Presiden Perintahkan Reboisasi di Hulu Waduk

WONOGIRI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar anggaran pengerukan sedimen Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dihentikan.

Dana dialihkan untuk penanaman pohon secara besar-besaran di bagian hulu agar erosi yang berakibat endapan lumpur di waduk tidak terus terjadi. Jokowi menerangkan, berdasarkan laporan yang disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, endapan lumpur di salah satu waduk terluas di Asia Tenggara itu mencapai 6 juta kubik per tahun.

“Banyak sekali lumpur yang harus dikeruk dan tidak akan selesai sampai kapan pun,” katanya seusai penanaman pohon dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia (HPMI) yang dipusatkan di Desa Tempursari, Kecamatan Sidoharjo, Wonogiri, kemarin. Satu-satunya jalan untuk mengatasi sedimentasi waduk dengan penanaman pohon di bagian hulu atau bagian atas waduk. Dengan penanaman pohon, otomatis akan mengikat tanah dan tidak tergerus masuk ke waduk.

Untuk itu, Jokowi meminta tahun depan anggaran untuk pengerukan distop dan dialihkan untuk kegiatan penanaman pohon di bagian hulu. Itulah satu-satunya jalan untuk mengatasi sedimentasi di Waduk Gajah Mungkur. “Percuma dikeruk tiap tahun, tapi di bagian atas tidak ditanami pohon,” tandasnya.

Kondisi seperti ini tidak hanya berlaku untuk Waduk Gajah Mungkur, tapi juga bagi wadukwaduk lain di Indonesia. Ini merupakan bagian dari pemeliharaan waduk. Di luar pemeliharaan waduk, Jokowi juga memprogramkan pembuatan 49 waduk baru untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan. Pada kesempatan penanaman pohon, Jokowi meminta agar kegiatan penanaman tidak sekadar simbolis.

“Kalau acaranya menanam pohon bareng, ya disiapkan bibitnya dan kita menanam bersama. Kalau mau menanam 2.000, ya disiapkan 2.000 pohon. Jangan hanya simbolis,” katanya. Jokowi menanam pohon jati, sedangkan Ibu Negara Iriana menanam pohon durian. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, menanam pohon sangat penting untuk menjaga kondisi lingkungan.

Tidak hanya sekadar pohon keras, tetapi juga menanam tanaman yang menghasilkan. Menanam harus terus dilakukan agar Indonesia bisa berdaulat pangan. Jokowi menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada beras pada tiga tahun mendatang.

“Saya bilang ke Mentan, dalam tiga tahun harus bisa swasembada. Kalau tidak, yang pengin jadi menteri banyak. Saya tidak bilang dipecat lho ,” ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan hadirin Ke depan, Indonesia tidak lagi perlu impor beras dari Vietnam sebagaimana yang selama ini terjadi. Jokowi mengaku malu saat bertemu Presiden Vietnam dan dirinya ditanya tentang kapan akan beli beras lagi. Padahal Indonesia adalah negara yang subur dan memiliki lahan pertanian yang cukup luas.

Dia ingin suatu hari gantian Indonesia yang menjadi pengekspor beras. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menuturkan, tahun 2014 ini diharapkan sebanyak 2 miliar pohon dapat ditanam. Jumlah itu naik dibandingkan program serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Dia menyebut pada 2010 telah dilakukan penanaman 1,3 miliar pohon, di 2011 sebanyak 1,5 miliar pohon, 2012 sebanyak 1,6 miliar pohon, dan 2013 sebanyak 1,8 miliar pohon.

“Saya harap target penanaman 2 miliar pohon dapat tercapai tahun ini,” ungkapnya. Dalam acara tersebut, Siti juga memberikan penghargaan di bidang penanaman pohon kepada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk gubernur, penerimanya adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

Untuk bupati, penghargaan diterima oleh Bupati Minahasa Selatan Euginia Christiany Paruntu, Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars, dan Bupati Cilacap TAtto Suwarto Pamuji. Sementara untuk wali kota, penerimanya adalah Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya, Wali Kota Jakarta Timur Krisdianto, dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

Siti berpesan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dan pengelolaan daerah aliran sungai. Adapun urusan yang berada di bupati/wali kota yakni pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya di kabupaten/kota. Dia meminta perhatian gubernur, bupati/wali kota agar pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan dapat terus berlangsung.

Saat ini telah ditetapkan areal kerja Hutan Kemasyarakatan seluas 328.452 hektare, Hutan Desa seluas 318.024 hektare, Hutan Tanaman Rakyat seluas 194.200 hektare, dan Hutan Rakyat Pola Kemitraan seluas 279.700 hektare di 3.700 kelompok.

Sumarno