medis ke pihak manajemen RSUD Rantauprapat. Tapi setelah lama menunggu, tidak ada reaksi apaapa,” ujar koordinator aksi, dr Aldian Pinem, SpPd, Selasa (16/12) siang.
Menurut Aldian, pembayaran klaim jasa sarana dan jasa medis dari pasien RSUD Rantauprapat yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan itu sesuai dengan Permenkes No 59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Besaran klaim sekitar 30–50% dari hasil jasa sarana dan jasa rekam medis pasien BPJS Kesehatan. “Seharusnya Permenkes dijalankan dengan baik di RSUD Rantauprapat, tapi manajemen malah mengabaikan instruksi itu,” ujarnya.
Dr Syafuddin Lubis didampingi drg P Hartono mengatakan, aksi mogok mereka lakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat terhadap pembayaran jasa medis dan nonmedis pasien BPJS Kesehatan. Selama ini, manajemen RSUD Rantauprapat dinilai tidak melakukan perhitungan dengan baik.
Seharusnya, Pemkab Labuhanbatu mengadopsi dan mempertimbangkan peraturan pembagian jasa medis pasien BPJS Kesehatan itu dari daerah lain, seperti Binjai, Deliserdang, maupun Tebingtinggi. “Setiap kali ditanya hanya janji- janji segera dibayar tapi tidak ada realisasinya. Karena itu, kami berharap agar manajemen segera merealisasikan pembayaran jasa medis yang telah tertunggak sejak Januari 2014 lalu,” ujar dokter spesialis radiologi itu.
Sementara, dr Nina Karmila Nasution SpPD menambahkan, pembicaraan pembagian jasa medis itu sudah pernah dilakukan antara pihak dokter dengan manajemen RSUD Rantauprapat. Namun, belum ada kecocokan di antara pembagian yang ditawarkan pihak rumah sakit karena dokter menilai tawaran itu jauh lebih kecil dari anjuran Kemenkes.
Salah satu contoh, kata spesialis penyakit dalam itu, dalam pembagian jasa medis pasien BPJS Kesehatan di RSUD Rantauprapat, ada dokter gigi yang hanya memperoleh Rp24.000 per bulan. Padahal, seharusnya pembagian jasa medis berdasarkan fee/service atau klaim per pasien BPJS Kesehatan yang ditangani oleh masing-masing dokter.
Nina menegaskan, pihaknya juga tidak berkeinginan mengecewakan pasien RSUD Rantauprapat karena aksi mogok yang mereka lakukan. Maka itu, selama aksi mogok kerja, hanya pasien rawat jalan yang tidak mereka tangani sedangkan pasien rawat inap, pasien IGD, dan pasien emergency, tetap dilayani seperti biasanya.
Keluarga pasien, Parinsal Siregar mengaku, akibat aksi mogok puluhan dokter dan perawat tersebut, anaknya yang menderita demam berdarah dengue (DBD) tidak dikunjungi dokter. Kondisi serupa dialami hampir sebagian besar pasien. “Saya berharap direktur rumah sakit dicopot dari jabatannya,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu itu.
Setelah aksi mogok puluhan dokter dan perawat, dua Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu yakni, Meka Riyanti dan Gunawan Hutabarat, serta anggota Komisi D langsung menemui Direktur RSUD Rantauprapat Nasyir Phan. Mereka mempertanyakan pemicu aksi mogok yang mengakibatkan pelayanan pasien hampir lumpuh. “Andaikan berlanjut mogok kerja besok, apa langkah emergency supaya pasien tak terlantar?” ucap anggota Komisi D Abdul Roni.
Direktur RSUD Rantauprapat, Nasyir Pohan mengungkapkan, dia sudah mencoba memfasilitasi tuntutan dokter dan perawat, namun belum ada kesepakatan sehingga mereka memilih mogok kerja. Hari ini Rabu (17/12), dia akan berusaha berdialog dengan dokter dan perawat yang mogok kerja tersebut untuk mencari formula pembayaran jasa medis yang tepat.
Sartana Nasution
Aksi mogok tersebut dipicu ketidakpuasan mereka karena jasa medis dari pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum dibayarkan oleh manajemen rumah sakit, sejak Januari 2014 sampai sekarang. Para dokter dan perawat meminta agar manajemen mempertimbangkan kembali pembayaran jasa medis yang dinilai sangat tidak seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan.
