Pemkab Subang Didesak Segera Bentuk BPBD
Pemkab Subang Didesak Segera Bentuk BPBD
A
A
A
SUBANG - Pemkab Subang didesak segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengoptimalkan penanganan bencana.
Subang merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati mengatakan, sedikitnya 14 kecamatan di wilayah Subang yang masuk dalam kawasan rawan banjir. Selain itu, delapan kecamatan di wilayah selatan berada di kawasan rawan longsor.
“Pemkab harus segera mem bentuk BPBD. Subang ini termasuk daerah dengan potensi bencana cukup tinggi, mengingat daerahnya yang rawan bencana,” ungkap Linda kemarin. Dia menyebut, belum ter bentuk nya BPBD mengakibatkan miliaran rupiah dana penanganan bencana dari pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tidak terserap.
“Karena wadahnya belum ada, anggaran bencana dari pusat jadi gakter serap oleh daerah. Itu kami sayang kan, padahal anggarannya bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar tergantung kebutuhan. Misalnya, untuk korban bencana letusan Gunung Sinabung saja, pusat mengucur kan anggaran sampai Rp2,5 miliar,”paparnya.
Sementara itu, Asisten Dae rah (Asda) III Bidang Organisasi Pemkab Subang Saad Abdul Ghani memastikan, pada 2015 nanti, pemkab siap membentuk dua SKPD baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Satpol PP. “Keduanya dibentuk karena perintah undang-undang,”ucap Saad.
Namun demikian, meski kajian restrukturisasi dan pembentukkan dua SKPD baru itu sudah tuntas dan akan di tetapkan DPRD tahun 2015, operasionalnya belum tentu di lakukan pada awal tahun tersebut. Sebab, APBD 2015 sudah terlanjur disahkan. “Tapi kami pastikan, operasional kedua SKPD baru akan berlangsung setelah penetapan APBD perubah an 2015,” tuturnya.
Anggota DPRD Kabupaten Subang, Ating Rusnatim, menyambut positif tuntasnya kajian restrukturisasi dan pembentukan dua SKPD baru itu, karena pihaknya sudah menantikan hal itu sejak lama.
Usep Husaeni
Subang merupakan salah satu daerah rawan bencana di Jawa Barat. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Linda Megawati mengatakan, sedikitnya 14 kecamatan di wilayah Subang yang masuk dalam kawasan rawan banjir. Selain itu, delapan kecamatan di wilayah selatan berada di kawasan rawan longsor.
“Pemkab harus segera mem bentuk BPBD. Subang ini termasuk daerah dengan potensi bencana cukup tinggi, mengingat daerahnya yang rawan bencana,” ungkap Linda kemarin. Dia menyebut, belum ter bentuk nya BPBD mengakibatkan miliaran rupiah dana penanganan bencana dari pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tidak terserap.
“Karena wadahnya belum ada, anggaran bencana dari pusat jadi gakter serap oleh daerah. Itu kami sayang kan, padahal anggarannya bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar tergantung kebutuhan. Misalnya, untuk korban bencana letusan Gunung Sinabung saja, pusat mengucur kan anggaran sampai Rp2,5 miliar,”paparnya.
Sementara itu, Asisten Dae rah (Asda) III Bidang Organisasi Pemkab Subang Saad Abdul Ghani memastikan, pada 2015 nanti, pemkab siap membentuk dua SKPD baru, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Satpol PP. “Keduanya dibentuk karena perintah undang-undang,”ucap Saad.
Namun demikian, meski kajian restrukturisasi dan pembentukkan dua SKPD baru itu sudah tuntas dan akan di tetapkan DPRD tahun 2015, operasionalnya belum tentu di lakukan pada awal tahun tersebut. Sebab, APBD 2015 sudah terlanjur disahkan. “Tapi kami pastikan, operasional kedua SKPD baru akan berlangsung setelah penetapan APBD perubah an 2015,” tuturnya.
Anggota DPRD Kabupaten Subang, Ating Rusnatim, menyambut positif tuntasnya kajian restrukturisasi dan pembentukan dua SKPD baru itu, karena pihaknya sudah menantikan hal itu sejak lama.
Usep Husaeni
(ftr)
Explore More