Distribusi KKS di Semarang Tak Merata
Distribusi KKS di Semarang Tak Merata
A
A
A
SEMARANG - Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi belum merata.
Banyak warga kurang mampu yang justru tercecer dari pendataan. Seperti yang dialami ratusan kepala keluarga (KK) di kampung nelayan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin sore, mengunjungi Tambak Lorok, warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tersebut wadul atau mengeluh lantaran tak menerima pembagian KKS.
Keluhan itu muncul seusai Jokowi secara simbolis membagikan kartu KKS kepada perwakilan warga. Saat itu juga, Jokowi menanyakan apakah warga sudah mendapatkan kartu tersebut atau belum. “Bapak Ibu sudah terima kartu KKS ini belum,” kata Jokowi menyapa warga saat berdialog.
Sontak ribuan warga yang ada di lokasi itu menjawab kompak belum menerima kartu tersebut. “Belum Pak,” jawab mereka bersama- sama. Menanggapi jawaban itu, Jokowi kemudian kembali menunjukkan kartu “sakti” tersebut dan menjanjikan warga Tambak Lorok dapat mengambil KKS di Kantor Pos. “Nanti kartunya bisa diambil di Kantor Pos Besar Semarang di daerah Johar ya , silakan diambil di sana,” ucap mantan Wali Kota Solo dua periode itu.
Sementara salah satu warga Tambak Lorok, Maskuroh, 40, saat ditemui KORAN SINDO mengaku, belum mendapatkan KKS. Bahkan, sampai saat ini keluarganya belum juga di data oleh petugas. “Saya ingin dapat KKS. Soalnya kan saya juga warga miskin yang hanya mengandalkan dari suami melaut. Apalagi sekarang penghasilan suami semakin menurun seiring mahalnya harga solar,” ungkapnya.
Banyaknya warga yang belum menerima bantuan KKS dibenarkan Ketua RW 15 Kelurahan Tambak Lorok Semarang, Bambang Handoyo. Menurut Bambang, di RW 15 ada lebih dari 500 orang yang belum mendapatkan kartu itu. “Itu baru di RW 15. Belum lagi warga di RW lainnya di kelurahan ini. Nanti akan kami panggil pengurus RT masing-masing untuk melakukan pengecekan ulang,” katanya.
Bambang mengungkapkan, banyak warga yang mendatanginya untuk menanyakan KKS. Namun, dirinya juga bingung karena tidak ikut dalam pendataan. “Itu kan data dari pusat, kami ini sering diprotes dari warga. Nanti akan kami koordinasikan dan kami data lagi. Setelah itu, akan kami coba ajukan agar semuanya yang benar-benar membutuhkan dapat menerima kartu ini,” ujarnya.
Saat kunjungan Presiden ke tujuh tersebut, ribuan warga Tambak Lorok Semarang tumpah ruah ke jalanan menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dalam kunjungan itu, Jokowi membagikan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berupa uang Rp300 juta. Selain itu, Jokowi juga membagi-bagikan kaus kepada masyarakat yang menjadi rebutan warga.
Pencairan di 12 Titik
Sementara pencairan dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kota Semarang berlangsung di 12 titik. “Pencairan dana KPS secara bertahap dimulai pukul 07.30 WIB hingga 15.00 WIB,” kata Kepala Kantor Pos Besar Johar Semarang Kiagus M Amran, kemarin.
Seluruh pemegang KPS ini nanti akan dikonversikan (digantikan) menjadi program KKS. Dia menjelaskan ke-12 titik itu adalah Kantor Pos Besar, Kantor Pos Gayamsari, Kantor Pos Semarang Selatan, Kantor Pos Jatingaleh, Kantor Pos Sampangan, Kantor Pos Sekaran, Kantor Pos Pedurungan, Kantor Pos Tugu, Kantor Pos Mangkang, Kantor Camat Genuk, Kantor Kelurahan Ngemplak Simongan, dan Kantor Camat Mijen. “Khusus Kantor Pos Besar membuka dua loket di bagian depan serta di belakang kantor,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, masyarakat pemegang KPS di Kota Semarang tercatat 42.566 jiwa. Dengan perincian 1.812 warga berhak menerima dana bantuan sosial dengan sistem pencairan melalui giro pos, sedangkan 40.754 warga lainnya akan menerima pencairan dengan sistem E-cash . “Masing-masing masyarakat pemegang KPS berhak mendapat dana bantuan sosial dengan total Rp400.000 dengan rincian Rp200.000 untuk November-Desember 2014 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM,” katanya.
