Data Penerima PSKS Amburadul
Kamis, 20 November 2014 - 14:03 WIB
Data Penerima PSKS Amburadul
A
A
A
BANTUL - Dinas Sosial Bantul menengarai data penerima program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) banyak yang salah atau tidak tepat sasaran. Sebab, data yang digunakan pemerintah pusat merupakan data lama, yakni 2011 lalu.
KepalaDinasSosial(Dinsos) Kabupaten Bantul Mahmudi mengatakan, data tersebut sebenarnya sudah terbukti banyak salah atau tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, beberapa waktu lalu sempatadasatudusunyangmembakar kartu undangan pengambilan dana karena salah sasaran.
“Data itu sebenarnya sudah salah, tetap saja digunakan,” tutur Mahmudi disela-sela pemberian bantuan peralatan kerja di Kantor Dinas Sosial Bantul, kemarin. Tak hanya itu, ternyata kartu perlindungan sosial (KPS), sebagai syarat pengambilan PSKS tersebut juga sudah banyak yang hilang. Diamengakusudahmenerima laporan dari masyarakat yang kehilangan kartu perlindungan sosial (KPS) dari pemerintah.
Setidaknya ada 1.000 warga lebih yang mengaku kehilangan kartu tersebut. Padahal, KPS merupakan syarat mutlak untuk pengambilan PSKS di Kantor Pos. Sebenarnya, pihakKantorPos Bantul berencana mulai mendistribusikan PSKS pada Kamis (20/11). Namun, pihaknya melarang karena harus meminta izin terlebih dahulu kepada bupati. Pihak Dinas Sosial juga meminta agar ada verifikasi ulang data penerima tersebut.
“Harus ada verifikasi, jangan sampai ada polemik di masyarakat lagi,” katanya. Untuk itu, dia menyarankan kepada para dukuh agar melakukan verifikasi ulang apakah nama penerima tersebut benar-benar berhak menerima. Jika tidak, dia mengaku memberi wewenang kepada para dukuh melakukan pencoretan dan mengganti dengan nama baru yang sekiranya benar-benar berhak menerima.
Selama ini, lanjutnya, Dukuh selalu menjadi sasaran protes dari warga ketika ada permasalahan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut. Untukitu, pihaknya memberiwewenang kepada dukuh melakukan verifikasi dan pencoretan serta penggantian nama yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, dukuhlah yang mengetahui kondisi sebenarnya para penerimadiwilayahmereka.
“Kalau data dari pemerintah itu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi sering kali data dari BPS tidak sesuai kenyataan di lapangan. Banyak yang harus diverifikasi ulang data-data sekarang,” ujarnya. Di Bantul, setidaknya ada 60.000 orang penerima program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Dia menandaskan, banyak dari penerima tersebut yang tidak tepat sasaran karena masih ada nama pegawainegeri sipil (PNS), pensiunan, dan orang-orang kaya, terdaftar menerima. Kepala Kantor Pos Bantul Hibad Hajid mengakui, pihaknya telah siap mencairkan dana dari pemerintah ke masyarakat pemegang kartu perlindungan sosial (KPS). Dalam catatan Kantor Pos Bantul, setidaknya ada 60.436 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan tersebut.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding alokasi sebenarnya yaitu sebanyak 60.536 KK. “Jumlah tersebut berkurang karena adanya validasi data yaitu meliputi penerima yang sudah pindah ataupun sudah meninggal serta yang mengembalikannya karena merasa tidak berhak,” tandasnya.
Erfanto linangkung
KepalaDinasSosial(Dinsos) Kabupaten Bantul Mahmudi mengatakan, data tersebut sebenarnya sudah terbukti banyak salah atau tidak tepat sasaran sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Bahkan, beberapa waktu lalu sempatadasatudusunyangmembakar kartu undangan pengambilan dana karena salah sasaran.
“Data itu sebenarnya sudah salah, tetap saja digunakan,” tutur Mahmudi disela-sela pemberian bantuan peralatan kerja di Kantor Dinas Sosial Bantul, kemarin. Tak hanya itu, ternyata kartu perlindungan sosial (KPS), sebagai syarat pengambilan PSKS tersebut juga sudah banyak yang hilang. Diamengakusudahmenerima laporan dari masyarakat yang kehilangan kartu perlindungan sosial (KPS) dari pemerintah.
Setidaknya ada 1.000 warga lebih yang mengaku kehilangan kartu tersebut. Padahal, KPS merupakan syarat mutlak untuk pengambilan PSKS di Kantor Pos. Sebenarnya, pihakKantorPos Bantul berencana mulai mendistribusikan PSKS pada Kamis (20/11). Namun, pihaknya melarang karena harus meminta izin terlebih dahulu kepada bupati. Pihak Dinas Sosial juga meminta agar ada verifikasi ulang data penerima tersebut.
“Harus ada verifikasi, jangan sampai ada polemik di masyarakat lagi,” katanya. Untuk itu, dia menyarankan kepada para dukuh agar melakukan verifikasi ulang apakah nama penerima tersebut benar-benar berhak menerima. Jika tidak, dia mengaku memberi wewenang kepada para dukuh melakukan pencoretan dan mengganti dengan nama baru yang sekiranya benar-benar berhak menerima.
Selama ini, lanjutnya, Dukuh selalu menjadi sasaran protes dari warga ketika ada permasalahan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut. Untukitu, pihaknya memberiwewenang kepada dukuh melakukan verifikasi dan pencoretan serta penggantian nama yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, dukuhlah yang mengetahui kondisi sebenarnya para penerimadiwilayahmereka.
“Kalau data dari pemerintah itu dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tetapi sering kali data dari BPS tidak sesuai kenyataan di lapangan. Banyak yang harus diverifikasi ulang data-data sekarang,” ujarnya. Di Bantul, setidaknya ada 60.000 orang penerima program kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut.
Dia menandaskan, banyak dari penerima tersebut yang tidak tepat sasaran karena masih ada nama pegawainegeri sipil (PNS), pensiunan, dan orang-orang kaya, terdaftar menerima. Kepala Kantor Pos Bantul Hibad Hajid mengakui, pihaknya telah siap mencairkan dana dari pemerintah ke masyarakat pemegang kartu perlindungan sosial (KPS). Dalam catatan Kantor Pos Bantul, setidaknya ada 60.436 kepala keluarga (KK) yang berhak menerima bantuan tersebut.
Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding alokasi sebenarnya yaitu sebanyak 60.536 KK. “Jumlah tersebut berkurang karena adanya validasi data yaitu meliputi penerima yang sudah pindah ataupun sudah meninggal serta yang mengembalikannya karena merasa tidak berhak,” tandasnya.
Erfanto linangkung
(ars)
