Kesadaran Ber-KB Masih Rendah
Rabu, 10 Desember 2014 - 15:58 WIB
Kesadaran Ber-KB Masih Rendah
A
A
A
BANDUNG - Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi peserta program keluarga berencana (KB).
Namun, kesadaran masyarakat dalam ber-KB hingga kini masih rendah, terutama pasca melahirkan dan keguguran. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sugilar mengakui, angka partisipan KB pasca melahirkan dan keguguran hingga kini masih rendah.
“Dari sekian banyak yang melahirkan, belum ber-KB usai persalinan. Diperlukan pening katan pemahaman agar mereka mempunyai bekal yang cukup untuk ber-KB,” ungkap Sugilar seusai membuka Rapat Kerja Peningkatan Pencapaian Akseptor KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Metode Jangka Panjang di Gedung Wisma PKK Provinsi Jabar, di Jalan Soekarno Hatta, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan data dari 80 rumah sakit di Jabar yang melayani KB, hanya 55.684 orang atau 34,18 persennya saja yang mengikuti KB. “Di antaranya menggunakan IUD 50 persen, MOW 22,19 persen, suntik 15,05 persen dan pil 7,49 persen. Sedangkan kondom 3,68 persen, implant 1,42 per sen, dan MOP 0,16 persen,” sebutnya.
Oleh karena itu, pihaknya sengaja mengumpulkan sekitar 170 orang pengelola KB di rumah sakit, petugas coding, dan pengelola KB di 27 kabupaten/kota di Jabar untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap capaian pelayanan KB di rumah sakit. Pihaknya pun menjamin ketersediaan alat kontrasepsi di rumah sakit dan puskesmas-puskesmas di Jabar.
“Pemasangan IUD itu tanggung jawab pemerintah bukan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Untuk itu pasokan ke rumah sakit pun jangan sampai kekurangan . Sekitar 12 juta tabung suntikan dan 2,5 juta pil KB kami siapkan setiap bulannya,” ucapnya.
Yugi Prasetyo
Namun, kesadaran masyarakat dalam ber-KB hingga kini masih rendah, terutama pasca melahirkan dan keguguran. Kepala Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Sugilar mengakui, angka partisipan KB pasca melahirkan dan keguguran hingga kini masih rendah.
“Dari sekian banyak yang melahirkan, belum ber-KB usai persalinan. Diperlukan pening katan pemahaman agar mereka mempunyai bekal yang cukup untuk ber-KB,” ungkap Sugilar seusai membuka Rapat Kerja Peningkatan Pencapaian Akseptor KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Metode Jangka Panjang di Gedung Wisma PKK Provinsi Jabar, di Jalan Soekarno Hatta, kemarin.
Menurutnya, berdasarkan data dari 80 rumah sakit di Jabar yang melayani KB, hanya 55.684 orang atau 34,18 persennya saja yang mengikuti KB. “Di antaranya menggunakan IUD 50 persen, MOW 22,19 persen, suntik 15,05 persen dan pil 7,49 persen. Sedangkan kondom 3,68 persen, implant 1,42 per sen, dan MOP 0,16 persen,” sebutnya.
Oleh karena itu, pihaknya sengaja mengumpulkan sekitar 170 orang pengelola KB di rumah sakit, petugas coding, dan pengelola KB di 27 kabupaten/kota di Jabar untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap capaian pelayanan KB di rumah sakit. Pihaknya pun menjamin ketersediaan alat kontrasepsi di rumah sakit dan puskesmas-puskesmas di Jabar.
“Pemasangan IUD itu tanggung jawab pemerintah bukan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Untuk itu pasokan ke rumah sakit pun jangan sampai kekurangan . Sekitar 12 juta tabung suntikan dan 2,5 juta pil KB kami siapkan setiap bulannya,” ucapnya.
Yugi Prasetyo
(ftr)
