Mahasiswa Bajak SPBU

BANDUNG - Gelombang unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus berlangsung di sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Kota Bandung dan Majalengka, kemarin.

Di Kota Kembang, puluhan mahasiwa Kota Bandung dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Front Aksi Unpas, Front Aksi Unpad, dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung (AMB) melakukan penutupan (mem bajak) Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina 3140101 di Jalan Ir H Djuanda (Dago) kemarin. Pantauan KORAN SINDO, sebelum berunjukrasa, para mahasiswa berkumpul di ta man Flexy Dago sekitar pukul 10.30 WIB.

Kemudian mereka long march menuju SPBU 3140101, Jalan Dago. Selama satu jam, para mahasiswa berorasi dengan menutup bahu ka nan jalan menuju simpang Dago. Ketua HMI Kota Bandung sekaligus koordinator lapangan AMB, Achyar Al Rasyid mengatakan, mahasiswa mengutuk keras keputusan pemerintah me naikkan harga BBM.

Kebi jak an itu dinilai keliru sebab pe merintah melimpahkan kesalahan kepada rakyat. kenaikan harga BBM berdampak domino yang menyebabkan kesengsaraan rakyat makin masif. “Alasan APBN jebol dan boros, kami tak bodoh! Kenapa subsidi yang dicabut sedangkan masalah pajak gak dibereskan?” kata Achyar.

Setelah puas berorasi, mahasiswa memasuki SPBU dan melakukan penutupan. Tak hanya itu, mereka pun melakukan aksi teatrikal, seorang mahasiswa menutup diri dengan kain kafan menyerupai pocong tergeletak di tengah SPBU. “Ini merupakan simbol dari matinya rakyat Indonesia akibat BBM naik. Kita (Indonesia) ini punya batu bara, gas, dan kaya sumber daya alam, tapi rakyatnya miskin,” ujar Achyar.

Penutupan SPBU tersebut hanya berlangsung selama 15 menit. Mahasiswa lalu melanjutkan aksi di Taman Fleksi Dago. Di tempat ini mereka mem blokade jalan dengan mem buat lingkaran dan membakar empat ban bekas. Tampak polisi dari Unit Dalmas, dan Sabhara Polrestabes Bandung dan Polda Jabar berjaga-jaga di sekitar lokasi unjuk rasa. Aksi serupa berlangsung di Kabupaten Majalengka.

Gabungan mahasiswa dari Him pun an Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), badan eksekutif ma ha siswa (BEM), dan Senat Ma ha siswa (Sema) se-Kabupaten Majalengka menggelar aksi di Kantor Bupati Majalengka dan SPBU. Mereka long march dari Jalan KH Abdul Halim menuju SPBU dan kantor Bupati Majalengka. Sambil membentangkan spanduk kecaman, para demonstran berorasi di tengah jalan dengan memblokade Jalan KH Abdul Halim sehingga terjadi kemacet an arus lalu lintas.

“Kebijakan menaikkan BBM merupakan tindakan ceroboh yang menyengsarakan rakyat. Kami meminta Jokowi-JK turun dari tahta kekuasan jika tak mencabut kebijakan kenaikan BBM,” kata kordinator aksi Jajang Sudiana.

Angkot Mogok

Seruan Organisasi Ang kutan Darat (Organda) Jabar agar para sopir angkutan umum mo ok beroperasi sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM, ternyata benar-benar dipatuhi. Sejumlah sopir ang kutan kota (angkot) di Jabar menggelar aksi mogok beroperasi kemarin. Seperti di Kabupaten Ban dung, Kuningan, Tasik malaya, dan Subang.

Di Kabupaten Bandung, aksi mogok massal dilakukan sopir angkot trayek Majalaya-Cicalengka. Kemudian, Dayeuh kolot-Cibaduyut, Baleendah-Cibaduyut, dan Soreang-Cangkuang. Selain memprotes kenaikan harga BBM, para sopir juga mendesak Pemkab Bandung menertiban kendaraan plat hitam angkutan karyawan karena berdampak menurunkan pendapatan mereka. Akibat angkot tak beroperasi, sejum lah penumpang telantar.

Kapolres Bandung AKBP Jamaludin mengatakan, Polres Bandung menerapkan siaga satu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Aksi mogok beroperasi sopir angkot itu berlangsung damai. “Kami menyiapkan satu bus dan truk untuk mengangkut penumpang yang telantar,” kata Jamaludin. Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan, pemerintah daerah tengah mengkaji penyesuaian tarif angkutan baru.

”Pemerintah pusat juga tengah membahas hal itu (kenaikan tarif angkutan). Mudah-mudahan dalam waktu dekat telah ditetapkan,” kata Dadang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana mengatakan, Dishub dan DPC Organda tengah melakukan diskusi untuk mengkaji penyesuain tarif baru angkutan umum pasca kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Kami terus melakukan berbagai langkah dan hari ini (kemarin). Kami tinggal menunggu keputusan,” ujar Teddy. Sedangkan Kabupaten Kuning, ratusan sopir angkutan umum jenis elf atau mikrolet jurusan Cirebon-Kuningan mogok beroperasi. Untuk membantu para penumpang yang telantar, Polres Kuningan meng - angkut mereka dengan mengerahkan empat armada.

“Ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Kami sediakan dua unit bus dan dua truk Dalmas Polres Kuningan untuk mengangkut para penumpang tersebut untuk tujuan Cirebon dan Cikijing,” ujar Kapolres Kuningan AKBP Joni Iskandar. Sementara, pengurus DPC Organda dan Dishub Kuningan menggelar di Terminal Kertawangunan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kenaikan tarif elf sebesar 25% dari ongkos sebelumnya.

“Diharapkan besok (hari ini) elf sudah bisa beroperasi dengan tarif baru naik 30% dari sebelumnya,” kata Kadishub Kuningan Jaka Khaerul. Dia mengungkapkan, tarif angkutan umum baru pasca kenaikan harga BBM sebesar Rp4.000 naik Rp1.000 dari sebelumnya Rp3.000. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa naik dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.000. “Sedangkan untuk angkutan perdesaan disepakati kenaikannya disesuaikan dengan jarak tempuh, maksimal 30% dari tarif sebelumnya,” ungkap dia.

Wakil Ketua Organda Kuningan Yayan mengatakan, untuk tarif baru bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antar kota dalam provinsi (AKDP) masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Untuk sementara, Organda memberi keleluasaan kepada pengusaha bus memberlakukan tarif batas atas yaitu maksimal 25% dari tarif sebelumnya.

“Seperti usaha bus saya yang melayani perjalanan rute Kuningan-Bogor yang tarif sebe - lumnya Rp80.000, kini sudah berlaku tarif baru Rp100.000. Karena bus saya non ekonomi sehingga boleh menetapkan tarif sendiri berdasarkan pertimbangan fasilitas,” kata Yayan. Di Kabupaten Tasikmalaya, Polres dan Kodim 0612 Tasikmalaya mengerahkan truk dan bus personel untuk meng ang kut pelajar. Pasalnya, angkutan umum berbagai jurusan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya mogok massal sejak pagi. Tak satu pun angkot dan angkutan antar - kota yang melintas di daerah Singaparna-Tasikma laya.

Kapolres Tasikmalaya AKBP Widjonarko mengatakan, kendaraan polisi yang diper ban tu - kan akan beroperasi sehari penuh untuk membantu para penumpang yang telantar. “Kami kerahkan seluruh armada yang dimiliki polisi untuk membantu penumpang,” kata Widjonarko. Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol TNI (Inf) Eden Candra Hayat mengimbau masyarakat te nang terkait mogok massa ang kutan umum tersebut.

Pihaknya akan semaksimal mungkin membantu tum pang an sehingga aktivitas warga tak terganggu. Sementara itu, Organda Kabupaten Subang sepakat menaik kan tarif angkutan umum dalam kota dan antarkota se besar Rp2.000 per penumpang. Sedangkan untuk pelajar naik Rp1.000. “Kenaikan tarif berlaku mulai besok (har iini) un tuk jenis angkutan kota di se mua jurusan,” kata Ketua DPC Organda Kabupaten Subang Adhe Koesnadi MX seusai pertemuan dengan Dishub dan DPRD Kabupaten Subang ke marin.

Jokowi: Protes Itu Biasa

Presiden Joko Wi dodo (Jokowi) menilai aksi protes yang dilakukan ma ha siswa dan masyarakat di ber bagai daerah untuk menentang kebijakan pemerintah me naik kan harga bahan bakar mi nyak (BBM) bersubsidi sebagai hal biasa. “Itu biasa, reaksi sebuah keputusan,” kata Presiden ketika ditanya wartawan setelah menerima kunjungan Presiden Dewan Uni Eropa Herman von Rompuy di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Jokowi meyakini, jika masyarakat sudah mengetahui man faatnya, maka keputusan menaikkan harga BBM akan dapat dimaklumi. Mantan Wali kota Solo ini pun mengakui kebijakan tersebut merupa kan sebuah keputusan sulit yang harus diambil oleh jajaran pemerintahannya. “Ini keputus an sulit tapi harus dila kukan,” ujar dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini lantas menuturkan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubdisi diper lukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang produktif.Menurut dia, se lama ini negara mem butuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, ang garan itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

“Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif,” tutur Jokowi. Sementara itu, Kemen te rian Per hubung an (Kemen hub) mengimbau Organ da meng hentikan aksi mogok berope rasi ang kut an umum kepada masyarakat. Pasalnya, aksi tersebut tidak hanya meru gi kan masya rakat namun juga kalangan usaha itu sendiri.

“Kementerian Perhubungan akan melakukan usaha-usaha untuk menekan kerugian yang dialami kalangan usaha angkutan umum. Yang kami usahakan diantaranya pem be rian insentif dalam hal pem be basan pajak,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PerhubunganJA Barata dihubungi KORAN SINDO di Jakarta.

Tim KORAN SINDO