Warga 2 Desa Dukung Bandara Baru
A
A
A
KULONPROGO - Warga Desa Jangkaran dan Desa Kebonrejo Kecamatan Temon yang terdampak langsung pembangunan bandara di Kulonprogo sepakat mendukung terealisasinya bandara.
Hanya sebagian kecil warga yang belum sepakat, karena tidak hadir dalam konsultasi publik yang telah dilaksanakan di dua desa. “Sebagian besar sepakat, dan hanya sedikit yang belum sepakat. Tidak ada satu pun warga yang tidak sepakat,” kata Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara dari PT Angkasa Pura I, Eko Permadi, usai sosialisasi di Balai Desa Kebonrejo, kemarin.
Pada sosialisasi pertama di Balai Desa Jangkaran pada Selasa (25/11) dari 89 undangan yang hadir, 81 sepakat dan empat orang yang belum sepakat. Sedangkan pada hari kedua di tempat yang sama, dari 136 undangan dihadiri 134 undangan, 128 sepakat dan enam yang tidak sepakat karena tidak hadir dan tengah berada di luar kota. Sedangkan di Balai Desa Kebonrejo, pada hari pertama (1/12), dari 102 undangan hadir 101 undangan.
Dari undangan ini 72 orang sepakat dan 29 yang belum sepakat. Sedangkan pada (2/12), dari 117 undangan dihadiri 112 undangan, dengan 103 sepakat dan sembilan yang belum sepakat. Pada hari ketiga kemarin, dari 66 undangan, dihadiri 62 undangan, 60 orang sepakat dan hanya dua yang belum sepakat. “Mereka yang belum sepakat ini masih ragu-ragu, ka rena informasi yang diterima belum lengkap,” ucapnya.
Sosialisasi akan dilanjutkan lagi pada pe kan depan di Balai Desa Sindutan, dilanjut kan di Desa Palihan dan Desa Glagah. Warga terdampak ini nantinya tidak akan direlokasi. Akan tetapi dilakukan pemukiman kembali menggunakan alternatif tanah kas desa. Hal itu juga tidak kaku, karena warga bisa memilih untuk mencari tanah sen diri atau menggunakan pemukiman mereka.
Dari hasil konsultasi publik di dua desa ini, warga justru tidak banyak menginginkan pemukiman kembali. Mereka lebih memilih untuk diberikan uang. Hal ini akan lebih fleksibel, karena bisa memilih tempat sendiri. Apalagi banyak yang memiliki pekarangan di luar lokasi terdampak. “Kami belum bisa tentukan berapa keluasannya, tergantung hasil konsultasi publik,” ucapnya.
Kepala Biro Pemerintahan DIY Haryanto mengaku optimistis pembangunan bandara di Kulonprogo terealisasi. Hal ini tidak lepas dari pendapat warga terdampak langsung yang terdata dalam konsultasi public. Mereka yang lahannya kena justru tidak banyak mempermasalahkan lahan mereka tergusur. “Melihat hasil di dua desa, kami optimistis bisa terealisasi,” ujarnya.
Anggota tim persiapan bandara, Aryadi Subagyo mengatakan, dalam proses sosialisasi dan konsultasi publik yang banyak ditanyakan warga adalah masalah besaran kompensasi yang akan diberikan. Hal ini belum bisa ditentukan saat ini. Harga itu akan ditentukan oleh tim appraisal independen yang mendasarkan pada kewajaran tanah.
Pemberian kompensasi ini pun, akan dilakukan pada saat pembebasan lahan yang baru akan dilakukan satu atau dua tahun ke depan. Sehingga dengan waktu yang masih berjalan, dipastikan harga kompensasi ganti kerugian ini kan semakin meningkat mengikuti harga pasar.
“Justru kalau dipatok sekarang warga rugi, karena harga tanah masih bisa meningkat,” ujarnya. Bagi warga yang masih butuh informasi, bisa menghubungi tim untuk meminta kejelasan konsep pembangunan bandara.
