Janji JR Saragih Diuji
Rabu, 03 Desember 2014 - 13:29 WIB
Janji JR Saragih Diuji
A
A
A
SIMALUNGUN - Janji Bupati Simalungun, JR Saragih, kini sedang diuji. JR sebelumnya berjanji akan memecat camat dan lurah yang tidak memperhatikan warganya terkait persoalan kesehatan dan pendidikian.
Kemarin, sebanyak tiga ibu buruh tani asal Kecamatan Sidamanik mengaku tidak mendapatkan kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS). Hal itu disampaikan ketiganya yang warga Dusun Bahal Gajah, Desa Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik saat mendatangi Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Mereka bermaksud mengadukan hal ini kepada Bupati JR Saragih, kemarin.
Ketiga ibu itu, yakni Pargaulan Sinambela,54; Rempile Pardede, 61; dan Rastelida Silalahi, 36. Mereka meminta Bupati JR Saragih memperhatikan mereka dengan memberikan KSKS, sehingga bisa menerima bantuan pemerintah sebesar Rp200.000 ribu per bulan.
“Waktu acara panen raya di Desa Bahal Gajah,kami bertemu bupati, dan memohon supaya bisa menerima bantuan untuk warga miskin. Beliau berjanji akan membantu kami, karena itu kami datang ke kantor bupati,” ujar Pargaulan Sinambela.
Wanita yang bekerja sebagai buruh tani itu menambahkan, sudah mendatangi kepala dusun mempertanyakan penyebab tidak menerima KSKS, padahal warga lain yang kehidupannya juga miskin sudah menerima. Sementara Rempile Pardede menambahkan, selama ini rutin menerima beras miskin (raskin) dari kepala desa, namun tidak termasuk sebagai penerima bantuan pemerintah melalui program KSKS.
“ Beras miskin saya dapat sudah bertahun-tahun, tetapi KSKS tidak menerima. Tidak tahu kenapa tidak didata, padahal teman-teman penerima raskin rata-rata sudah menerimanya ,” kata Rempile.
Meski sudah menunggu hampir dua jam, ketiga ibu itu tidak bisa menemui bupati Simalungun, karena tidak masuk kantor. Sehari sebelumnya, persisnya Senin (2/12), Bupati JR Saragih saat mengunjungi sejumlah desa terpencil di sekitar kawasan Danau Toba, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, dan Dolok Pardamean mengancam para camat dan lurah yang tidak memperhatikan warganya bakal dicopot dari jabatannya.
Dia juga meminta para camat dan lurah mendata dengan teliti warga miskin yang belum mendapatkan bantuan atau pelayanan pemerintah termasuk KSKS. “Saya ingatkan camat dan lurah untuk memperhatikan warganya yang miskin, tidak sekolah, dan sakit atau tidak menerima KSKS, padahal seharusnya layak menerimanya. Jika luput dari perhatiannya, saya akan copot jabatannya,” ujar JR.
Kemarin, sebanyak tiga ibu buruh tani asal Kecamatan Sidamanik mengaku tidak mendapatkan kartu simpanan keluarga sejahtera (KSKS). Hal itu disampaikan ketiganya yang warga Dusun Bahal Gajah, Desa Bahal Gajah, Kecamatan Sidamanik saat mendatangi Kantor Bupati Simalungun di Pematang Raya. Mereka bermaksud mengadukan hal ini kepada Bupati JR Saragih, kemarin.
Ketiga ibu itu, yakni Pargaulan Sinambela,54; Rempile Pardede, 61; dan Rastelida Silalahi, 36. Mereka meminta Bupati JR Saragih memperhatikan mereka dengan memberikan KSKS, sehingga bisa menerima bantuan pemerintah sebesar Rp200.000 ribu per bulan.
“Waktu acara panen raya di Desa Bahal Gajah,kami bertemu bupati, dan memohon supaya bisa menerima bantuan untuk warga miskin. Beliau berjanji akan membantu kami, karena itu kami datang ke kantor bupati,” ujar Pargaulan Sinambela.
Wanita yang bekerja sebagai buruh tani itu menambahkan, sudah mendatangi kepala dusun mempertanyakan penyebab tidak menerima KSKS, padahal warga lain yang kehidupannya juga miskin sudah menerima. Sementara Rempile Pardede menambahkan, selama ini rutin menerima beras miskin (raskin) dari kepala desa, namun tidak termasuk sebagai penerima bantuan pemerintah melalui program KSKS.
“ Beras miskin saya dapat sudah bertahun-tahun, tetapi KSKS tidak menerima. Tidak tahu kenapa tidak didata, padahal teman-teman penerima raskin rata-rata sudah menerimanya ,” kata Rempile.
Meski sudah menunggu hampir dua jam, ketiga ibu itu tidak bisa menemui bupati Simalungun, karena tidak masuk kantor. Sehari sebelumnya, persisnya Senin (2/12), Bupati JR Saragih saat mengunjungi sejumlah desa terpencil di sekitar kawasan Danau Toba, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, dan Dolok Pardamean mengancam para camat dan lurah yang tidak memperhatikan warganya bakal dicopot dari jabatannya.
Dia juga meminta para camat dan lurah mendata dengan teliti warga miskin yang belum mendapatkan bantuan atau pelayanan pemerintah termasuk KSKS. “Saya ingatkan camat dan lurah untuk memperhatikan warganya yang miskin, tidak sekolah, dan sakit atau tidak menerima KSKS, padahal seharusnya layak menerimanya. Jika luput dari perhatiannya, saya akan copot jabatannya,” ujar JR.
(ftr)
