DPRD Ajak BPK Awasi Penganggaran
DPRD Ajak BPK Awasi Penganggaran
A
A
A
MEDAN - Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ajib Shah, mengajak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut ikut mengawasi proses penganggaran di Badan Anggaran (Banggar).
“Harapan kami Kepala BPK Sumut yang baru, Pak Erwin, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami juga mengajak BPK Sumut sama-sama mengawasi penganggaran dan keuangan daerah,” kata Ajib Shah seusai menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sumut dari Muktini kepada Erwin di Medan, Senin (8/12).
Menurut Ajib, setelah sebelumnya DPRD meminta pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan BPK Sumut dan BPKP Sumut.
Sebagai langkah awal, DPRD akan mengundang BPK Perwakilan Sumut sebagai narasumber dalam rapat kerja DPRD Sumut pada 18 Desember mendatang. “Kami harap BPK bersedia menjadi narasumber dalam rapat itu. Ini bukti bahwa DPRD ingin bekerja lebih baik lagi. Kami juga berharap eksekutif demikian,” ujarnya.
Anggota BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, mengingatkan, BPK memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, terutama mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas mengelola keuangan negara dan daerah sesuai amanat Undang-Undang BPK RI.
“Jumlah dan nilai APBN maupun APBD yang harus dikelola semakin meningkat. Karenanya, tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Sementara Wakil Gubernur Sumut, T Erry Nuradi, dalam sambutannya mengatakan, proses pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan organisasi pemerintahan, pembinaan personel, serta pembinaan karier. Alih tugas jabatan diharapkan dapat meningkatkan kinerja satuan perwakilan BPK Provinsi Sumut dan jajarannya lebih baik dari kinerja sebelumnya.
Erry mengharapkan di masa yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada 2013, Sumut memperoleh opini wajar dengan pengecualian.
“Kita akan berusaha membenahi kelemahan di 2013 untuk memperoleh opini WTP di 2014 sekaligus mewujudkan Pemprov Sumut yang efektif, efisien dan akuntabel,” katanya.
Fakhrur Rozi
“Harapan kami Kepala BPK Sumut yang baru, Pak Erwin, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami juga mengajak BPK Sumut sama-sama mengawasi penganggaran dan keuangan daerah,” kata Ajib Shah seusai menghadiri serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sumut dari Muktini kepada Erwin di Medan, Senin (8/12).
Menurut Ajib, setelah sebelumnya DPRD meminta pengawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihaknya juga sangat terbuka untuk bekerja sama dengan BPK Sumut dan BPKP Sumut.
Sebagai langkah awal, DPRD akan mengundang BPK Perwakilan Sumut sebagai narasumber dalam rapat kerja DPRD Sumut pada 18 Desember mendatang. “Kami harap BPK bersedia menjadi narasumber dalam rapat itu. Ini bukti bahwa DPRD ingin bekerja lebih baik lagi. Kami juga berharap eksekutif demikian,” ujarnya.
Anggota BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara, mengingatkan, BPK memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, terutama mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas mengelola keuangan negara dan daerah sesuai amanat Undang-Undang BPK RI.
“Jumlah dan nilai APBN maupun APBD yang harus dikelola semakin meningkat. Karenanya, tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Sementara Wakil Gubernur Sumut, T Erry Nuradi, dalam sambutannya mengatakan, proses pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan organisasi pemerintahan, pembinaan personel, serta pembinaan karier. Alih tugas jabatan diharapkan dapat meningkatkan kinerja satuan perwakilan BPK Provinsi Sumut dan jajarannya lebih baik dari kinerja sebelumnya.
Erry mengharapkan di masa yang akan datang, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumut mampu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pada 2013, Sumut memperoleh opini wajar dengan pengecualian.
“Kita akan berusaha membenahi kelemahan di 2013 untuk memperoleh opini WTP di 2014 sekaligus mewujudkan Pemprov Sumut yang efektif, efisien dan akuntabel,” katanya.
Fakhrur Rozi
(ftr)
Explore More