Berdasarkan pantauan di Kantor Pos Besar Johar, ratusan warga kemarin datang mencairkan dana bantuan sosial. Ratusan warga tersebut antre di loket-loket yang dibuka dengan penjagaan sejumlah anggota polisi. Sunani, salah satu warga yang datang, mengaku mendapat informasi pencairan dana bantuan sosial di Kantor Pos Besar Johar Semarang dari tetangganya. “Tidak ada pemberitahuan pencairan dana KKS dari pihak terkait,” katanya.
Menurut dia, dana bantuan sosial sebesar Rp400.000 dari pemerintah ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jawa Tengah Farid WD menjelaskan, total masyarakat diprovinsi setempat pemegang KPS yang berhak menerima dana bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM mencapai 2.482.157 orang.
Terpisah, Bupati Semarang Mundjirin menilai penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) banyak yang tidak tepat sasaran. Sebab data warga miskin yang digunakan sebagai acuan pemberian dana bantuan tersebut merupakan data lama dan belum ada pembaruan.
“Data PSKS memang harus direvisi. Jangan gunakan data lama yang surveinya sudah lima tahun lalu dan hingga kini belum ada pembaruan. Jadi saya secara pribadi tidak menyangkal jika pembagian PSKS kurang tepat sasaran,” kata Mundjirin, kemarin.
Puluhan wartawan media cetak maupun elektronik memboikot peliputan Apel Kasatwil 2014 di Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, yang dihadiri Jokowi, kemarin. Aksi spontan para wartawan itu dilakukan lantaran wartawan dilarang meliput meski masing-masing memegang ID card yang dikeluarkan pasukan pengamanan presiden (paspampres). “Sudah, di sini saja, tidak boleh mendekat ke gedung,” kata salah satu polisi yang berjaga.
Salah satu pejabat Humas Polda Jawa Tengah saat dihubungi via telepon selulernya menyatakan wartawan tidak boleh masuk meliput. “Nanti door stop saja. Ini saya juga tidak boleh masuk,” katanya. Padahal ada wartawan online yang diperbolehkan meliput. “Kami tidak boleh meliput, bahkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tidak terdengar,” kata wartawan Radar Semarang , Abdul Mughis.
Sekitar 30 wartawan akhirnya memilih meninggalkan kompleks Akpol menuju jalan raya sejauh 3 km dengan berjalan kaki diteruskan nebengtruk barang.
Andika Prabowo/ Andika Prabowo/ Eka Setiawan/ Agus Joko/ant
Banyak warga kurang mampu yang justru tercecer dari pendataan. Seperti yang dialami ratusan kepala keluarga (KK) di kampung nelayan Tambak Lorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin sore, mengunjungi Tambak Lorok, warga yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan tersebut wadul atau mengeluh lantaran tak menerima pembagian KKS.
Keluhan itu muncul seusai Jokowi secara simbolis membagikan kartu KKS kepada perwakilan warga. Saat itu juga, Jokowi menanyakan apakah warga sudah mendapatkan kartu tersebut atau belum. “Bapak Ibu sudah terima kartu KKS ini belum,” kata Jokowi menyapa warga saat berdialog.
Sontak ribuan warga yang ada di lokasi itu menjawab kompak belum menerima kartu tersebut. “Belum Pak,” jawab mereka bersama- sama. Menanggapi jawaban itu, Jokowi kemudian kembali menunjukkan kartu “sakti” tersebut dan menjanjikan warga Tambak Lorok dapat mengambil KKS di Kantor Pos. “Nanti kartunya bisa diambil di Kantor Pos Besar Semarang di daerah Johar ya , silakan diambil di sana,” ucap mantan Wali Kota Solo dua periode itu.
Sementara salah satu warga Tambak Lorok, Maskuroh, 40, saat ditemui KORAN SINDO mengaku, belum mendapatkan KKS. Bahkan, sampai saat ini keluarganya belum juga di data oleh petugas. “Saya ingin dapat KKS. Soalnya kan saya juga warga miskin yang hanya mengandalkan dari suami melaut. Apalagi sekarang penghasilan suami semakin menurun seiring mahalnya harga solar,” ungkapnya.
Banyaknya warga yang belum menerima bantuan KKS dibenarkan Ketua RW 15 Kelurahan Tambak Lorok Semarang, Bambang Handoyo. Menurut Bambang, di RW 15 ada lebih dari 500 orang yang belum mendapatkan kartu itu. “Itu baru di RW 15. Belum lagi warga di RW lainnya di kelurahan ini. Nanti akan kami panggil pengurus RT masing-masing untuk melakukan pengecekan ulang,” katanya.