“Kami sudah menanyakan berkali-kali pada September dan Oktober 2014 lalu tentang jasa sarana dan jasa medis ke pihak manajemen RSUD Rantauprapat. Tapi setelah lama menunggu, tidak ada reaksi apaapa,” ujar koordinator aksi, dr Aldian Pinem, SpPd, Selasa (16/12) siang.
Menurut Aldian, pembayaran klaim jasa sarana dan jasa medis dari pasien RSUD Rantauprapat yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan itu sesuai dengan Permenkes No 59/2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Besaran klaim sekitar 30–50% dari hasil jasa sarana dan jasa rekam medis pasien BPJS Kesehatan. “Seharusnya Permenkes dijalankan dengan baik di RSUD Rantauprapat, tapi manajemen malah mengabaikan instruksi itu,” ujarnya.
Dr Syafuddin Lubis didampingi drg P Hartono mengatakan, aksi mogok mereka lakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat terhadap pembayaran jasa medis dan nonmedis pasien BPJS Kesehatan. Selama ini, manajemen RSUD Rantauprapat dinilai tidak melakukan perhitungan dengan baik.
Seharusnya, Pemkab Labuhanbatu mengadopsi dan mempertimbangkan peraturan pembagian jasa medis pasien BPJS Kesehatan itu dari daerah lain, seperti Binjai, Deliserdang, maupun Tebingtinggi. “Setiap kali ditanya hanya janji- janji segera dibayar tapi tidak ada realisasinya. Karena itu, kami berharap agar manajemen segera merealisasikan pembayaran jasa medis yang telah tertunggak sejak Januari 2014 lalu,” ujar dokter spesialis radiologi itu.
Sementara, dr Nina Karmila Nasution SpPD menambahkan, pembicaraan pembagian jasa medis itu sudah pernah dilakukan antara pihak dokter dengan manajemen RSUD Rantauprapat. Namun, belum ada kecocokan di antara pembagian yang ditawarkan pihak rumah sakit karena dokter menilai tawaran itu jauh lebih kecil dari anjuran Kemenkes.
Salah satu contoh, kata spesialis penyakit dalam itu, dalam pembagian jasa medis pasien BPJS Kesehatan di RSUD Rantauprapat, ada dokter gigi yang hanya memperoleh Rp24.000 per bulan. Padahal, seharusnya pembagian jasa medis berdasarkan fee/service atau klaim per pasien BPJS Kesehatan yang ditangani oleh masing-masing dokter.
Nina menegaskan, pihaknya juga tidak berkeinginan mengecewakan pasien RSUD Rantauprapat karena aksi mogok yang mereka lakukan. Maka itu, selama aksi mogok kerja, hanya pasien rawat jalan yang tidak mereka tangani sedangkan pasien rawat inap, pasien IGD, dan pasien emergency, tetap dilayani seperti biasanya.
Keluarga pasien, Parinsal Siregar mengaku, akibat aksi mogok puluhan dokter dan perawat tersebut, anaknya yang menderita demam berdarah dengue (DBD) tidak dikunjungi dokter. Kondisi serupa dialami hampir sebagian besar pasien. “Saya berharap direktur rumah sakit dicopot dari jabatannya,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Labuhanbatu itu.
Setelah aksi mogok puluhan dokter dan perawat, dua Wakil Ketua DPRD Labuhanbatu yakni, Meka Riyanti dan Gunawan Hutabarat, serta anggota Komisi D langsung menemui Direktur RSUD Rantauprapat Nasyir Phan. Mereka mempertanyakan pemicu aksi mogok yang mengakibatkan pelayanan pasien hampir lumpuh. “Andaikan berlanjut mogok kerja besok, apa langkah emergency supaya pasien tak terlantar?” ucap anggota Komisi D Abdul Roni.
Direktur RSUD Rantauprapat, Nasyir Pohan mengungkapkan, dia sudah mencoba memfasilitasi tuntutan dokter dan perawat, namun belum ada kesepakatan sehingga mereka memilih mogok kerja. Hari ini Rabu (17/12), dia akan berusaha berdialog dengan dokter dan perawat yang mogok kerja tersebut untuk mencari formula pembayaran jasa medis yang tepat.
Sartana Nasution
(ftr)
