Pakai Mobil Sewaan, 300 Mobil Dinas DKI Dilelang
Rabu, 26 November 2014 - 10:10 WIB
Pakai Mobil Sewaan, 300 Mobil Dinas DKI Dilelang
A
A
A
JAKARTA - Menindaklanjuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak memakai mobil dinas bagi para pejabat di lingkungannya. Sebanyak 300 mobil dinas akan dilelang dan pejabat DKI akan mendapatkan uang tunjangan transportasi sesuai jabatannya atau menyewa mobil sewaan.
Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Reza Phahlevi mengatakan, ratusan mobil dinas itu sedang dalam proses penilaian yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 1 Jakarta. Penilaian itu menyangkut standar harga yang akan di pasang di mobil tersebut.
"Mereka yang lihat berapa harganya. Kan dilihat dari usia penggunaanya dan kualitas kendaraannya," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Meski sudah pada tahap penilaian, kata dia, ratusan mobil itu belum ditarik dari pejabat pengguna, seperti Eselon II, III, dan IV. Sebab ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum lelang umum dibuka.
Jika KPKNL sudah merekomendasikan nilai jualnya, BPKD akan mengajukan surat permohonan penghapusan aset kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Setelah itu baru proses lelang. Yang lelang pun bukan kami tapi KPKNL," katanya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Reza Phahlevi mengatakan, ratusan mobil dinas itu sedang dalam proses penilaian yang dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 1 Jakarta. Penilaian itu menyangkut standar harga yang akan di pasang di mobil tersebut.
"Mereka yang lihat berapa harganya. Kan dilihat dari usia penggunaanya dan kualitas kendaraannya," ujarnya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).
Meski sudah pada tahap penilaian, kata dia, ratusan mobil itu belum ditarik dari pejabat pengguna, seperti Eselon II, III, dan IV. Sebab ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum lelang umum dibuka.
Jika KPKNL sudah merekomendasikan nilai jualnya, BPKD akan mengajukan surat permohonan penghapusan aset kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Setelah itu baru proses lelang. Yang lelang pun bukan kami tapi KPKNL," katanya.
(mhd)
