Pekerjaan Menumpuk, Gubernur Bali Kurangi Libur PNS
Rabu, 17 Desember 2014 - 03:08 WIB
Pekerjaan Menumpuk, Gubernur Bali Kurangi Libur PNS
A
A
A
DENPASAR - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika mengurangi jatah libur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Bali, saat Hari Raya Galungan, dan Kuningan.
"Kebijakan ini diambil bertujuan untuk mengotimalkan kinerja para pegawai agar bisa menyelesaikan pekerjaan akhir tahun dengan lebih cepat," katanya, kepada wartawan, di Bali, Selasa (16/12/2014).
Pastika menjelaskan, akhir tahun ini, pegawai negeri memiliki pekerjaan yang sangat banyak, yakni menyelesaikan laporan, buku-buku kas, dan pertangunganjawaban lainnya.
“Di Bali sudah terlalu banyak libur, Hari Raya Galungan, dan Kuningan, libur, Natal libur, Idul Fitri libur, tahun baru juga libur. Kalau pada Galungan libur tiga hari, maka akan banyak pekerjaan yang terbengkalai," terangnya.
Ditambahkan dia, semua pekerjaan PNS harus selesai pada 20 Desember 2014. Jika terlalu banyak libur, maka target penyelesaian pekerjaan itu dipastikan akan molor.
"Seperti pekerjaan para pegawai Biro Keuangan Setda Provinsi Bali misalnya, semua surat pertanggungjawaban sudah menumpuk, dan harus dikejar pertengahan bulan Desember," tukasnya.
"Kebijakan ini diambil bertujuan untuk mengotimalkan kinerja para pegawai agar bisa menyelesaikan pekerjaan akhir tahun dengan lebih cepat," katanya, kepada wartawan, di Bali, Selasa (16/12/2014).
Pastika menjelaskan, akhir tahun ini, pegawai negeri memiliki pekerjaan yang sangat banyak, yakni menyelesaikan laporan, buku-buku kas, dan pertangunganjawaban lainnya.
“Di Bali sudah terlalu banyak libur, Hari Raya Galungan, dan Kuningan, libur, Natal libur, Idul Fitri libur, tahun baru juga libur. Kalau pada Galungan libur tiga hari, maka akan banyak pekerjaan yang terbengkalai," terangnya.
Ditambahkan dia, semua pekerjaan PNS harus selesai pada 20 Desember 2014. Jika terlalu banyak libur, maka target penyelesaian pekerjaan itu dipastikan akan molor.
"Seperti pekerjaan para pegawai Biro Keuangan Setda Provinsi Bali misalnya, semua surat pertanggungjawaban sudah menumpuk, dan harus dikejar pertengahan bulan Desember," tukasnya.
(san)
