Kesenjangan Sosial Hambat Kesejahteraan Bangsa

MEDAN - Pendapatan ekonomi masyarakat di Indonesia yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial masih tinggi di Indonesia. Masalah ini diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang tidak merata.

“ Ada 50% pekerja di Indonesia pendidikannya hanya sebatas SD. Secara stamina, masyarakat kita produktif, tapi secara keterampilan, kita agak tertinggal. Masalah kesenjangan sosial diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang tidak merata tersebut menjadi isu krusial di negara kita,” ungkap CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, dalam Seminar Nasional dan Diskusi Panel dalam Perayaan Natal Oikumene Sumut 2014 di Convention Hall, Hotel Danau Toba International, Senin (1/12).

Apabila kesenjangan sosial itu dapat dipersempit, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih meningkat. Untuk mempersempit kesenjangan sosial tersebut, semua komponen bangsa harus menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik.

“Dalam sepuluh tahun, negara kita bisa maju. Syaratnya, semua komponen bangsa harus berfungsi dengan baik agar semua yang telah diprogramkan dapat tersentuh,” ujar Hary Tanoesoedibjo dalam Seminar bertajuk Mengusahakan Kesejahteraan Bangsa , yang diikuti ratusan pelayan gereja tersebut.

Hary Tanosoedibjo menyebutkan, pendapatan rata-rata masyarakat di Indonesia masih berada di bawah USD4.000 per tahun per orang. Sementara pendapatan masyarakat di negara maju sudah mencapai USD 12.000 per tahun per orang dan pendapatan negara terbelakang masih USD1.000 per tahun per orang.

“Bahkan, pendapatan 50% penduduk kita seperti petani, nelayan, dan pelaku UKM masih USD1.000 per tahun per orang. Pertumbuhan ekonomi harus bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Namun saya yakin pertumbuhan ekonomi kita bisa naik mencapai 8 hingga 9%. Soalnya, kita memiliki mesin penggerak ekonomi yang banyak, seperti laut, tambang, hutan, dan lainnya. Namun sayangnya, itu semua belum dikelola dengan baik,” ujarnya.

Selain kesenjangan sosial, menurut Hary e, ada beberapa penyebab lain turut menghambat kesejahteraan bangsa, seperti korupsi dan ketidakpastian hukum. Namun, masalah korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di sebagian negara maju dengan cara berbeda. “Selain itu, ketidakpastian hukum turut menghambat kesejahteraan bangsa. Aturan hukumnya masih belum jelas,” ungkapnya.

Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan, bila seluruh permasalahan itu diselesaikan, kemungkinan masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera. “Kalau kita bisa seperti itu, negara kita bisa sejahtera. Sebenarnya Indonesia merupakan negara yang diberkati, karena terlalu diberkati itulah kita jadi lupa diri. Namun saya yakin, kita bisa menjadi negara maju, menjadi negara yang bisa dibanggakan,” katanya.

Seminar bertajuk Kuat Dalam Ajaran Kristen Bertumbuh Dalam Perbedaan untuk Kesatuan , itu juga turut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Uskup Agung Medan Mgr DR AB Sinaga, Pimpinan GKII Pdt DR Gideon Munthe, Ephorus HKBP Pdt WTP Simarmata, dan lainnya.

Uskup Agung Medan Mgr DR AB Sinaga mengungkapkan, agama merupakan hak asasi manusia. Setiap orang memiliki hak untuk menyatakan agamanya dan tidak ada satu pun yang bisa menggugat itu. “Untungnya, Indonesia menganut paham Bhinneka Tunggal Ika dan konsep tersebut sangat dipuji dunia. Pasalnya, agama merupakan hak asasi paling asas. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama lain,” ujarnya.

Ketua Panitia Natal Oikoumene Sumut 2014, Budiman Nadapdap mengungkapkan, pihaknya tidak menjadikan perayaan Natal sebagai acara seremonial belaka, namun perayaan Natal tersebut memiliki multiplier effect .

“Multiplier effect pastinya ada dibalik perayaan Natal ini. Setidaknya dengan menggelar seminar ini, membuat pesertanya memiliki pengetahuan baru. Sebelum menggelar seminar, kami juga menggelar bakti sosial. Dalam waktu dekat, kami melantik beberapa tutor Pendidikan Anak Usia Dini,”katanya.

Dicky Irawan