Kuntadi
Hanya sebagian kecil warga yang belum sepakat, karena tidak hadir dalam konsultasi publik yang telah dilaksanakan di dua desa. “Sebagian besar sepakat, dan hanya sedikit yang belum sepakat. Tidak ada satu pun warga yang tidak sepakat,” kata Pimpinan Proyek Pembangunan Bandara dari PT Angkasa Pura I, Eko Permadi, usai sosialisasi di Balai Desa Kebonrejo, kemarin.
Pada sosialisasi pertama di Balai Desa Jangkaran pada Selasa (25/11) dari 89 undangan yang hadir, 81 sepakat dan empat orang yang belum sepakat. Sedangkan pada hari kedua di tempat yang sama, dari 136 undangan dihadiri 134 undangan, 128 sepakat dan enam yang tidak sepakat karena tidak hadir dan tengah berada di luar kota. Sedangkan di Balai Desa Kebonrejo, pada hari pertama (1/12), dari 102 undangan hadir 101 undangan.
Dari undangan ini 72 orang sepakat dan 29 yang belum sepakat. Sedangkan pada (2/12), dari 117 undangan dihadiri 112 undangan, dengan 103 sepakat dan sembilan yang belum sepakat. Pada hari ketiga kemarin, dari 66 undangan, dihadiri 62 undangan, 60 orang sepakat dan hanya dua yang belum sepakat. “Mereka yang belum sepakat ini masih ragu-ragu, ka rena informasi yang diterima belum lengkap,” ucapnya.
Sosialisasi akan dilanjutkan lagi pada pe kan depan di Balai Desa Sindutan, dilanjut kan di Desa Palihan dan Desa Glagah. Warga terdampak ini nantinya tidak akan direlokasi. Akan tetapi dilakukan pemukiman kembali menggunakan alternatif tanah kas desa. Hal itu juga tidak kaku, karena warga bisa memilih untuk mencari tanah sen diri atau menggunakan pemukiman mereka.
Dari hasil konsultasi publik di dua desa ini, warga justru tidak banyak menginginkan pemukiman kembali. Mereka lebih memilih untuk diberikan uang. Hal ini akan lebih fleksibel, karena bisa memilih tempat sendiri. Apalagi banyak yang memiliki pekarangan di luar lokasi terdampak. “Kami belum bisa tentukan berapa keluasannya, tergantung hasil konsultasi publik,” ucapnya.
Kepala Biro Pemerintahan DIY Haryanto mengaku optimistis pembangunan bandara di Kulonprogo terealisasi. Hal ini tidak lepas dari pendapat warga terdampak langsung yang terdata dalam konsultasi public. Mereka yang lahannya kena justru tidak banyak mempermasalahkan lahan mereka tergusur. “Melihat hasil di dua desa, kami optimistis bisa terealisasi,” ujarnya.
Anggota tim persiapan bandara, Aryadi Subagyo mengatakan, dalam proses sosialisasi dan konsultasi publik yang banyak ditanyakan warga adalah masalah besaran kompensasi yang akan diberikan. Hal ini belum bisa ditentukan saat ini. Harga itu akan ditentukan oleh tim appraisal independen yang mendasarkan pada kewajaran tanah.
Pemberian kompensasi ini pun, akan dilakukan pada saat pembebasan lahan yang baru akan dilakukan satu atau dua tahun ke depan. Sehingga dengan waktu yang masih berjalan, dipastikan harga kompensasi ganti kerugian ini kan semakin meningkat mengikuti harga pasar.
“Justru kalau dipatok sekarang warga rugi, karena harga tanah masih bisa meningkat,” ujarnya. Bagi warga yang masih butuh informasi, bisa menghubungi tim untuk meminta kejelasan konsep pembangunan bandara.
Kuntadi
(ftr)