Tak Boleh Rapat di Hotel, DPRD Depok Angkat Bicara
Kamis, 11 Desember 2014 - 18:15 WIB
Tak Boleh Rapat di Hotel, DPRD Depok Angkat Bicara
A
A
A
DEPOK - Aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) soal larangan rapat di hotel menuai kritik dari pejabat di daerah. Salah satunya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok.
Ketua Komisi C dari Fraksi Partai Golkar DPRD Depok Babai Suhaemi mengatakan, aturan tersebut merepotkan para anggota dewan yang sudah terbiasa rapat di hotel. Dia juga mempertanyakan, apakah kebijakan tersebut berpengaruh pada kesejahteraan rakyaat Indonesia.
"Saya rasa tak bisa kebijakaan itu diberlakukan, apa sih substansinya? Apakah ada perubahan berarti bagi kesejahteraaan Indonesia?" tukasnya di DPRD Depok, Kamis (11/12/2014).
Babai menjelaskan, anggota Dewan membutuhkan suasana yang baru dalam setiap rapat. Ia pun merasa prihatin, jika setiap hotel dilarang menikmati uang APBD.
"Di dalam bekerja kami butuh suasana lain masa rapat di kantor terus. Masa sih orang hotel juga enggak boleh menikmati uang APBD, mudah-mudahan ada perubahan," tuturnya.
Dia berharap aturan tersebut dicabut kembali. Dia juga meminta agar tak semua rapat dilarang digelar di hotel.
"Ini akan saya perjuangkan. Jangan semua rapat lah, pembahasan anggaran boleh di hotel. Pembahasan dengan Pemkot cukup di kantor. Apalagi kalau rapat di kantor masih sumpek belom ada AC-nya. Ini jadi debatable," tukasnya.
Ketua Komisi C dari Fraksi Partai Golkar DPRD Depok Babai Suhaemi mengatakan, aturan tersebut merepotkan para anggota dewan yang sudah terbiasa rapat di hotel. Dia juga mempertanyakan, apakah kebijakan tersebut berpengaruh pada kesejahteraan rakyaat Indonesia.
"Saya rasa tak bisa kebijakaan itu diberlakukan, apa sih substansinya? Apakah ada perubahan berarti bagi kesejahteraaan Indonesia?" tukasnya di DPRD Depok, Kamis (11/12/2014).
Babai menjelaskan, anggota Dewan membutuhkan suasana yang baru dalam setiap rapat. Ia pun merasa prihatin, jika setiap hotel dilarang menikmati uang APBD.
"Di dalam bekerja kami butuh suasana lain masa rapat di kantor terus. Masa sih orang hotel juga enggak boleh menikmati uang APBD, mudah-mudahan ada perubahan," tuturnya.
Dia berharap aturan tersebut dicabut kembali. Dia juga meminta agar tak semua rapat dilarang digelar di hotel.
"Ini akan saya perjuangkan. Jangan semua rapat lah, pembahasan anggaran boleh di hotel. Pembahasan dengan Pemkot cukup di kantor. Apalagi kalau rapat di kantor masih sumpek belom ada AC-nya. Ini jadi debatable," tukasnya.
(mhd)