Bambang mengungkapkan, banyak warga yang mendatanginya untuk menanyakan KKS. Namun, dirinya juga bingung karena tidak ikut dalam pendataan. “Itu kan data dari pusat, kami ini sering diprotes dari warga. Nanti akan kami koordinasikan dan kami data lagi. Setelah itu, akan kami coba ajukan agar semuanya yang benar-benar membutuhkan dapat menerima kartu ini,” ujarnya.
Saat kunjungan Presiden ke tujuh tersebut, ribuan warga Tambak Lorok Semarang tumpah ruah ke jalanan menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dalam kunjungan itu, Jokowi membagikan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berupa uang Rp300 juta. Selain itu, Jokowi juga membagi-bagikan kaus kepada masyarakat yang menjadi rebutan warga.
Pencairan di 12 Titik
Sementara pencairan dana bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) di Kota Semarang berlangsung di 12 titik. “Pencairan dana KPS secara bertahap dimulai pukul 07.30 WIB hingga 15.00 WIB,” kata Kepala Kantor Pos Besar Johar Semarang Kiagus M Amran, kemarin.
Seluruh pemegang KPS ini nanti akan dikonversikan (digantikan) menjadi program KKS. Dia menjelaskan ke-12 titik itu adalah Kantor Pos Besar, Kantor Pos Gayamsari, Kantor Pos Semarang Selatan, Kantor Pos Jatingaleh, Kantor Pos Sampangan, Kantor Pos Sekaran, Kantor Pos Pedurungan, Kantor Pos Tugu, Kantor Pos Mangkang, Kantor Camat Genuk, Kantor Kelurahan Ngemplak Simongan, dan Kantor Camat Mijen. “Khusus Kantor Pos Besar membuka dua loket di bagian depan serta di belakang kantor,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, masyarakat pemegang KPS di Kota Semarang tercatat 42.566 jiwa. Dengan perincian 1.812 warga berhak menerima dana bantuan sosial dengan sistem pencairan melalui giro pos, sedangkan 40.754 warga lainnya akan menerima pencairan dengan sistem E-cash . “Masing-masing masyarakat pemegang KPS berhak mendapat dana bantuan sosial dengan total Rp400.000 dengan rincian Rp200.000 untuk November-Desember 2014 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM,” katanya.
Berdasarkan pantauan di Kantor Pos Besar Johar, ratusan warga kemarin datang mencairkan dana bantuan sosial. Ratusan warga tersebut antre di loket-loket yang dibuka dengan penjagaan sejumlah anggota polisi. Sunani, salah satu warga yang datang, mengaku mendapat informasi pencairan dana bantuan sosial di Kantor Pos Besar Johar Semarang dari tetangganya. “Tidak ada pemberitahuan pencairan dana KKS dari pihak terkait,” katanya.
Menurut dia, dana bantuan sosial sebesar Rp400.000 dari pemerintah ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Jawa Tengah Farid WD menjelaskan, total masyarakat diprovinsi setempat pemegang KPS yang berhak menerima dana bantuan sosial sebagai kompensasi kenaikan harga BBM mencapai 2.482.157 orang.
Terpisah, Bupati Semarang Mundjirin menilai penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) banyak yang tidak tepat sasaran. Sebab data warga miskin yang digunakan sebagai acuan pemberian dana bantuan tersebut merupakan data lama dan belum ada pembaruan.
“Data PSKS memang harus direvisi. Jangan gunakan data lama yang surveinya sudah lima tahun lalu dan hingga kini belum ada pembaruan. Jadi saya secara pribadi tidak menyangkal jika pembagian PSKS kurang tepat sasaran,” kata Mundjirin, kemarin.
Puluhan wartawan media cetak maupun elektronik memboikot peliputan Apel Kasatwil 2014 di Kompleks Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, yang dihadiri Jokowi, kemarin. Aksi spontan para wartawan itu dilakukan lantaran wartawan dilarang meliput meski masing-masing memegang ID card yang dikeluarkan pasukan pengamanan presiden (paspampres). “Sudah, di sini saja, tidak boleh mendekat ke gedung,” kata salah satu polisi yang berjaga.
Salah satu pejabat Humas Polda Jawa Tengah saat dihubungi via telepon selulernya menyatakan wartawan tidak boleh masuk meliput. “Nanti door stop saja. Ini saya juga tidak boleh masuk,” katanya. Padahal ada wartawan online yang diperbolehkan meliput. “Kami tidak boleh meliput, bahkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi tidak terdengar,” kata wartawan Radar Semarang , Abdul Mughis.
Sekitar 30 wartawan akhirnya memilih meninggalkan kompleks Akpol menuju jalan raya sejauh 3 km dengan berjalan kaki diteruskan nebengtruk barang.
Andika Prabowo/ Andika Prabowo/ Eka Setiawan/ Agus Joko/ant
(ftr)
Explore More