Dana PSKS Tak Tepat Sasaran
Dana PSKS Tak Tepat Sasaran
A
A
A
UNGARAN - Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) senilai Rp400.000 dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM menyisakan persoalan di daerah. Selain kurang sosialisasi, pem - bagian PSKS juga banyak yang tidak tepat sasaran.
Suwali, 73, warga Dusun Manikmoyo RT 1/RW 1, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ini, misalnya. Lelaki lanjut usia yang sebatang kara ini hanya bisa terbengong saat mendengarkan penjelasan dari petugas Kantor Pos Ungaran. Niat Suwali untuk bisa menerima dana PSKS terbentur ketiadaan kartu perlindungan sosial (KPS). “Simbah (Suwali) dari rumah hanya bawa ini, tapi petugas bilang dia tidak masuk (daftar penerima dana PSKS),” ujar Ahmad Sulaiman, pendamping Su wali sembari menunjukkan kupon bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Ungaran kemarin.
Suwali berangkat bersama 10 warga tak mampu lainnya asal Desa Kalisidi. Usianya yang sudah uzur membuatnya harus didampingi Sulaiman, tetangga sekaligus sopir L 300 yang mengantar warga Kalisidi ke Jalan MT Haryono No 7-10, lokasi Kantor Pos Ungaran.
“Kasihan Mbah Wali. Dia itu benar-benar warga miskin. Rumah saja tidak punya dan hidup sebatang kara. Istrinya sudah meninggal dan tidak punya anak. Semestinya dia dapat bantuan tersebut. Karena warga tak mampu lain yang punya kupon BLT juga diberi KPS,” tandas Sulaiman.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ungaran Barat Sujadi mengatakan peneri ma manfaat harus menunjukkan KPS kepada petugas Kantor Pos, selaku institusi yang di tunjuk pemerintah sebagai kasir untuk bisa menerima dana PSKS. Sebelumnya, KPS telah dibagikan kepada warga tak mampu, dikirim langsung kerumah masing-masing via pos. KPS tersebut juga sebagai pengganti kupon BLT versi pendataan BPS tahun 2011.
“Setelah kami cek, Mbah Suwali ternyata masuk di pendataan yang dilakukan BPS tahun 2009 sehingga kupon BLT yang dibawanya sudah kedaluwarsa. Otomatis namanya tidak masuk di data penerima manfaat PSKS yang ada di Kantor Pos,” papar Sujadi.
Diketahui, jumlah penerima manfaat PSKS se-Kabupaten Semarang mencapai 19.074 KK. Kemarin jadwal pelayanan PSKS dilakukan di dua tempat, yakni Kantor Pos Ungaran sebanyak 1.036 KK dan Kantor Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 1.119 KK.
Nilai Bantuan Dipertanyakan
Di Kota Salatiga sebanyak 6.440 kepala keluarga (KK) miskin mulai mencairkan dana PSKS di Kantor Pos. Nilai bantuan yang diterima tiap KK senilai Rp200.000 per bulan. Namun, pada pencairan kemarin, tiap KK menerima Rp400.000 untuk November dan Desember.
Besaran nominal bantuan program tersebut dipertanyakan oleh warga. Karena beberapa waktu lalu mereka menerima bantuan serupa yang dikemas dengan nama bantuan langsung tunai (BLT), nilai bantuannya senilai Rp300.000 per bulan. “Bantuan semacam ini sudah kami terima melalui KPS. Apakah ini terkait KKS program presiden baru (Joko Widodo) atau bukan, saya tidak paham,”ucap Rochyati, 48, warga Gunungsari, Salatiga.
Kepala Kantor Pos Salatiga Samsu Panitis menjelaskan, bantuan PSKS memang dicairkan untuk dua bulan sekaligus.
Agus Joko/ Angga Rosa
Suwali, 73, warga Dusun Manikmoyo RT 1/RW 1, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang ini, misalnya. Lelaki lanjut usia yang sebatang kara ini hanya bisa terbengong saat mendengarkan penjelasan dari petugas Kantor Pos Ungaran. Niat Suwali untuk bisa menerima dana PSKS terbentur ketiadaan kartu perlindungan sosial (KPS). “Simbah (Suwali) dari rumah hanya bawa ini, tapi petugas bilang dia tidak masuk (daftar penerima dana PSKS),” ujar Ahmad Sulaiman, pendamping Su wali sembari menunjukkan kupon bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Ungaran kemarin.
Suwali berangkat bersama 10 warga tak mampu lainnya asal Desa Kalisidi. Usianya yang sudah uzur membuatnya harus didampingi Sulaiman, tetangga sekaligus sopir L 300 yang mengantar warga Kalisidi ke Jalan MT Haryono No 7-10, lokasi Kantor Pos Ungaran.
“Kasihan Mbah Wali. Dia itu benar-benar warga miskin. Rumah saja tidak punya dan hidup sebatang kara. Istrinya sudah meninggal dan tidak punya anak. Semestinya dia dapat bantuan tersebut. Karena warga tak mampu lain yang punya kupon BLT juga diberi KPS,” tandas Sulaiman.
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ungaran Barat Sujadi mengatakan peneri ma manfaat harus menunjukkan KPS kepada petugas Kantor Pos, selaku institusi yang di tunjuk pemerintah sebagai kasir untuk bisa menerima dana PSKS. Sebelumnya, KPS telah dibagikan kepada warga tak mampu, dikirim langsung kerumah masing-masing via pos. KPS tersebut juga sebagai pengganti kupon BLT versi pendataan BPS tahun 2011.
“Setelah kami cek, Mbah Suwali ternyata masuk di pendataan yang dilakukan BPS tahun 2009 sehingga kupon BLT yang dibawanya sudah kedaluwarsa. Otomatis namanya tidak masuk di data penerima manfaat PSKS yang ada di Kantor Pos,” papar Sujadi.
Diketahui, jumlah penerima manfaat PSKS se-Kabupaten Semarang mencapai 19.074 KK. Kemarin jadwal pelayanan PSKS dilakukan di dua tempat, yakni Kantor Pos Ungaran sebanyak 1.036 KK dan Kantor Kecamatan Ungaran Timur sebanyak 1.119 KK.
Nilai Bantuan Dipertanyakan
Di Kota Salatiga sebanyak 6.440 kepala keluarga (KK) miskin mulai mencairkan dana PSKS di Kantor Pos. Nilai bantuan yang diterima tiap KK senilai Rp200.000 per bulan. Namun, pada pencairan kemarin, tiap KK menerima Rp400.000 untuk November dan Desember.
Besaran nominal bantuan program tersebut dipertanyakan oleh warga. Karena beberapa waktu lalu mereka menerima bantuan serupa yang dikemas dengan nama bantuan langsung tunai (BLT), nilai bantuannya senilai Rp300.000 per bulan. “Bantuan semacam ini sudah kami terima melalui KPS. Apakah ini terkait KKS program presiden baru (Joko Widodo) atau bukan, saya tidak paham,”ucap Rochyati, 48, warga Gunungsari, Salatiga.
Kepala Kantor Pos Salatiga Samsu Panitis menjelaskan, bantuan PSKS memang dicairkan untuk dua bulan sekaligus.
Agus Joko/ Angga Rosa
(ftr)
Explore More